Pusat dan Daerah Akan Menghentikan Siaran Analog
Home » Nasional » daerah » Pusat dan Daerah Akan Menghentikan Siaran Analog

Pusat dan Daerah Akan Menghentikan Siaran Analog

Dame.T 15 Jul 2022 145

NasionalPos.com,Jabar – Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna menyukseskan analog switch off (ASO) atau penghentian siaran analog secara menyeluruh hingga 2 November 2022. Sejumlah langkah ditempuh, mulai dari sosialisasi ASO, pendataan warga yang berhak menerima set top box (STB), hingga distribusi STB ke rumah-rumah warga.

Direktur Pengembangan Pita Lebar Kemkominfo Marvel P Situmorang mengatakan, pemerintah saat ini menetapkan multiple ASO, yaitu ASO dalam tiga tahap. Tahap pertama pada 30 April 2022 kemudian ASO kedua 25 Agustus, dan terakhir 2 November 2022.

Dalam setiap tahapnya, ada beberapa parameter untuk menjalankan ASO, seperti kesiapan infrastruktur, program siaran harus dipastikan pindah ke digital, sosialisasi, dan ekosistem kesiapan masyarakat yaitu keluarga miskin yang harus diberikan bantuan STB.

Dalam perjalanannya, kata Marvel, dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, hanya 341 kota/kabupaten yang terdampak ASO.

Kota/kabupaten lainnya tidak terdampak karena tidak memenuhi kriteria ASO di antaranya wilayahnya tidak tercover siaran analog, banyak yang tidak memiliki televisi, masih banyak blankspot dan memanfaatkan televisi berlangganan.

“Dari soal data pun kami perlu melakukan kompilasi dengan Kementerian Sosial untuk mendapatkan figur atau agregat berapa jumlah warga miskin yang harus dibantu STB. Namun, Presiden mengamanatkan agar tidak bertumpu pada DTKS (Kemensos), maka kita bersama Kemendagri menggunakan data P3KE atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” kata Marvel pada Talkshow Role Model Sosialisasi ASO dan Penyerahan Bantuan STB yang dilaksanakan secara hybrid di Kabupaten Pangandaran, Jumat (15/7/2022).

Baca Juga :  Dave Laksono : Ada Kebocoran Informasi Terhadap Penangkapan 6 orang Intelijen Asing

Menurut dia, sesuai dengan radiogram Kemendagri, data calon penerima STB yang diberikan Dirjen Disdukcapil akan divalidasi berjenjang dari pemerintah desa sampai bupati. Dia mengharapkan dalam waktu empat bulan atau sebelum 2 November urusan ASO dan distribusi STB tuntas.

“Mudah-mudahan minggu depan mulai didistribusikan itu wilayah Jabodetabek. Kemudian diikuti ibu kota provinsi seperti Kota Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar. Sembari menunggu data, kami gunakan data P3KE,” tutur Marvel.

Tiga Strategi Sosialisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang IKP Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, proses penghentian siaran analog 2022 ini ditempuh dengan tiga strategi sosialisasi untuk meningkatkan awareness terkait penghentian siaran analog.

Yang pertama, above the line melalui diseminasi informasi dengan menggandeng media mainstream dan lembaga penyiaran publik, komunitas, media mainstream untuk sosialisasi. Kemudian through the line memanfaatkan media sosial dan artis Agnes Monica. Terakhir below the line komunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertunjukan virtual, hybrid, webinar, dan media luar ruang.

Baca Juga :  Menteri Perdagangan Apresiasi Polres Pelabuhan Tanjungperak Ungkap Barang Impor Ilegal Senilai 9,8 M

“Jadi semua kita gandeng untuk sosialisasi ini. Hasilnya berdasarkan riset saat ini kesiapan masyarakat untuk kesiapan digital 78,9 persen. Jadi kami optimistis masyarakat bisa beralih,” katanya.

Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah menambahkan, Pemda Provinsi Jabar siap mendukung proses ASO di Jabar yang saat ini telah berjalan.

“Proses ASO sudah ada timeline-nya kami ingin ada kisah sukses dari Jabar dan Jabar dapat jadi role model ASO dan pendistribusian STB,” ucapnya.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar Adiyana Slamet menuturkan, pihaknya turut melakukan sosialisasi penghentian siaran analog dan telah menjangkau 38 titik di Jabar bersama dua perguruan tinggi di Jabar.

“ASO ini tidak hanya sekadar masalah penyiaran, bukan hanya soal kualitas gambar. ASO ini ada imbas pada sektor ekonomi digital terlebih menyukseskan Jabar yang telah mendeklarasi provinsi digital,” ucapnya.

“Ini jadi catatan penting kenapa KPID turut mendukung kebijakan yang sangat strategis,” imbuhnya.(*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sambut HUT Kemerdekaan RI, Satpas SIM Tegal Tunjukkan Wajah Pelayanan Polri yang Humanis

- Banyuwangi

11 Agu 2026

TEGAL, NASIONALPOS.COM – Momentum menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi dorongan bagi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Tegal untuk terus berbenah. Bukan sekadar menyelesaikan urusan administrasi, pelayanan di Satpas SIM Tegal diarahkan untuk menghadirkan wajah pelayanan publik yang humanis, profesional, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Selasa (11/08/2026). Senyum, keramahan, …

PGRI Lubuk Linggau Bahas Perlindungan dan Profesionalisme Guru

Andi Ledi Lubuk Linggau

11 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Staf Ahli I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Achmad Hasian Ritonga, membuka Serasehan Pengurus PGRI Kota Lubuk Linggau bersama pemangku kepentingan pendidikan di Gedung Guru, Kelurahan Senalang, Selasa (11/8/2026). Kegiatan mengusung tema “Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Lubuk Linggau JUARA.” …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

10 Agu 2026

NASIONALPOS.COM/LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Senin (10/8/2026). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan …

Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Primadoni,SH

09 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan predikat AA (Istimewa). Hasil penilaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berlangsung …

Sambut HUT ke-81 RI, Robi Binur Imbau Warga Kibarkan Merah Putih

Primadoni,SH

08 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Robi Binur, mengimbau masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) umumnya, khususnya Kecamatan Koto XI Tarusan untuk memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman rumah masing-masing dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut …

x
x