Sekjen MUI Ajak Semua Pihak Perkuat Industri Keuangan Non Bank

- Editor

Jumat, 23 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com,jakarta – Ekonomi dan keuangan Syariah yang saat ini tengah dikembangkan dan sudah menjadi sistem ekonomi resmi di Indonesia, merupakan penjabaran dan implementasi dari ajaran Islam yang menjadi keyakinan (living law) umat Islam di Indonesia.

Demikian disampaikan Buya Amirsyah Tambunan selaku Sekretaris Jenderal MUI dalam acara Workshop Pra Ijtima’ VII Sanawi yang digelar di Jakarta (23 /9/22).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, KH. Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, dan sejumlah ketua MUI antara lain, Prof. Utang Ranuwijaya, KH Dr. Sodikun, KH. Abdullah Jaidi, KH Cholil Nafis.  Hadir pula, Prof. Dr. Faturrahman Djamal, Prof. Jaih Mubarok, Gunawan Yasni, dan pengurus MUI lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kesempatan itu, Buya Amirsyah berpesan agar Dewan Pengawas Syariah (DPS) terus meningkatkan kompetensi mencakup pengetahuan, komitmen dan integritas sebagai DPS Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

“Untuk itu saya mengapresiasi Mahkamah Konsitusi (MK) yang telah menetapkan menolak secara keseluruhan permohonan oleh salah seorang warga Indonesia mengenai kedudukan MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menetapkan fatwa di bidang syariah sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah,” ujar Buya Amirsyah.

Baca Juga :   Levi's Hadir dengan Konsep Store Baru, Sasar Konsumen Milineal

Sebagaimana diketahui, menurut pemohon pada substansinya bahwa pemberian kewenangan kepada MUI terkait penetapan fatwa aspek syariah seperti di bidang perbankan syariah, IKNB tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya perlu dialihkan kepada lembaga lain.

Pihak yang menjadi termohon dalam perkara ini yaitu pemerintah, DPR, BI dan OJK termasuk MUI. Namun permohonan tersebut di tolak MK, hal ini dapat dijadikan momentum memperkuat peran MUI dalam pengembangan industri keuangannya syariah seperti Asuransi di Indonesia.

“Untuk itu saya mengajak semua stakeholder dan semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat untuk memperkuat IKNB mendukung spinoff (2024) dengan ketentuan POJk No. 67 Tahun 2016 antara lain : pertama, jumlah modal disetor minimum 100M bagi perusahaan asuransi syariah; kedua, ekuitas paling sedikit 50M bagi perusahaan asuransi syariah,” tutur Buya Amirsyah.

Baca Juga :   Hadapi Ketidakpastian Global, OJK Minta Perbankan Siapkan Langkah Antisipatif

Lebih lanjut Buya Amirsyah menambahkan, dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang Peransuransian menegaskan pertama, dana tabarru’ dan dana investasi paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru, dan dana investasi perusahaan induk wajib spin-off.

Kedua, penyertaan langsung asing paling banyak sebesar 80%. Disamping itu dalam POJK 72 Tahun 2015 ditegaskan tingkat solvabilitas minimal 100%.

Oleh sebab itu Buya Amirsyah mengajak semua pemangku kepentingan, teruma DPS MUI selain bertugas melakukan pengawasan skema pembiayaan agar sesuai Fatwa MUI sehingga pembiayaan sesuai prinsip syariah.

“DPS juga harus terus mendorong agar Perusahaan Perasuransian dapat melakukan akselerasi spinoff 2024 agar iklim dunia usaha di Indonesia pilih lebih cepat, bangkit lebih kuat,” pungkas Buya Amirsyah.(*)

Loading

Berita Terkait

BI Tidak Sendiri, Ada Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kendalikan Inflasi
Pertumbuhan Premi Terbesar BRI Insure Raih Penghargaan
Dharma Jaya Catatkan Penjualan 1.800 Ekor Sapi Kurban
BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal
KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK
Distribusi Beras Sebaiknya Gandeng Warung Tradisional
Tak Hanya Ormas Keagamaan, Masyarakat Sekitar Perlu Kecipratan Hasil dari Konsesi Tambang
Kebijakan Terkait IUP Untuk Ormas Di dukung PB Mathla’ul Anwar

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 19:48 WIB

BI Tidak Sendiri, Ada Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kendalikan Inflasi

Sabtu, 22 Juni 2024 - 20:27 WIB

Pertumbuhan Premi Terbesar BRI Insure Raih Penghargaan

Selasa, 18 Juni 2024 - 19:49 WIB

Dharma Jaya Catatkan Penjualan 1.800 Ekor Sapi Kurban

Senin, 17 Juni 2024 - 20:56 WIB

BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:41 WIB

KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:41 WIB

Distribusi Beras Sebaiknya Gandeng Warung Tradisional

Selasa, 11 Juni 2024 - 21:56 WIB

Tak Hanya Ormas Keagamaan, Masyarakat Sekitar Perlu Kecipratan Hasil dari Konsesi Tambang

Sabtu, 8 Juni 2024 - 21:56 WIB

Kebijakan Terkait IUP Untuk Ormas Di dukung PB Mathla’ul Anwar

Berita Terbaru

daerah

Akurasi Data Pemilih Pilkada DKI Jakarta

Senin, 24 Jun 2024 - 19:20 WIB