Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Gunakan Data dan Sistem Berbasis Digital

- Editor

Jumat, 15 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com,Jakarta Pemerintah menerbitkan Peraturan Kementerian Pertanian, Permentan Nomor 10 tahun 2022 yang mengatur tata kelola dan penyaluran pupuk bersubsidi. Ada beberapa poin pembaruan didalamnya, termasuk penggunaan data berbasis digital.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya digitalisasi dalam berbagai sektor. “Berbagai diskusi yang telah dilakukan memberikan gambaran bahwa digitalisasi merupakan pilar menuju Indonesia Maju.” kata Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Selain membahas digitalisasi, Permentan N0.10 Tahun 2022 menyebutkan, hanya dua pupuk yang disubsidi yaitu pupuk Urea dan NPK. Kemudian, hanya 9 tanaman yang menerima pupuk subsidi yaitu padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan Permendag baru, pengganti Permendag No.15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang akan diperbarui sesuai Permentan No.10 Tahun 2022 tadi.

Baca Juga :   Banyak Mahasiswa Terjerat Pinjol. Apa Kata Kemendikbud?

“Hal ini sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan produk subsidi. Agar mendorong optimalisasi lahan pertanian, menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. “ Kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ir. Ali Jamil Ph.D di Jakarta Jumat (15/7/2022).

Kementerian Pertanian sendiri telah memiliki aplikasi Simluhtan, sistem informasi penyuluhan pertanian. Profesor Bustanul Arifin, yang merupakan anggota Pokja Ketahanan Ahli Pangan, mengatakan, aplikasi Simluhtan bisa digunakan untuk distribusi pupuk bersubsidi.

“Poin penting, integrasi sistem dan data .Saran kami, wajib menggunakan data spasial di Simluhtan, dan dikaitkan dengan kinerja LP2P ( Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), tiap daerah sudah alokasikan dan kontrol dari LP2P. “ kata Bustanul.

Baca Juga :   Berkunjung ke Palangka Raya, Wamenhan M. Herindra Tinjau Lokasi Food Estate

Dengan penggunaan sistem digital, diharapkan pupuk bersubsidi bisa lebih tepat sasaran, mensejahterakan petani dan juga memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketepatan program penyaluran pupuk ini masih bisa lebih ditingkatkan lagi, dengan adanya Permentan ini kami dukung. Barangkali temuan kami memperhatikan ada yang bisa dioptimalkan yaitu basis data dan integrasi sistem.” kata Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Panutan S Sulendrakusuma.

Produsen pupuk, PT. Pupuk Indonesia sendiri menjamin ketersediaan pupuk urea dan NPK yang disubsidi. Di tengah pembatasan ekspor, kondisi geopolitik, Pupuk Indonesia mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menyediakan bahan baku pupuk termasuk juga ketersediaan gas alam.(*)

Loading

Berita Terkait

Bapanas Sebut Beras Bulog Tersalur 675 Ribu Ton
IHSG Ditutup di Zona Merah ke Level 7.123
Catatan LPS: Jumlah Tabungan Orang Kaya Rp5 miliar Meningkat 9,14 persen
Pelemahan Rupiah Berlanjut ke Posisi Rp16.210/Dolar AS
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cimahi 2025-2045: Mewujudkan Visi Tanpa Utopia
Sampaikan LKPJ 2023, Pj. Gubernur Heru Sebut IPM Jakarta Tertinggi di Indonesia dan Indikator Ekonomi-Sosial Membaik
Tidak Segera Selesaikan Pembayaran Sukses Fee, CV Sudut Siku Bakal Kembali Disomasi ke 2
Bank DKI Diharapkan Dukung Terwujudnya Jakarta Kota Global

Berita Terkait

Jumat, 10 Mei 2024 - 22:23 WIB

Bapanas Sebut Beras Bulog Tersalur 675 Ribu Ton

Selasa, 7 Mei 2024 - 20:24 WIB

IHSG Ditutup di Zona Merah ke Level 7.123

Jumat, 3 Mei 2024 - 22:32 WIB

Catatan LPS: Jumlah Tabungan Orang Kaya Rp5 miliar Meningkat 9,14 persen

Jumat, 26 April 2024 - 23:54 WIB

Pelemahan Rupiah Berlanjut ke Posisi Rp16.210/Dolar AS

Kamis, 18 April 2024 - 20:03 WIB

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cimahi 2025-2045: Mewujudkan Visi Tanpa Utopia

Kamis, 18 April 2024 - 19:52 WIB

Sampaikan LKPJ 2023, Pj. Gubernur Heru Sebut IPM Jakarta Tertinggi di Indonesia dan Indikator Ekonomi-Sosial Membaik

Rabu, 17 April 2024 - 13:04 WIB

Tidak Segera Selesaikan Pembayaran Sukses Fee, CV Sudut Siku Bakal Kembali Disomasi ke 2

Senin, 15 April 2024 - 21:24 WIB

Bank DKI Diharapkan Dukung Terwujudnya Jakarta Kota Global

Berita Terbaru

Headline

SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta

Senin, 20 Mei 2024 - 22:35 WIB