Home » Ekonomi » Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Gunakan Data dan Sistem Berbasis Digital

Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Gunakan Data dan Sistem Berbasis Digital

Dame.T 15 Jul 2022 158

NasionalPos.com,Jakarta Pemerintah menerbitkan Peraturan Kementerian Pertanian, Permentan Nomor 10 tahun 2022 yang mengatur tata kelola dan penyaluran pupuk bersubsidi. Ada beberapa poin pembaruan didalamnya, termasuk penggunaan data berbasis digital.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya digitalisasi dalam berbagai sektor. “Berbagai diskusi yang telah dilakukan memberikan gambaran bahwa digitalisasi merupakan pilar menuju Indonesia Maju.” kata Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Selain membahas digitalisasi, Permentan N0.10 Tahun 2022 menyebutkan, hanya dua pupuk yang disubsidi yaitu pupuk Urea dan NPK. Kemudian, hanya 9 tanaman yang menerima pupuk subsidi yaitu padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao.

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan Permendag baru, pengganti Permendag No.15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang akan diperbarui sesuai Permentan No.10 Tahun 2022 tadi.

Baca Juga :  Kementan Perkuat Industri Tepung Telur, UMKM Blitar Terima Bantuan CSR dari Sucofindo

“Hal ini sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan produk subsidi. Agar mendorong optimalisasi lahan pertanian, menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. “ Kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ir. Ali Jamil Ph.D di Jakarta Jumat (15/7/2022).

Kementerian Pertanian sendiri telah memiliki aplikasi Simluhtan, sistem informasi penyuluhan pertanian. Profesor Bustanul Arifin, yang merupakan anggota Pokja Ketahanan Ahli Pangan, mengatakan, aplikasi Simluhtan bisa digunakan untuk distribusi pupuk bersubsidi.

“Poin penting, integrasi sistem dan data .Saran kami, wajib menggunakan data spasial di Simluhtan, dan dikaitkan dengan kinerja LP2P ( Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), tiap daerah sudah alokasikan dan kontrol dari LP2P. “ kata Bustanul.

Baca Juga :  Korem 174/ATW Ikut Penanaman Pohon Secara Serentak Dan Peringatan Hari Air Dunia Ke-30 Tahun 2022

Dengan penggunaan sistem digital, diharapkan pupuk bersubsidi bisa lebih tepat sasaran, mensejahterakan petani dan juga memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketepatan program penyaluran pupuk ini masih bisa lebih ditingkatkan lagi, dengan adanya Permentan ini kami dukung. Barangkali temuan kami memperhatikan ada yang bisa dioptimalkan yaitu basis data dan integrasi sistem.” kata Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Panutan S Sulendrakusuma.

Produsen pupuk, PT. Pupuk Indonesia sendiri menjamin ketersediaan pupuk urea dan NPK yang disubsidi. Di tengah pembatasan ekspor, kondisi geopolitik, Pupuk Indonesia mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menyediakan bahan baku pupuk termasuk juga ketersediaan gas alam.(*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Industri Tekstil Indonesia dan India Siap Kerjasama Menghadapi Kenaikan Biaya Energi Dunia dan Disrupsi Rantai Pasok Tekstil Garmen

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Di tengah kekhawatiran akan kenaikan harga energi dunia dan dinamika konflik geopolitik yang memengaruhi rantai pasok tekstil garmen dunia, Indonesia dan India bekerjasama untuk mewujudkan pertumbuhan utama industri tekstil dan garmen dunia. Gejolak perang Iran dengan US dan Israel telah mengakibatkan melambungnya harga bahan bakar dunia, termasuk meningkatkan harga bahan baku …

27 Warga Jakarta Utara Gagal berangkat Umroh, Jemaah gruduk rumah sekaligus kantor travel PT. Travel Arrasyid Amanah

dito

12 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Perwakilan dari 27 calon jamaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci , dengan di Damping Kuasa Hukum dari LBH Madani Berkeadilan kembali mendatangi kediaman Rodianah selaku Pemilik PT. Arrasyid Amanah Travel  yang beralamat di Jl. H. Taimin No. 14 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, untuk menuntut hak-haknya yang sampai …

Polres Karawang Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadhan, Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok

Iyut Ermawati - Karawang

24 Feb 2026

nasionalpos .com -Karawang – Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Polres Karawang bersama pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Program ini akan berlangsung di Lapangan Karang Pawitan, Kabupaten Karawang, pada Selasa (24/02/2026) mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai. Komitmen Bersama Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Jawa …

Forum RT-RW Jakarta Pusat, Beraudensi ke Ketua DPRD DKI Jakarta, Sampai kan Beberapa Usulan

dito

29 Jan 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, penataan administrasi kependudukan, penguatan kohesi sosial, serta penyaluran aspirasi masyarakat secara bottom up, demikian di sampaikan Ketua Forum RT-RW Jakarta Pusat H.M Joko Hardoyo, kepada wartawan, Kamis, 29 Januari …

H-6 Lalu Lintas Tol Jabodetabek dan Jawa Barat Terpantau Meningkat Menjelang Natal 2025

Dame.T

20 Des 2025

Jakarta,NasionalPos – Jelang libur Natal 2025, tepatnya H-6 pada 19 Desember 2025, Jasamarga Metropolitan Tollroad mencatat peningkatan volume lalu lintas di ruas tol Jabodetabek dan Jawa Barat. Lalu Lintas Jabodetabek Total kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek mencapai 218.138 unit, naik 3,33% dibanding hari normal 211.105 kendaraan. Lonjakan terjadi di empat gerbang tol utama: GT Cengkareng (arah Bandara Soekarno-Hatta): 87.150 kendaraan (+3,43%). GT …

Realisasi PNBP Sektor ESDM Capai Rp228 Triliun, Target 2025 Masih Bisa Tercapai

ardi

19 Des 2025

Jakarta,NasionalPos.com– Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM mencapai Rp228,05 triliun per 18 Desember 2025. Angka ini menegaskan sektor energi dan mineral tetap menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, …

x
x