Home / Headline / Hukum / Nasional

Senin, 1 Agustus 2022 - 20:48 WIB

Terkait Pemberian izin Situs Judi Online, BPK Didesak Audit Investigasi Kemenkominfo

Nasionalpos.com, Jakarta- Baru-baru ini kebijakan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo ) di bawah kepemimpinan Jhonny G Plate, kembali membuat gaduh bukan hanya di kalangan warga dunia maya, melainkan juga di kalangan warga di dunia nyata, situasi tersebut dipicu oleh adanya  pemblokiran beberapa aplikasi game online dan aplikasi lainnya yang nggak mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) oleh Kemenkominfo, Pemerintah memblokir Steam/Epic Games/Uplay dan bahkan Paypal yang banyak dimanfaatkan freelancer Indonesia untuk mengais rezeki, dan jelas ini akan berdampak pada pembatasan akses digital akan menghancurkan kreativitas masyarakat, demikian disampaikan Lydia (25) seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Barat, saat di temui awak media, Senin, 1 Agustus 2022 di Jakarta.

“Kami bukan Korea Utara. Kami hanya rakyat Indonesia yang membutuhkan keadilan dalam berdigital. Anda membatasi akses digital kami, itu sama aja dengan menghancurkan negara sendiri” tukas Lydia.

Menurut Lydia, mestinya Menkominfo Johny G Plate, tidak memblokir aplikasi Steam, Dota, Paypal, Counter Strike, Origin, Epic Games karena mematikan konten kreator, gamer, pro player, Esport, dan mereka pihak yang dirugikan, tapi yang mengherankan justru aplikasi judi online yang jelas merugikan moral masyarakat, tidak diblokir dan bahkan dibiarkan saja, dirinya mencurigai adanya ketidakberesan kinerja Kementerian Kominfo beserta jajarannya, yang disinyalir tidak mengerti perkembangan teknologi digital sehingga tidak bisa membedakan mana aplikasi yang dibutuhkan masyarakat dan mana yang tidak dibutuhkan masyarakat, atau bahkan merugikan masyarakat.

Baca Juga  AS Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pemimpin Hong Kong

“Dengan kebijakan pemblokiran aplikasi yang sangat dibutuhkan publik, maka patut dicurigai nih, jangan-jangan Menkominfo beserta jajarannya, sampai tingkat karyawan tidak paham teknologi atau bahkan jangan-jangan gagap teknologi, atau pura-pura gagap teknologi, sehingga nggak dapat membedakan mana platform digital yang diharamkan agama yakni judi dengan mana platform digital yang dapat membantu memajukan kreatifitas anak bangsa.”tegas Lydia.

Pemblokiran sejumlah platform digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menuai protes dari kalangan generasi milineal yang tergabung dalam kelompok Blok Politik Pelajar yang melakukan aksi simbolis menyiram air seni di depan gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 1/8/2022

Sebelumnya, Ahmad mengatakan, Blok Politik Pelajar akan melakukan protes dengan melemparkan botol yang berisi air seni mengarah ke gedung Kominfo. Namun, rencana tersebut urung dilaksanakan karena menghormati proses advokasi yang sedang dilakukan oleh kelompok bernama Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020.

“Kami Blok Politik Pelajar mengurungkan untuk melakukan aksi dengan seruan ‘Ramai-ramai Lempar Botol Pipis ke Kementerian Komunikasi dan Informatika’ yang sedianya dilakukan pada Senin 1 Agustus 2022,” ungkap Ahmad di Jalan Medan Merdeka Barat.

Sementara itu, dtemui tempat terpisah, sebut saja Herman (20) yang juga sebagai seorang mahasiswa, kepada awak media, ia mengatakan fenomena kegaduhan yang dipicu oleh kebijakan Jhonny G Plate Sebagai Menkominfo ini, salah satu sumbernya adalah terkait dengan keberadaan Jhonny G Plate, yang juga sebagai sekjen Partai Nasdem, sehingga patut diduga terjadi adanya kepentingan partai politik yang lebih diperhatikan daripada memperhatikan kepentingan mengurus persoalan perkembangan teknologi digital, yang saat ini bukan lagi menjadi gaya hidup masyarakat, melainkan telah menjadi salah satu sumber penghidupan maupun juga sebagai sarana melakukan transaksi ekonomi kreatif bagi masyarakat terutama di kalangan generasi milineal, atau jangan-jangan, lanjut Herman (20), ada kepentingan terselubung yang diduga untuk logistic Pemilu 2024.

Baca Juga  Kasad Pimpin Serah Terima Enam Jabatan Strategis TNI AD

“ Ini kan aneh, setidaknya terdapat tiga platform judi online yang dinyatakan terdaftar PSE dan tidak diblokir. Tiga layanan tersebut adalah Topfun, Domino Qiu Qiu, dan situs slot, sedangkan platform digital yang diperlukan masyarakat di blokir, jangan-jangan ada sesuatu dibalik ini semua, jangan-jangan untuk pemilu 2024, ya, ini implikasi negatif jika pejabat parpol juga menjadi pejabat negara, karena itu, kami sangat berharap dan bahkan mendesak BPK melakukan Audit investigasi terhadap Jhonny G Plate sebagai Menkominfo beserta jajarannya, terkait tidak diblokirnya platform judi online, dan diblokirnya platform digital yang diperlukan masyarakat”pungkas Herman kepada awak media, Senin, 1 Agustus 2022 di kawasan Jakarta Selatan.

Share :

Baca Juga

TB Massa

Headline

Said Didu VS LBP : Mewakili Kepentingan Siapa?
AA Gym

Nasional

DPR Minta Standarisasi Pendakwah Tidak Batasi Kegiatan Dakwah
Nurdin Abdullah

Headline

Gubernur Sulsel Terjaring OTT KPK
IHSG edit

Ekonomi

Jelang Rilis Data Inflasi AS, Dorong Menguatnya IHSG Hingga Tembus 7.300
Fadli Zon

Headline

Gerindra Kutuk Perusakan Musala di Minahasa
Eko Patrio

Headline

Eko Bilang, Zulhaz Tolak Jadi menterinya Jokowi
jenazah corona

Headline

Update Data Corona (25/8/2020) Korban Jumlah Pasien Positif 157.859 Orang dan Meninggal 6.858 Orang
tokopedia

Headline

Kemenkominfo Minta Tokopedia Amankan Data Pengguna