Warga Apartemen Puri Kemayoran Desak Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Segera Keluarkan SK Kepengurusan P3SRS

NasionalPos.com, Jakarta-  Diketahui, pada Sabtu, 23 September 2023 lalu bertempat di lantai 5  dalam tenda di lapangan Futsal Apartemen Puri Kemayoran, Jakarta Pusat, warga Apartemen Puri Kemayoran menggelar RUALB P3SRS secara demokratis berhasil memilih Judi Sohan Sebagai Ketua P3SRS Apartemen Puri Kemayoran periode 2023-2026 & Hariaming Sekretaris P3SRS Apartemen Puri Kemayoran periode 2023-2026, serta juga memilih Sugianto Gunawan Sebagai Ketua Pengawas dan Mery Tendian sebagai Sekretaris Pengawas, semua dicatat oleh Zulfikli Harahap, SH sebagai Notaris.

Namun, sayangnya, hingga saat ini, SK Kepengurusan maupun pengawas P3SRS Apartemen Puri Kemayoran periode 2023-2026, belum di terbitkan oleh Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, sedangkan semua persyaratan sudah terpenuhi,

Padahal Surat Keputusan tersebut sangat dibutuhkan agar kepengurusan P3SRS Apartemen Puri Kemayoran dapat menjalankan kegiatan yang di amanahkan oleh warga, demikian disampaikan Hariaming Sekretaris P3SRS Apartemen Puri Kemayoran Hariaming Sekretaris P3SRS Apartemen Puri Kemayoran kepada awak media, Rabu, 17/1/2024 di Kantor Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Jatibaru, Jakarta Pusat.

“Kondisi itulah yang mendorong kami datang ke Kantor Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, untuk mempertanyakan kepada Plt kadis Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, kapan Surat Keputusan itu dapat di terbitkan.”ucap Hariaming Sekretaris P3SRS Apartemen Puri Kemayoran.

Menurut Hariaming, bahwa berdasarkan Pergub No.132/2018 tertanggal 7 Desember 2018, usai penyelenggaraan RUALB P3SRS, dan kemudian selesainya segala urusan administrasi termasuk pembuatan akte kepengurusan, maka selanjutnya diterbitkanlah Surat Keputusan oleh Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Jatibaru, Jakarta Pusat,

Keberadaan Surat keputusan tersebut sangat penting sebagai landasan yuridis operasional bagi pengurus maupun pengawas dalam menjalankan berbagai program maupun aktivitas yang di amanahkan oleh Warga, selain itu, surat Keputusan juga sangat penting penggunaannya untuk berbagai keperluaan administratif terkait dengan kebutuhan pengelolaan Apartemen Puri Kemayoran.

“Ya, meskipun kami sah secara prosedur dan mekanisme, namun jika tidak ada Surat Keputusan itu, maka kami tidak bisa melakukan apapun, sehingga kami tidak bisa mengerjakan apapun, dan kondisi ini berdampak timbulnya keresahan pada warga, karena itu kami akan desak terus agar Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta segera menerbitkan Surat Keputusan tersebut.”tukas Hariaming.

Dari pantauan media, usai diterima dan berdiskusi dengan pihak Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, yang tidak menghasilkan apapun, maka sebanyak kurang lebih 30-an warga Apartemen Puri bersama pengurus dan pengawas P3SRS Apartemen Puri Kemayoran periode 2023-2026 serta di dampingi Abu Bakar, SH, MH, pengacara warga, meninggalkan kantor Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta menuju ke Balaikota Provinsi DKI Jakarta,

Untuk mengadukan permasalahan tersebut ke PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono, akan tetapi mereka tidak berhasil menjumpai PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono, namun mereka di temui oleh Kabakesbangpol Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri.

Sementara itu, pada pertemuan warga Apartemen Puri Kemayoran bersama Kabakesbangpol Provinsi DKI Jakarta di kantor Bakesbangpol, Abu Bakar, SH, MH pengacara warga mengungkapkan bahwa kondisi apartemen Puri Kemayoran saat ini dinamikanya sudah tidak kondusif, banyak hal pekerjaan yang sudah seharusnya selesai di kerjakan oleh pengurus P3SRS harus tertunda, terbengkalai dan bahkan ada urusan yang harus segera di tunaikan, tapi itu tidak bisa dilakukan disebabkan oleh belum terbitnya SK Kepengurusan tersebut.

“Bagi pengurus dan warga Apartemen Puri Kemayoran, keberadaan SK itu sangat krusial, dan sangat dibutuhkan untuk pengurusan hajat hidup warga Apartemen Puri Kemayoran, karena itu kami mohon bantuan dari Bapak Taufan Bakri Kabakesbangpol Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya agar bisa mengkomunikasikan kepada kadis Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta agar segera mengeluarkan SK tersebut.”tandas Abu Bakar, SH, MH.

Menanggapi itu, Taufan Bakri Kabakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, mengatakan bahwa pihaknya bukan instansi yang memberikan Keputusan apapun mengenai persoalan yang dialami pengurus P3SRS bersama warga Apartemen Puri Kemayoran, akan tetapi pihaknya berusaha membantu warga dengan membicarakan hal tersebut dengan pihak Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta.

“Dari hasil komunikasi kami dengan Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, ternyata ada 11 rusun maupun Apartemen yang juga belum di keluarkan SK kepengurusan P3SRSnya, seperti juga di alami pengurus P3SRS Apartemen Puri Kemayoran, dikarenakan masih menunggu adanya revisi Pergub No.132/2018, jadi jangan ada persepsi pihak Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta menghambat terbitnya SK Kepengurusan P3SRS apartemen Puri Kemayoran, tidak ada niat untuk menghambat, tapi begitulah realitasnya, dengan demikian saya mohon bapak-ibu warga Apartemen Puri Kemayoran untuk bersabar, kami akan terus membantu mengkomunikasikannya ke pihak terkait  agar persoalan ini segera di selesaikan.”pungkas Taufan Bakri.