Home » Nasional » Bamsoet Bertemu Gubernur Lemhanas Bahas PPHN

Bamsoet Bertemu Gubernur Lemhanas Bahas PPHN

Dame.T 23 Feb 2022 195

NasionalPos.com,Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melakukan kunjungan silaturahmi kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang baru Andi Widjajanto, untuk meminta masukan terkait kajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) serta kajian peta politik nasional jelang Indonesia Emas 2045 yang dimiliki Lemhannas. Sekaligus meminta bantuan Lemhannas untuk mengkaji kondisi geopolitik dunia pada saat ini dan yang akan datang, serta dampaknya terhadap Indonesia di masa kini dan di masa mendatang.

Lemhannas memiliki reputasi yang sangat baik sebagai lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional. Hasil kajiannya pun memiliki kredibilitas karena berasal dari para pemikir dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik dari kalangan sipil maupun militer.

“MPR RI senantiasa melibatkan Lemhannas dalam berbagai penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) maupun Round Table Discussion (RTB) yang membahas tentang PPHN. Selain itu, Lemhannas sendiri juga aktif mengadakan FGD di kantor mereka untuk membahas PPHN. Hasil kajian Lemhannas dan hasil kajian MPR RI mengenai PPHN sangat penting untuk mendorong hadirnya PPHN sebagai bintang penunjuk arah, sehingga pembangunan yang dilakukan antara pusat dan daerah, maupun antara satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya bisa tetap selaras dan berkesinambungan,” ujar Bamsoet usai bertemu Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (23/2/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia Emas 2045 bukanlah angan-angan. Melainkan visi bersama yang harus diwujudkan dari sekarang. Perlu peran dari semua pihak, khususnya dari Lemhannas yang melakukan kajian secara holistik dengan melihat berbagai aspek. Serta bertumpu pada Empat Pilar Visi Indonesia Emas 2045, yakni Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Pemerataan pembangunan; serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Baca Juga :  Malam perayaan Hari jadi ke-79 tahun provinsi jawa timur memperkuat dan menyonsong Era Baru keterbukaan dan keberagaman

“Secara ekonomi, misalnya, pada tahun 2045 nanti kita menginginkan agar Indonesia Indonesia bisa menduduki peringkat 5 pendapatan domestik bruto (PDB) terbesar dunia, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen, PDB per kapita mencapai USD 23.199, pertumbuhan peranan investasi 6,4 persen, pertumbuhan peranan industri 6,3 persen, dan pertumbuhan peranan pertanian 3,2 persen. Sementara pada aspek pertahanan, kekuatan pertahanan berbasis smart power harus didukung anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB. Sekaligus mewujudkan TNI yang kuat dan dilengkapi Alutsista teknologi modern, dengan industri pertahanan nasional yang maju dan sehat serta menjadi pelaku utama global supply chain,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, Indonesia juga harus mempersiapkan diri mengantisipasi ketegangan geopolitik dunia. Khususnya pasca pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyatakan Amerika Serikat dan Sekutunya siap bersatu melawan agresi Rusia di Ukraina. Sebagai tanggapan atas tindakan Presiden Vladimir Putin mengakui dua wilayah Ukraina Timur yang dikuasai kelompok separatis dan mengerahkan tentara dengan dalih penjaga perdamaian.

Baca Juga :  Dilantik Jadi Ketua MK, Suhartoyo: Tugas Saya Cukup Berat

“Walaupun tidak menginginkan terjadinya perang, sebagaimana telah ditegaskan Presiden Joko Widodo agar rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin, namun kita juga tidak boleh lengah untuk mengantisipasi setiap kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Terlebih berbagai pihak telah mengingatkan, sebagaimana juga dikatakan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, jika ketegangan antara Ukraina dan Rusia terus berlanjut bisa menyebabkan perang terburuk di Eropa sejak tahun 1945. Dampaknya bukan hanya terhadap Eropa, melainkan juga terhadap Asia, termasuk Indonesia,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI ini menambahkan, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengungkapkan, dalam jangka pendek Lemhannas sedang mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengkaji tentang kedaulatan/ketahanan pangan nasional. Sekaligus memperdalam pengembangan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) di Kalimantan Timur untuk menjadi Kota Dunia yang modern, berteknologi tinggi, dan berwawasan lingkungan, dengan tidak meninggalkan aspek ketahanan nasional untuk menyikapi setiap ancaman yang datang, baik dari sisi militer maupun non-militer.

“Untuk mewujudkan IKN Nusantara sebagai Kota Dunia Untuk Semua, Presiden Joko Widodo menyampaikan pola pembangunannya memiliki tiga visi utama. Pertama, kota berkelanjutan di dunia yang aman dan terjangkau, selaras dengan alam, terhubung aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, serta pembangunan yang rendah karbon. Kedua, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Ketiga, menjadi simbol identitas nasional. Untuk mewujudkannya, tentu perlu dukungan dari Lemhannas,” pungkas Bamsoet. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x