Oleh: Ridwan Umar

(Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)

 NasionalPos.com, Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Thomas Trikasi Lembong (Tom Lembong) dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto memunculkan pro kontra di tengah publik. Sebagian public khususnya pegiat anti korupsi dan akademisi menilai keputusan Prabowo itu tak layak diberikan kepada Tom Lembong dan Hasto lantaran  terkait kasus korupsi. Lain halnya, jika terkait kasus politik. Karenanya, keputusan itu dikawatirkan akan membawa preseden buruk terhadap upaya pemberantaaan korupsi yang lantang disuarakan oleh Prabowo sendiri.

Terlepas dari polemik itu, tampaknya keputusan Prabowo itu berdasarkan pertimbangan politik untuk menjaga stabilitas sekaligus pencitraan. Bahkan ada yang menilai, hal itu tak lebih dari bargaining politik semata. Mengingat, posisi Hasto yang masih menduduki Sekjen PDI-P pemilik mayoritas kursi di parlemen dan Tom Lembong bagian dari pendukung  Anies Baswedan, dimana pendukung Anies mayoritas merupakan kelompok atau aktivis Islam. Dengan demikian, Prabowo telah merangkul kelompok nasionalis (PDI-P) dan kelompok Islam untuk menjaga stabilitas pemerintahannya.

Sikap Kompromi Prabowo

Apakah dengan begitu, maka perjalanan rezim Prabowo akan mulus? Jawabannnya, belum tentu. Sikap menjaga keseimbangan dengan tetap merangkul orang-orang yang dinilai mayoritas publik sebagai kelompok benalu di kabinetnya justru akan menjadi bumerang.

Diketahui, di jajaran kabinet Prabowo terdapat sejumlah menteri yang diduga terseret kasus hukum. Sebut saja diantaranya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yanr diduga terkait kasus judi online, Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait kasus suap alih fungsi hutan di Prop. Riau, Menpora Ario Bimo Nandito Atiotedjo terkait kasus menara BTS, dan Wamen Hukum Edward Omar Syarif Hiariej terkait kasus suap dan gratifikasi.

Ironisnya, Prabowo yang kerap bersuara lantang akan menyeret para koruptor ke meja hijau, bahkan sampai ke Antartika pun akan dikejar para maling uang rakyat itu, nyatanya memberi karpet merah kepada mereka.

Bagaimana mungkin program Asta Cita yang diusung Prabowo bisa berjalan jika sejumlah menterinya dinilai publik tak berintegritas. Rakyat tak akan mau mendengar, mengikuti saran apalagi arahan dari pemimpin yang tak dipercaya.

Kabinet Prabowo Mulai Pecah

Selain diisi sejumlah orang dinilai publik tak berintegritas, kabinet Prabowo juga dipenuhi orang-orang tak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Salah satu bukti, saat Presiden harus turun tangan selesaikan sengketa antara Aceh Vs Sumut soal klaim 4 pulau. Konflik yang nyaris berujung konflik antar daerah itu, muncul lantaran 4 pulau milik Aceh diklaim Pemprov Sumut yang didukung Kemendagri, dimana Tito Karnavian sebagai Mendagri.

Begitupun dengan masalah tambang di Kab. Raja Ampat, Papua yang menimbulkan protes warga hingga mengundang perhatian internasional. Presiden harus turun tangan dengan mencabut 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut. Dengan turun tangannya Presiden menunjukkan ketidakmampuan menteri terkait yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Bahkan, kini kabinet Prabowo tampaknya sudah tidak solid lagi. Seperti diungkapkan oleh aktivis senior Syahganda Nainggolan bahwa ternyata hingga hampir setahun ini, di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak ada penyerapan anggaran atau nol serapan anggarannya. Syahganda menyebut informasi itu diperoleh langsung dari Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.”Saya kemarin ketemu Fahri Hamzah, dua hari lalu di Hotel Grand Melia. Dia (Fahri Hamzah) bilang tidak ada penyerapan anggaran, nol dia bilang di Kementerian Perumahan. Jadi, yang diklaim oleh Kementerian (Perumahan dan Kawasan Permukiman) itu adalah kebohongan publik,” ungkap Syahganda di channel YouTube Forum Keadilan.

Syahganda yang dikenal dekat dengan Politisi senior Gerindra Dasco itu menambahkan, pernyataan Fahri itu didengar oleh aktivis lain, diantaranya Bursa Sarnubi dan Hariman Siregar.

 Nah, jika informasi itu benar, maka publik bisa menilai jika saat ini kaibinet Prabowo sudah tak solid bahkan pecah. Fahri Hamzah, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman membongkar sendiri borok kementeriannya dan itu sekaligus menunjukkan ketidakmampuan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Permukiman. Pernyataan Fahri itu juga sama saja membuka borok kabinet Prabowo. Bukan hal mustahil, jika hal yang sama terjadi di kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.

 Publik yang selama ini telah bersabar memberi kesempatan kepada Prabowo untuk membenahi kabinetnya dengan membersihkan dari para benalu, tampaknya mulai kehabisan kesabaran. Isu revolusi sosial kini menghantui rezim Prabowo jika tak segera mengambil langkah selamatkan kehidupan bangsa.

Wallahualam bissawab.

(Tulisan ini digali dari beragam sumber) (*)