Home » Politik » PSI Potensial Perkuat KIB

PSI Potensial Perkuat KIB

Dame.T 13 Agu 2022 97

NasionalPos.com,jakarta – Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) punya potensi besar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Ari mendasarkan analisisnya pada sikap PSI terhadap politik identitas dan dukungan PSI pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, KIB berulang kali menegaskan keseriusan untuk menghindari polarisasi, menolak politik identitas, dan melanjutkan program Jokowi.

“Saya pikir dua hal ini soal menjaga persatuan, menolak politik identitas, dan bagaimana meneruskan capaian Pak Jokowi untuk periode berikutnya. Kesamaan platform itu potensial buat PSI untuk bergabung,” tegas Ari Nurcahyo di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Menurutnya, PSI mempunyai rekam jejak yang begitu keras dalam menolak politik identitas. Sehingga potensi pengabungan itu menjadi besar ketika melihat proyeksi Pemilu 2024 yang kemungkinannya juga masih memunculkan politik identitas.

“Dalam konteks itu sebenarnya apa yang menjadi harapan PSI terkait Pemilu 2024 itu sejalan dengan platform KIB yang beberapa kali ditegaskan soal bagaimana kita menjaga persatuan dan menolak segala bentuk politik identitas yang potensinya cukup kuat di 2024,” imbuhnya.

Selain itu, PSI juga dinilai memiliki loyalitas pada Presiden Jokowi dan memiliki semangat untuk melanjutkan capaian pemerintahan saat ini.

Baca Juga :  Prosentase perolehan signifikan voter kotak kosong dan Ibunda Khofifah – Emil Dardak menjadi kemenangan sejati berbasis legitimasi pasca pilkada Kota Surabaya

“Itu kan jadi compliment PSI juga bagaimana legasi Pak Jokowi, capaian Pak Jokowi itu terus bisa dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Jadi bukan hanya menjaga legasi tapi juga meneruskan,” ujarnya.

Ari menilai KIB cukup menarik sebagai sebuah koalisi. Dalam pandangannya, KIB berani membentuk koalisi sejak dini berbasis idealisme politik kebangsaan. Pada saat yang sama, pembentukan koalisi dinilai prematur sebab belum memunculkan nama capres-cawapres.

“Itu tentu ada kesamaan platform, ada kesamaan kepentingan yang mengikat mereka. Semoga mereka konsisten dengan idealisme politik kebangsaan ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Ari mendorong KIB untuk segera menerjemahkan idealisme politik kebangsaan yang mereka usung. Ia mengharap KIB secepatnya membuat program nyata dan konkret.

“Makanya membacanya harus membumi ini, programnya apa? Membuat bikin apa? Makanya kita menagih idealisme politik KIB untuk diturunkan menjadi program-program kerja bersama. Apalagi mereka sekarang posisinya masih di pemerintahan. Buat doang narasi publik, edukasi politik ke warga untuk menguatkan arus tengah sehingga memitigasi polarisasi dari awal,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara PSI Kokok Dirgantoro hari ini (12/8), menyatakan bahwa PSI selalu membuka peluang komunikasi dan berkoalisi dengan siapa saja. “Tanda alamnya adalah kok bisa pilihan hari untuk mendaftar sama. Kebetulan juga sama-sama dukung Pak Jokowi,” katanya.

Baca Juga :  Harkitnas Momentum Kebangkitan Generasi Trendsetter di era Revolusi Teknologi
“Untuk berkoalisi, ya kita lihat sama-sama ya. Yang pasti kami selalu siap silaturahmi dan komunikasi. Seperti dibilang Pak Jokowi, Ojo kesusu. Demikian juga dengan membangun koalisi,“ tambah Kokok.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebutkan KIB terbuka untuk siapa saja. Saat di KPU, dia kembali menegaskan KIB adalah koalisi yang inklusif.

“Indonesia ini besar, oleh karena itu kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bisa bekerja bersama, dan kita harus secara inklusif menata negara ini, dan tentu periode 2024 adalah krusial, makanya kita butuh lebih banyak pemikiran agar kita menjadi selamat, menjadi negara yang maju nanti,” ujar Airlangga.

KIB sendiri sampai hari ini belum menentukan siapa Capres dan Cawapres dari mereka. Namun Partai Golkar sudah mantap akan memajukan Airlangga sebagai Calon Presidennya.(*)

Tags :
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

Harapan Warga Nahdliyyin, Muktamar ke-35 NU dan Kesiapan NU Songsong Indonesia Emas 2045

dito

29 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- NU adalah organisasi yg didirikan oleh Para Ulama kharismatik diantara Muassis yg waro adalah Hadrotusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, setiap diadakan Muktamar pasti banyak manfaat yg dihasilkan, disamping mengevaluasi masa khidmat 5 th terakhir, membuat Program strategis 5 th kedepan, dan Rekomendasi unt semua yg terkait dengan keumatan,   Sedangkan manfaat utama Muktamar …

Saat RUU Perampasan Aset Jadi Ancaman Ekosistem Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan? Jawaban yang paling sering terdengar adalah karena persoalan hukumnya rumit. DPR harus berhati-hati. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak milik, pembuktian terbalik, hingga mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Terdengar semua alasan itu masuk akal. Tetapi …

Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Dhio Justice Law

24 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …

x
x