PSI Potensial Perkuat KIB

- Editor

Sabtu, 13 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com,jakarta Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) punya potensi besar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Ari mendasarkan analisisnya pada sikap PSI terhadap politik identitas dan dukungan PSI pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, KIB berulang kali menegaskan keseriusan untuk menghindari polarisasi, menolak politik identitas, dan melanjutkan program Jokowi.

“Saya pikir dua hal ini soal menjaga persatuan, menolak politik identitas, dan bagaimana meneruskan capaian Pak Jokowi untuk periode berikutnya. Kesamaan platform itu potensial buat PSI untuk bergabung,” tegas Ari Nurcahyo di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, PSI mempunyai rekam jejak yang begitu keras dalam menolak politik identitas. Sehingga potensi pengabungan itu menjadi besar ketika melihat proyeksi Pemilu 2024 yang kemungkinannya juga masih memunculkan politik identitas.

“Dalam konteks itu sebenarnya apa yang menjadi harapan PSI terkait Pemilu 2024 itu sejalan dengan platform KIB yang beberapa kali ditegaskan soal bagaimana kita menjaga persatuan dan menolak segala bentuk politik identitas yang potensinya cukup kuat di 2024,” imbuhnya.

Selain itu, PSI juga dinilai memiliki loyalitas pada Presiden Jokowi dan memiliki semangat untuk melanjutkan capaian pemerintahan saat ini.

Baca Juga :   Harlah Muslimat NU Sebabkan Macet Sekitar GBK, Khofifah Sampaikan Permohonan Maaf

“Itu kan jadi compliment PSI juga bagaimana legasi Pak Jokowi, capaian Pak Jokowi itu terus bisa dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Jadi bukan hanya menjaga legasi tapi juga meneruskan,” ujarnya.

Ari menilai KIB cukup menarik sebagai sebuah koalisi. Dalam pandangannya, KIB berani membentuk koalisi sejak dini berbasis idealisme politik kebangsaan. Pada saat yang sama, pembentukan koalisi dinilai prematur sebab belum memunculkan nama capres-cawapres.

“Itu tentu ada kesamaan platform, ada kesamaan kepentingan yang mengikat mereka. Semoga mereka konsisten dengan idealisme politik kebangsaan ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Ari mendorong KIB untuk segera menerjemahkan idealisme politik kebangsaan yang mereka usung. Ia mengharap KIB secepatnya membuat program nyata dan konkret.

“Makanya membacanya harus membumi ini, programnya apa? Membuat bikin apa? Makanya kita menagih idealisme politik KIB untuk diturunkan menjadi program-program kerja bersama. Apalagi mereka sekarang posisinya masih di pemerintahan. Buat doang narasi publik, edukasi politik ke warga untuk menguatkan arus tengah sehingga memitigasi polarisasi dari awal,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara PSI Kokok Dirgantoro hari ini (12/8), menyatakan bahwa PSI selalu membuka peluang komunikasi dan berkoalisi dengan siapa saja. “Tanda alamnya adalah kok bisa pilihan hari untuk mendaftar sama. Kebetulan juga sama-sama dukung Pak Jokowi,” katanya.

Baca Juga :   RUU 8 Provinsi Sepakat Dibahas Komisi II dan Pemerintah
“Untuk berkoalisi, ya kita lihat sama-sama ya. Yang pasti kami selalu siap silaturahmi dan komunikasi. Seperti dibilang Pak Jokowi, Ojo kesusu. Demikian juga dengan membangun koalisi,“ tambah Kokok.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebutkan KIB terbuka untuk siapa saja. Saat di KPU, dia kembali menegaskan KIB adalah koalisi yang inklusif.

“Indonesia ini besar, oleh karena itu kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bisa bekerja bersama, dan kita harus secara inklusif menata negara ini, dan tentu periode 2024 adalah krusial, makanya kita butuh lebih banyak pemikiran agar kita menjadi selamat, menjadi negara yang maju nanti,” ujar Airlangga.

KIB sendiri sampai hari ini belum menentukan siapa Capres dan Cawapres dari mereka. Namun Partai Golkar sudah mantap akan memajukan Airlangga sebagai Calon Presidennya.(*)

Loading

Berita Terkait

Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Kumpulkan 749.298 Dukungan untuk Maju di Pilgub Jakarta
Ganjar: Perlu Ada Ruang “Check and balances” di pemerintahan
Wacana Penambahan Kementerian Harus Ubah Regulasi
Ketua DPRD Ingin BUMD Daerah Khusus Jakarta Ambil Posisi di Investment Summit Amerika 2024
Oposisi adalah Jalan Terbaik Wujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Penerapan Demokrasi
Hadiri Penetapan Presiden-Wapres, Anies Ingin Hormati Proses Bernegara
MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024, AMIN & Ganjar-Mahfud Terima Putusan Dengan Catatan

Berita Terkait

Selasa, 14 Mei 2024 - 10:30 WIB

Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Kumpulkan 749.298 Dukungan untuk Maju di Pilgub Jakarta

Minggu, 12 Mei 2024 - 18:06 WIB

Jumat, 10 Mei 2024 - 19:28 WIB

Ganjar: Perlu Ada Ruang “Check and balances” di pemerintahan

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:15 WIB

Wacana Penambahan Kementerian Harus Ubah Regulasi

Selasa, 30 April 2024 - 19:33 WIB

Ketua DPRD Ingin BUMD Daerah Khusus Jakarta Ambil Posisi di Investment Summit Amerika 2024

Senin, 29 April 2024 - 13:28 WIB

Oposisi adalah Jalan Terbaik Wujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Penerapan Demokrasi

Rabu, 24 April 2024 - 19:58 WIB

Hadiri Penetapan Presiden-Wapres, Anies Ingin Hormati Proses Bernegara

Senin, 22 April 2024 - 19:58 WIB

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024, AMIN & Ganjar-Mahfud Terima Putusan Dengan Catatan

Berita Terbaru

Headline

SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta

Senin, 20 Mei 2024 - 22:35 WIB

Headline

Rumah Mantan Pejabat Kementan Digeledah KPK

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:56 WIB