Home » Politik » PSI Potensial Perkuat KIB

PSI Potensial Perkuat KIB

Dame.T 13 Agu 2022 91

NasionalPos.com,jakarta – Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) punya potensi besar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Ari mendasarkan analisisnya pada sikap PSI terhadap politik identitas dan dukungan PSI pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, KIB berulang kali menegaskan keseriusan untuk menghindari polarisasi, menolak politik identitas, dan melanjutkan program Jokowi.

“Saya pikir dua hal ini soal menjaga persatuan, menolak politik identitas, dan bagaimana meneruskan capaian Pak Jokowi untuk periode berikutnya. Kesamaan platform itu potensial buat PSI untuk bergabung,” tegas Ari Nurcahyo di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Menurutnya, PSI mempunyai rekam jejak yang begitu keras dalam menolak politik identitas. Sehingga potensi pengabungan itu menjadi besar ketika melihat proyeksi Pemilu 2024 yang kemungkinannya juga masih memunculkan politik identitas.

“Dalam konteks itu sebenarnya apa yang menjadi harapan PSI terkait Pemilu 2024 itu sejalan dengan platform KIB yang beberapa kali ditegaskan soal bagaimana kita menjaga persatuan dan menolak segala bentuk politik identitas yang potensinya cukup kuat di 2024,” imbuhnya.

Selain itu, PSI juga dinilai memiliki loyalitas pada Presiden Jokowi dan memiliki semangat untuk melanjutkan capaian pemerintahan saat ini.

Baca Juga :  Panglima Kolinlamil Hadiri Acara Seminar Nasional STTAL

“Itu kan jadi compliment PSI juga bagaimana legasi Pak Jokowi, capaian Pak Jokowi itu terus bisa dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Jadi bukan hanya menjaga legasi tapi juga meneruskan,” ujarnya.

Ari menilai KIB cukup menarik sebagai sebuah koalisi. Dalam pandangannya, KIB berani membentuk koalisi sejak dini berbasis idealisme politik kebangsaan. Pada saat yang sama, pembentukan koalisi dinilai prematur sebab belum memunculkan nama capres-cawapres.

“Itu tentu ada kesamaan platform, ada kesamaan kepentingan yang mengikat mereka. Semoga mereka konsisten dengan idealisme politik kebangsaan ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Ari mendorong KIB untuk segera menerjemahkan idealisme politik kebangsaan yang mereka usung. Ia mengharap KIB secepatnya membuat program nyata dan konkret.

“Makanya membacanya harus membumi ini, programnya apa? Membuat bikin apa? Makanya kita menagih idealisme politik KIB untuk diturunkan menjadi program-program kerja bersama. Apalagi mereka sekarang posisinya masih di pemerintahan. Buat doang narasi publik, edukasi politik ke warga untuk menguatkan arus tengah sehingga memitigasi polarisasi dari awal,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara PSI Kokok Dirgantoro hari ini (12/8), menyatakan bahwa PSI selalu membuka peluang komunikasi dan berkoalisi dengan siapa saja. “Tanda alamnya adalah kok bisa pilihan hari untuk mendaftar sama. Kebetulan juga sama-sama dukung Pak Jokowi,” katanya.

Baca Juga :  48 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih Resmi Dilantik Presiden Prabowo
“Untuk berkoalisi, ya kita lihat sama-sama ya. Yang pasti kami selalu siap silaturahmi dan komunikasi. Seperti dibilang Pak Jokowi, Ojo kesusu. Demikian juga dengan membangun koalisi,“ tambah Kokok.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebutkan KIB terbuka untuk siapa saja. Saat di KPU, dia kembali menegaskan KIB adalah koalisi yang inklusif.

“Indonesia ini besar, oleh karena itu kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bisa bekerja bersama, dan kita harus secara inklusif menata negara ini, dan tentu periode 2024 adalah krusial, makanya kita butuh lebih banyak pemikiran agar kita menjadi selamat, menjadi negara yang maju nanti,” ujar Airlangga.

KIB sendiri sampai hari ini belum menentukan siapa Capres dan Cawapres dari mereka. Namun Partai Golkar sudah mantap akan memajukan Airlangga sebagai Calon Presidennya.(*)

Tags :
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

Kongres PMKRI Di Ruteng, Ricuh, Ketua PMKRI Jakpus Di keroyok Hingga Alami Luka Berdarah

dito

25 Jul 2026

NasionalPos.com, Ruteng- Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat mengecam keras aksi kekerasan dan premanisme yang terjadi di arena Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota /MPA PMKRI yang diselenggarakan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya telah terjadi Aksi tidak terpuji yang telah menimpa Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Sdr. Yohanes …

Pasal 33 UUD 1945: Pertaruhan Politik Terbesar Prabowo

Dhio Justice Law

13 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Kemenangan politik jauh lebih mudah diraih daripada kemenangan sejarah. Presiden Prabowo Subianto telah memenangkan kontestasi politik. Namun, untuk memenangkan sejarah, ia harus membuktikan satu hal yang jauh lebih sulit: menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kenyataan, bukan sekadar retorika konstitusi. Di sinilah letak …

Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Dhio Justice Law

29 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengangkatan komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah muncul nama-nama yang memiliki kedekatan dengan figur publik maupun pejabat negara. Misalnya, pengangkatan Barry Tamin sebagai Komisaris Independen di PT Sarinah yang diketahui merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, serta sorotan terhadap pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

x
x