Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

NasionalPos.com, Jakarta – Pengangkatan komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah muncul nama-nama yang memiliki kedekatan dengan figur publik maupun pejabat negara. Misalnya, pengangkatan Barry Tamin sebagai Komisaris Independen di PT Sarinah yang diketahui merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, serta sorotan terhadap pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad, sebagai komisaris di PT Krakatau Posco.

La Ode Arukun, M.H sebagai pengamat demokrasi yang tergabung dalam organisasi PP Pemuda Bulan Bintang melihat fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar “apakah proses pengangkatan komisaris BUMN benar-benar didasarkan pada prinsip meritokrasi, atau justru dipengaruhi oleh kedekatan personal dan jaringan kekuasaan?”

Dalam tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), jabatan komisaris bukan sekadar posisi simbolis. Komisaris memiliki fungsi strategis untuk mengawasi direksi, memastikan perusahaan dikelola secara profesional, serta menjaga kepentingan negara sebagai pemegang saham. Karena itu, proses pengangkatannya semestinya mengutamakan kompetensi, integritas, pengalaman, dan rekam jejak, bukan hubungan keluarga atau kedekatan dengan tokoh tertentu.

Persepsi publik menjadi persoalan serius ketika seseorang diangkat ke posisi strategis dan yang lebih dahulu dikenal masyarakat justru hubungan personalnya, bukan kompetensi profesionalnya. Walaupun hubungan keluarga atau kedekatan dengan figur publik tidak otomatis berarti seseorang tidak layak, beban pembuktian menjadi lebih besar. Publik berhak mengetahui alasan objektif mengapa seseorang dipilih dibanding kandidat lain yang mungkin memiliki pengalaman lebih relevan.

Di sinilah pentingnya transparansi. Kementerian BUMN maupun perusahaan negara seharusnya menjelaskan secara terbuka dasar pengangkatan setiap komisaris, termasuk kualifikasi, pengalaman profesional, keahlian yang dibutuhkan perusahaan, serta proses seleksi yang ditempuh. Transparansi bukan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara.

Apabila proses pengangkatan dilakukan tanpa penjelasan yang memadai, ruang spekulasi akan semakin besar. Publik dapat menilai bahwa jabatan komisaris merupakan bentuk balas jasa politik, kedekatan personal, atau praktik patronase. Persepsi seperti ini berpotensi merusak semangat meritokrasi yang selama ini digaungkan dalam reformasi BUMN.

BUMN bukanlah perusahaan milik kelompok tertentu, melainkan perusahaan yang modalnya berasal dari negara dan pada akhirnya dari rakyat. Oleh karena itu, setiap jabatan strategis harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui proses yang profesional, objektif, dan akuntabel.

Pada akhirnya, yang dipersoalkan bukan semata-mata siapa yang diangkat, melainkan bagaimana proses pengangkatannya. Jika pemerintah mampu menunjukkan bahwa setiap komisaris dipilih berdasarkan kompetensi yang terukur dan kebutuhan perusahaan, maka kritik publik akan lebih mudah dijawab. Namun jika proses tersebut tertutup dan minim penjelasan, maka keraguan terhadap komitmen terhadap meritokrasi akan terus mengemuka.

Dalam negara hukum yang demokratis, meritokrasi dan transparansi merupakan fondasi utama tata kelola BUMN yang sehat. Tanpa kedua prinsip tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan terus terkikis, meskipun pengangkatan itu secara formal berada dalam kewenangan pemegang saham. (*)