Home » Headline » Wantimpres Didesak Sampaikan Ke Presiden Jokowi, Diduga Terlibat KKN Johnny G Plate Layak Dicopot Sebagai Menkominfo

Wantimpres Didesak Sampaikan Ke Presiden Jokowi, Diduga Terlibat KKN Johnny G Plate Layak Dicopot Sebagai Menkominfo

dito 01 Feb 2023 77

NasionalPos.com, Jakarta Beberapa waktu ini, masyarakat dihebohkan kembali dengan tersiarnya  kabar adanya rencana reshuffle Kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, tentunya hal itu juga menimbulkan pertanyaan yang mengarah pada sosok Menteri mana dari anggota Kabinet Indonesia Maju yang layak untuk diberhentikan, anggapan bahwa di setiap pencopotan seorang Menteri itu sarat dengan kepentingan politik itu sah-sah saja, karena memang Menteri adalah jabatan politis, namun yang tidak boleh dilupakan adalah  masalah kinerja maupun kebijakan dan bahkan tindakan perilaku dari sosok Menteri yang juga menjadi bahan pertimbangan apakah dia layak dicopot atau tidak, demikian disampaikan Amir Basman coordinator Generasi Milineal Muslim Berantas Korupsi kepada pers, Rabu, 1/2/2023 di Jakarta.

“Ya, karena seorang Menteri itu sejatinya adalah sosok yang menjadi ujung tombak, apakah penyelenggaraan pemerintah itu amanah atau tidak, apakah program kerja pemerintah itu dapat memenuhi harapan atau tidak, jadi jangan hanya dilihat dari sisi politisnya saja, tapi juga patut dicermati soal kinerjanya, dan komitmennya untuk menampilkan pemerintah yang bersih, tidak korup dan juga tidak mengkhianati reformasi”ungkap Amir Basman.

Baca Juga :  Kompolnas RI Awasi Langsung Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di NTB

Menurut Amir Basman, apabila mencermati kondisi Kemenkominfo di bawah kepemimpinan Jhonny G Plate, nampaknya cenderung seringkali menimbulkan kegaduhan di masyarakat, oleh karena sikap, kebijakan kinerja Menkominfo Johnny Gerard Plate, misalnya polemik aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Di Tahun 2022 lalu, Kemenkominfo juga sempat memblokir sejumlah aplikasi dan platform digital karena tidak mendaftar ulang sebagai PSE. Masalahnya, sejumlah aplikasi yang diblokir adalah alat digital andalan rakyat, seperti aplikasi pembayaran PayPal, dan platform video game Steam.

Yang membuat masyarakat, lanjut Amir Basman,  semakin geram adalah pernyataan Johnny tentang sejumlah aplikasi judi online yang justru tidak diblokir. Dengan alasan ternyata pihaknya tidak menilai situs-situs judi online tersebut sebagai tempat judi, melainkan hanya sebagai game permainan kartu.

Belum lama lupa tentang permasalahan itu, publik kembali diingatkan pada betapa meresahkannya Kominfo akibat sejumlah kasus kebocoran data, spesifiknya adalah terkait kebocoran 1,3 miliar SIM Card dan sejumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia.

Baca Juga :  Diduga Lalai Hingga Hilangnya Ratusan Nyawa Balita, Akibat Kasus Gangguan Ginjal Akut, Poros Rawamangun Desak Mundur Kepala BPOM

“Nah, kabar terbaru yang membuat gelisah masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan maupun pedalaman, yang sangat sulit dijangkau jaringan internet, tak bisa menikmati layanan internet dari negara, karena ternyata proyek pengadaan tower BTS untuk layanan internet yang dikerjakan oleh BAKTI Kemenkominfo, pelaksanaannya amburadul dan parahnya terjadi korupsi, yang merugikan negara trilyunan rupiah”tukas Amir Basman yang juga juru bicara Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi

Parahnya lagi, lanjut Amir Basman, adik kandung Menkominfo Johnny G Plate, Gregorius Aleks Plate (GAP) diduga kedapatan lebih dari dua kali mendapatkan fasilitas berpergian ke luar negeri meski statusnya bukan pejabat Kominfo, hal ini mengindikasikan bahwa adanya perilaku nepotisme dilakukan oleh Menkominfo Jhonny G Plate yang diduga menguntungkan pihak keluarganya, namun juga diduga merugikan negara serta terindikasi mengkhianati semangat reformasi 1998 yang sangat anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

“Kami mengadukan masalah ini dan juga mendesak  Wantimpres, untuk menyampaikan ke Presiden Jokowi , Diduga terlibat KKN, maka  Jhonny G Plate layak diberhentikan Sebagai Menkominfo”Pungkas Amin Basman.

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

x
x