Home » Headline » Wantimpres Didesak Sampaikan Ke Presiden Jokowi, Diduga Terlibat KKN Johnny G Plate Layak Dicopot Sebagai Menkominfo

Wantimpres Didesak Sampaikan Ke Presiden Jokowi, Diduga Terlibat KKN Johnny G Plate Layak Dicopot Sebagai Menkominfo

dito 01 Feb 2023 96

NasionalPos.com, Jakarta Beberapa waktu ini, masyarakat dihebohkan kembali dengan tersiarnya  kabar adanya rencana reshuffle Kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, tentunya hal itu juga menimbulkan pertanyaan yang mengarah pada sosok Menteri mana dari anggota Kabinet Indonesia Maju yang layak untuk diberhentikan, anggapan bahwa di setiap pencopotan seorang Menteri itu sarat dengan kepentingan politik itu sah-sah saja, karena memang Menteri adalah jabatan politis, namun yang tidak boleh dilupakan adalah  masalah kinerja maupun kebijakan dan bahkan tindakan perilaku dari sosok Menteri yang juga menjadi bahan pertimbangan apakah dia layak dicopot atau tidak, demikian disampaikan Amir Basman coordinator Generasi Milineal Muslim Berantas Korupsi kepada pers, Rabu, 1/2/2023 di Jakarta.

“Ya, karena seorang Menteri itu sejatinya adalah sosok yang menjadi ujung tombak, apakah penyelenggaraan pemerintah itu amanah atau tidak, apakah program kerja pemerintah itu dapat memenuhi harapan atau tidak, jadi jangan hanya dilihat dari sisi politisnya saja, tapi juga patut dicermati soal kinerjanya, dan komitmennya untuk menampilkan pemerintah yang bersih, tidak korup dan juga tidak mengkhianati reformasi”ungkap Amir Basman.

Baca Juga :  WNA Korsel Terbukti Tidak Merugikan Pelapor Akhirnya Diputuskan Bebas Oleh Pengadilan Tinggi Banten Hingga MA

Menurut Amir Basman, apabila mencermati kondisi Kemenkominfo di bawah kepemimpinan Jhonny G Plate, nampaknya cenderung seringkali menimbulkan kegaduhan di masyarakat, oleh karena sikap, kebijakan kinerja Menkominfo Johnny Gerard Plate, misalnya polemik aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Di Tahun 2022 lalu, Kemenkominfo juga sempat memblokir sejumlah aplikasi dan platform digital karena tidak mendaftar ulang sebagai PSE. Masalahnya, sejumlah aplikasi yang diblokir adalah alat digital andalan rakyat, seperti aplikasi pembayaran PayPal, dan platform video game Steam.

Yang membuat masyarakat, lanjut Amir Basman,  semakin geram adalah pernyataan Johnny tentang sejumlah aplikasi judi online yang justru tidak diblokir. Dengan alasan ternyata pihaknya tidak menilai situs-situs judi online tersebut sebagai tempat judi, melainkan hanya sebagai game permainan kartu.

Belum lama lupa tentang permasalahan itu, publik kembali diingatkan pada betapa meresahkannya Kominfo akibat sejumlah kasus kebocoran data, spesifiknya adalah terkait kebocoran 1,3 miliar SIM Card dan sejumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia.

Baca Juga :  Di Bintaro Pj Ketua TP PKK DKI Memanen Sayur Mayur

“Nah, kabar terbaru yang membuat gelisah masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan maupun pedalaman, yang sangat sulit dijangkau jaringan internet, tak bisa menikmati layanan internet dari negara, karena ternyata proyek pengadaan tower BTS untuk layanan internet yang dikerjakan oleh BAKTI Kemenkominfo, pelaksanaannya amburadul dan parahnya terjadi korupsi, yang merugikan negara trilyunan rupiah”tukas Amir Basman yang juga juru bicara Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi

Parahnya lagi, lanjut Amir Basman, adik kandung Menkominfo Johnny G Plate, Gregorius Aleks Plate (GAP) diduga kedapatan lebih dari dua kali mendapatkan fasilitas berpergian ke luar negeri meski statusnya bukan pejabat Kominfo, hal ini mengindikasikan bahwa adanya perilaku nepotisme dilakukan oleh Menkominfo Jhonny G Plate yang diduga menguntungkan pihak keluarganya, namun juga diduga merugikan negara serta terindikasi mengkhianati semangat reformasi 1998 yang sangat anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

“Kami mengadukan masalah ini dan juga mendesak  Wantimpres, untuk menyampaikan ke Presiden Jokowi , Diduga terlibat KKN, maka  Jhonny G Plate layak diberhentikan Sebagai Menkominfo”Pungkas Amin Basman.

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Sambut HUT Kemerdekaan RI, Satpas SIM Tegal Tunjukkan Wajah Pelayanan Polri yang Humanis

- Banyuwangi

11 Agu 2026

TEGAL, NASIONALPOS.COM – Momentum menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi dorongan bagi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Tegal untuk terus berbenah. Bukan sekadar menyelesaikan urusan administrasi, pelayanan di Satpas SIM Tegal diarahkan untuk menghadirkan wajah pelayanan publik yang humanis, profesional, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Selasa (11/08/2026). Senyum, keramahan, …

PGRI Lubuk Linggau Bahas Perlindungan dan Profesionalisme Guru

Andi Ledi Lubuk Linggau

11 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Staf Ahli I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Achmad Hasian Ritonga, membuka Serasehan Pengurus PGRI Kota Lubuk Linggau bersama pemangku kepentingan pendidikan di Gedung Guru, Kelurahan Senalang, Selasa (11/8/2026). Kegiatan mengusung tema “Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Lubuk Linggau JUARA.” …

x
x