Home » Headline » Akun Politisi Galang Dana Dilarang Management Tiktok

Akun Politisi Galang Dana Dilarang Management Tiktok

dito 23 Sep 2022 100

NasionalPos.com, Washington, Diperoleh informasi dari berbagai media International, yang menyebutkan bahwa saat ini TikTok kembali menjadi sorotan peraturan di AS. Platform berbagi video pendek milik ByteDance Ltd itu tengah menghadapi pertanyaan dari sejumlah senator AS tentang akses ke data penggunanya oleh staf mereka yang berbasis di Cina. Kekhawatiran tentang pengaruh Cina pada pemilik TikTok yang berbasis di Beijing juga meluas ke kampanye propaganda potensial.

Menanggapi sorotan itu, maka pihak management Aplikasi media sosial TikTok telah melarang akun politisi dan pemerintah di platformnya melakukan penggalangan dana. TikTok juga sudah melarang iklan politik, termasuk unggahan berbayar oleh pemengaruh atau influencer.

Baca Juga :  Dukung Percepatan Penanganan Bencana, Pemerintah Indonesia Dorong Bantuan Kemanusiaan Tahap Dua ke Turkiye

Wakil Presiden Solusi Bisnis Global TikTok Blake Chandlee mengungkapkan, kebijakan baru juga akan melarang permintaan donasi, kemampuan niaga elektronik, dan menerima hadiah dari pengguna. Akun politik secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk menghasilkan uang melalui TikTok’s Creator Fund.

Langkah tersebut diterapkan untuk mengantisipasi penyelenggaraan pemilu sela di Amerika Serikat (AS). Momen itu dianggap sebagai “ujian baru” bagi TikTok untuk mempertahankan sikap netral.

Baca Juga :  Pasca Odicoff, Permintaan Suplemen Pakan ke Eropa dan Timur Tengah Meningkat

“Dengan melarang penggalangan dana kampanye serta membatasi akses ke fitur monetisasi kami dan memverifikasi akun, kami bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara memungkinkan orang mendiskusikan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka sambil juga melindungi platform kreatif dan menghibur yang diinginkan komunitas kami, ” kata Blake Chandlee dalam pernyataannya, dilaporkan Bloomberg, Kamis, 22/9/2022 waktu setempat

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

x
x