Home » Headline » FPM-NTT Desak Jampidsus Segera Periksa Dugaan Keterlibatan Politisi NasDem di Kasus Korupsi Proyek Pengadaan Tower BTS

FPM-NTT Desak Jampidsus Segera Periksa Dugaan Keterlibatan Politisi NasDem di Kasus Korupsi Proyek Pengadaan Tower BTS

dito 01 Apr 2023 72

NasionalPos.com, Jakarta– Dalam perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020-2022, penyidik juga sudah memanggil Jhonny G Plate, sebagai pucuk pemimpin lembaga yang menangani proyek itu, sudah dua kali diperiksa sebagai saksi, yakni 14 Februari dan 15 Maret 2023,

Kali terakhir diperiksa, Plate didudukkan oleh penyidik sebagai pengguna anggaran (PA) perencanaan proyek BTS BAKTI, yang bersangkutan diduga memanipulasi pertanggungjawaban kemajuan proyek BAKTI, sehingga 100 persen dana bisa dicairkan lebih dulu, namun masih ada kejanggalan dalam pemeriksaan oleh penyidik jampidsus Kejakgung tersebut, demikian disampaikan Alex Pakur juru bicara Forum Persaudaraan Masyarakat Nusa Tenggara Timur Se-jabodetabek kepada wartawan, Sabtu, 1/4/2023 di Jakarta.

“Kami mencium aroma dugaan keterlibatan politisi Nasdem yang saat ini sebagai Tenaga Ahli di lingkungan Kementerian Kominfo berinisial DIP, dan di duga yang bersangkutan juga menikmati hasil korupsi proyek pembangunan BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020-2022.” Ungkap Alex Pakur.

Baca Juga :  Puluhan Warga Korban Meninggal Dunia Pascagempa M5.6 Cianjur

Menurut Alex Pakur, dari informasi yang diperolehnya menyebutkan mengenai keberadaan politisi Nasdem bernama Dony Imam Priambodo atau DIP, yang saat ini masih menjadi tenaga ahli di Kemenkominfo, dan juga yang bersangkutan memiliki perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan pendirian Tower BTS, dengan nama Propelindo yang sejak tahun 2002,sebagai mitra investasi dari Telkom Flexi, salah satu divisi PT Telkom Indonesia, di bidang pembangunan Tower BTS dan Repeater di seluruh Indonesia.

Tentunya yang bersangkutan sangat berpengalaman di bidang pembangunan tower BTS, dan diduga yang bersangkutan mengerti serta memahami seluk beluk pembangunan Tower BTS tersebut, selain itu diduga yang bersangkutan juga memahami adanya scenario menguntungkan pihak tertentu, dan juga merugikan negara.

Baca Juga :  Kasad Pastikan Kesiapan Sarprasdik Akmil, Untuk Pendidikan Taruna

“ Informasi yang kami dapat, diduga yang bersangkutan berperan sebagai penghubung dari perusahaan-perusahaan yang terlibat korupsi pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS) oleh Kemenkominfo, Namun anehnya, sampai sekarang yang bersangkutan belum dipanggil oleh Jampidsus, ini bagi kami suatu keanehan dan kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut.”tukas Alex Pakur.

Lebih lanjut, Alex mengatakan Adanya indikasi dugaan keterlibatan politisi nasdem berinisial DIP tersebut sudah di adukan ke pihak Jampidsus agar melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,

“Demi memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dirugikan, maka kami sangat berharap Jampidsus dapat segera mengusut tuntas kasus ini, dengan melakukan audit investigasi terhadap seluruh pejabat di kemenkominfo, termasuk terhadap politisi Nasdem DIP sebagai Tenaga Ahli di Kemenkominfo, dan tentunya kami mendesak agar Jampidsus segera panggil dan periksa yang bersangkutan. “pungkas Alex Pakur. (*red)

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Unjuk Rasa Terbesar? 5.000 Massa Siap Padati Kantor Bupati Banyuwangi

- Banyuwangi

25 Apr 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Sekitar 5000 massa direncanakan akan turun ke jalan dalam sebuah aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Mei 2026 di Depan Kantor Bupati Banyuwangi. Aksi ini digelar sebagai bentuk tuntutan masyarakat yang mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi segera mengundurkan diri dari jabatannya. Koordinator aksi,Mohamad Amrullah,S.H.M.Hum. menyampaikan bahwa …

Serah Terima Kunci Rumah Parahyangan Garden City di Margaasih: Wujudkan Impian Hunian Nyaman dan Strategis

Suryana Korwil Jabar

25 Apr 2026

Bandung, 25 April 2026, ARMEDIA.NEWS – Momen yang dinanti-nantikan akhirnya tiba! Perumahan Parahyangan Garden City yang berlokasi di Jl. Nanjung, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, mengadakan acara serah terima kunci rumah bagi para pembeli unit huniannya. Acara ini menjadi bukti komitmen pengembang dalam menyelesaikan proyek lebih cepat dari waktu yang dijanjikan dan memberikan hunian …

Argento Resmi Kembalikan Berkas, Tegaskan Keseriusan Maju sebagai Bacalon Ketua DPD II Golkar Pesisir Barat

Admin Redaksi

24 Apr 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat – Dinamika politik internal Partai Golkar di Kabupaten Pesisir Barat semakin menghangat. Salah satu bakal calon (bacalon) Ketua DPD II Golkar, Argento, secara resmi mengembalikan berkas pendaftaran kepada panitia penjaringan, sebagai bentuk keseriusan dirinya dalam mengikuti proses pemilihan ketua partai. Pengembalian berkas tersebut dilakukan di sekretariat DPD II Golkar Pesisir Barat dan …

22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

x
x