Home » Headline » FPM-NTT Desak Jampidsus Segera Periksa Dugaan Keterlibatan Politisi NasDem di Kasus Korupsi Proyek Pengadaan Tower BTS

FPM-NTT Desak Jampidsus Segera Periksa Dugaan Keterlibatan Politisi NasDem di Kasus Korupsi Proyek Pengadaan Tower BTS

dito 01 Apr 2023 119

NasionalPos.com, Jakarta– Dalam perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020-2022, penyidik juga sudah memanggil Jhonny G Plate, sebagai pucuk pemimpin lembaga yang menangani proyek itu, sudah dua kali diperiksa sebagai saksi, yakni 14 Februari dan 15 Maret 2023,

Kali terakhir diperiksa, Plate didudukkan oleh penyidik sebagai pengguna anggaran (PA) perencanaan proyek BTS BAKTI, yang bersangkutan diduga memanipulasi pertanggungjawaban kemajuan proyek BAKTI, sehingga 100 persen dana bisa dicairkan lebih dulu, namun masih ada kejanggalan dalam pemeriksaan oleh penyidik jampidsus Kejakgung tersebut, demikian disampaikan Alex Pakur juru bicara Forum Persaudaraan Masyarakat Nusa Tenggara Timur Se-jabodetabek kepada wartawan, Sabtu, 1/4/2023 di Jakarta.

“Kami mencium aroma dugaan keterlibatan politisi Nasdem yang saat ini sebagai Tenaga Ahli di lingkungan Kementerian Kominfo berinisial DIP, dan di duga yang bersangkutan juga menikmati hasil korupsi proyek pembangunan BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020-2022.” Ungkap Alex Pakur.

Baca Juga :  Untuk Pelayanan Pekerja Migran Indonesia, DPR RI Mendorong BPJS, BP2MI dan DJSN Buat Aturan Simpul

Menurut Alex Pakur, dari informasi yang diperolehnya menyebutkan mengenai keberadaan politisi Nasdem bernama Dony Imam Priambodo atau DIP, yang saat ini masih menjadi tenaga ahli di Kemenkominfo, dan juga yang bersangkutan memiliki perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan pendirian Tower BTS, dengan nama Propelindo yang sejak tahun 2002,sebagai mitra investasi dari Telkom Flexi, salah satu divisi PT Telkom Indonesia, di bidang pembangunan Tower BTS dan Repeater di seluruh Indonesia.

Tentunya yang bersangkutan sangat berpengalaman di bidang pembangunan tower BTS, dan diduga yang bersangkutan mengerti serta memahami seluk beluk pembangunan Tower BTS tersebut, selain itu diduga yang bersangkutan juga memahami adanya scenario menguntungkan pihak tertentu, dan juga merugikan negara.

“ Informasi yang kami dapat, diduga yang bersangkutan berperan sebagai penghubung dari perusahaan-perusahaan yang terlibat korupsi pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS) oleh Kemenkominfo, Namun anehnya, sampai sekarang yang bersangkutan belum dipanggil oleh Jampidsus, ini bagi kami suatu keanehan dan kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut.”tukas Alex Pakur.

Baca Juga :  Desak Tangkap & Penjarakan Tonny Kasogi Terduga TPPU, Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Aksi Akbar Ke KPK

Lebih lanjut, Alex mengatakan Adanya indikasi dugaan keterlibatan politisi nasdem berinisial DIP tersebut sudah di adukan ke pihak Jampidsus agar melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,

“Demi memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dirugikan, maka kami sangat berharap Jampidsus dapat segera mengusut tuntas kasus ini, dengan melakukan audit investigasi terhadap seluruh pejabat di kemenkominfo, termasuk terhadap politisi Nasdem DIP sebagai Tenaga Ahli di Kemenkominfo, dan tentunya kami mendesak agar Jampidsus segera panggil dan periksa yang bersangkutan. “pungkas Alex Pakur. (*red)

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Polresta Sumenep Sikapi Pengaduan Dugaan Permintaan Uang Rp100 Juta dalam Penanganan Perkara Narkotika

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H.

16 Okt 2026

NASIONALPOS.Com. SUMENEP – JATIM | Polresta Sumenep menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan permintaan uang sebesar Rp100 juta oleh oknum anggota Polsek Gapura dalam penanganan perkara narkotika. Pengaduan tersebut menjadi perhatian serius dan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam), Polresta Sumenep telah melakukan klarifikasi terhadap pihak yang mengadukan (Korban) serta …

Polsek Talango Ungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu, Dua Pria Diamankan

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H.

16 Okt 2026

NASIONALPOS.Com SUMENEP – JATIM | Unit Reskrim Polsek Talango, Polresta Sumenep, mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 18.15 WIB. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang pria berinisial R (37) dan H (28). Keduanya diamankan di lokasi berbeda setelah petugas melakukan …

Gagal Insaf, Residivis Spesialis Curanmor Kembali Dibekuk Tim URC Sat Reskrim Polres Pesibar dan Unit Reskrim Polsek Pesisir Utara

Taufik Hidayat

15 Okt 2026

Pesisir Barat – Lulusan penjara yang gagal insaf, Baru keluar, langsung magang curanmor lagi, itulah sebuah kata-kata yang cocok untuk Residivis Spesialis Curanmor Kambuhan yang berhasil diringkus Tim Gabungan Tekab 308 Sat Reskrim Polres Pesibar Dan Unit Reskrim Polsek Pesisir Utara. Residivis Spesialis Curanmor Kambuhan berinisial US (40) Warga Pekon Kampung Jawa dan JB (50) …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Perkuat Sinergitas, Kapolsek Iptu Doni Dermawan Kunjungi Uspika dan Tokoh Masyarakat demi Jaga Kondusivitas

Taufik Hidayat

14 Okt 2026

Pesisir Barat – Guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, *Kapolsek Pesisir Selatan Polres Pesisir Barat Iptu Doni Dermawan Djunaidi, S.Psi., M.M.* melaksanakan kunjungan dan silaturahmi ke Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Pesisir Selatan, Selasa (13/10/2026). Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Kantor Camat Pesisir Selatan, dan diakhiri dengan silaturahmi ke kediaman Tokoh Adat …

x
x