Home » Headline » DPRD Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Subtansi Atas Raperda RTRW

DPRD Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Subtansi Atas Raperda RTRW

dito 12 Jul 2023 138
NasionalPos.com, Jakarta-    DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan   Subtansi dan Penandatanganan  Berita Acara Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wlayah (RTRW) 2022-2042.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi dan dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Pras, sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi, legislatif bersama eksekutif telah melaksanakan pembahasan untuk menyepakati subtansi atas Raperda tentang RTRW 2022 – 2042.

Baca Juga :  Plt Kadis SDA: Sumur Resapan di Jakarta Tidak Ada yang Ditutup

“Kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan tata ruang wilayah provinsi, kota atau kabupaten,” ujar Pras, di Gedung DPRD DKI, Rabu  12/7/2023.

Ia memaparkan, perencanaan dan pengaturan penggunaan lahan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan perkotaan, perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga :  Akibat Tragedy 1965, WNI Bersekolah Di Luar Negeri Dicabut Kewarganegaraannya

Menurutnya, Pemprov DKI juga harus terus melakukan evaluasi dan pembaharuan tata ruang wilayah sesuai perkembangan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

“Hal ini dilakukan untuk mencapai pengembangan yang berkelanjutan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x