Home » Headline » Demokrat Sebut Putusan MA Tolak PK Kubu Moeldoko itu Sangat Rasional

Demokrat Sebut Putusan MA Tolak PK Kubu Moeldoko itu Sangat Rasional

dito 11 Agu 2023 61

NasionalPos.com, Jakarta-  Hakim Mahkamah Agung (MA) disebut telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan kebenaran murni menolak permohonan peninjauan kembali Moeldoko. Pernyataan ini disampaikan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada pers di Jakarta, Jumat (11/8).

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Kemenkumham dengan komitmennya dalam penegakan hukum yang adil.

“Kami yakin tidak ada demokrasi tanpa suara rakyat dan tidak ada Demokrat tanpa rakyat. Semoga praktik seperti ini tidak lagi terjadi di partai di Indonesia. Tidak juga menimpa organisasi mana pun di Indonesia kedaulatan partai harus dihormati harus dijunjung tinggi sebagai salah satu pilar utama demokrasi,” ujarnya.

Putusan menolak PK tersebut juga memberikan harapan yang baik bagi penegakan hukum yang adil di Indonesia. Kemenangan ini merupakan simbol bersama Demokrat rakyat bisa terus mencari kebenaran dan keadilan sekaligus bisa terus menghadirkan ruang demokrasi yang sehat.

Baca Juga :  Pelayanan Air Bersih dan Minum Perpipaan di Jakarta Optimistis Capai 100 Persen di 2030

“Demokrat hanya elemen bangsa yang mengajak elemen bangsa lainnya, rakyat Indonesia untuk tetap menjaga negara khususnya nilai-nilai yang dipegang selama ini dan konstitusi kita dan dalam kehidupan demokrasi,” tambahnya.

Dalam prahara yang menimpa Partai Demokrat telah berkomunikasi sebelumnya dengan Presiden Joko Widodo untuk mencari penyebab sikap Moeldoko. Namun dia berharap setelah 19 kali persidangan dan keputusan menolak PK maka bisa berpengaruh terhadap dinamika dan konstelasi politik berikutnya.

“Harusnya ada (pengaruh) karena ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja jadi pasti ada dampak dan tentu kami berharap dampak itu positif buat kami,” imbuhnya.

Dia menekankan secara internal Partai Demokrat semakin kuat dan yakin bisa memperkuat Pemilu 2024. Dengan keputusan MA ini semakin membuktikan Moeldoko bukan orang yang berjuang bersama Demokrat dan tidak memiliki otoritas membesarkan partai.

Baca Juga :  Pemerintah Perkuat Deteksi Dini terhadap Empat Jenis Kanker

“Dia bukan dari Partai Demokrat, bukanlah orang yang berjuang bersama di Demokrat dan dia tidak punya otoritas dan hak untuk mengatakan dialah yang paling berhak dan paling tahu membesarkan Partai Demokrat,” tegasnya.

“Apakah langkah Demokrat lebih ringan? semoga. Tapi saya tidak mau ada yang berlebihan, kami tetap harus waspada. Jangan sampai gegara sebuah pencapaian baru membuat kita lebih merasa tenang tapi kalau dibilang ringan harusnya iya. Karena selama ini kami seperti PHP,” paparnya.

Putra pertama presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pun meyakinkan kadernya untuk selalu siap menghadapi kemungkinan upaya lain yang muncul setelah putusan MA.

“Kami tetap akan hadapi untuk yang ke-20 dan ke-21 dan seterusnya secara hukum, politik, sosial apapun. Karena kami berpegang teguh pada sebuah sikap yang tidak berubah dari awal. Ini masalah kebenaran, masalah keadilan dan kebebasan serta demokrasi,” tukasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Tragedi Little Aresha Yogyakarta, Catatan Penting Bagi Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah

dito

29 Apr 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Waspada,S. Ag, MM Dosen PG PAUD UNUSIA & Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor. Tragedi memilukan yang dilakukan oleh pengelola Daycare dan pekerjanya seperti di Daycare Little Aresha Yogjakarta, sesungguhnya bukan yang pertama kali. Sebelumnya telah terjadi hal serupa dibeberapa daerah, akan tetapi hal tersebut tidak membuat jera oleh oknum pengelola …

Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

DPD Partai Hanura Jabar Gelar Musda 2026 di Bandung

Suryana Korwil Jabar

28 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2026 di Hotel Horizon, Jalan Lingkar Selatan No. 121, Kota Bandung, Selasa (28/4/2026). Kegiatan lima tahunan ini di hadiri Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan, S.E., perwakilan pengurus pusat Partai Hanura, Ketua DPD …

Partai Hanura Gelar Musda 2026 di Bandung, Fokus pada Regenerasi Kepemimpinan

Suryana Korwil Jabar

28 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2026. Yang berlangsung di sebuah hotel Horizon, Jalan Lingkar Selatan, no. 121, Kota Bandung, Selasa (28/4/2026). Kegiatan lima tahunan ini di hadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan, S.E., perwakilan pengurus pusat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Unjuk Rasa Terbesar? 5.000 Massa Siap Padati Kantor Bupati Banyuwangi

- Banyuwangi

25 Apr 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Sekitar 5000 massa direncanakan akan turun ke jalan dalam sebuah aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Mei 2026 di Depan Kantor Bupati Banyuwangi. Aksi ini digelar sebagai bentuk tuntutan masyarakat yang mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi segera mengundurkan diri dari jabatannya. Koordinator aksi,Mohamad Amrullah,S.H.M.Hum. menyampaikan bahwa …

x
x