Home » Headline » Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law 26 Apr 2026 99

Oleh: Ridwan Umar

(Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)

 

NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna.

Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, dan siapa yang diragukan. Dalam pertarungan ini, negara tidak selalu berada di posisi unggul.

Masalahnya sederhana, tetapi dampaknya sistemik: negara bekerja dengan prosedur, sementara narasi bekerja dengan emosi. Negara membutuhkan waktu untuk memverifikasi, mengkaji, dan merumuskan respons. Sebaliknya, narasi tidak membutuhkan itu semua. Ia cukup memicu reaksi.

Ketika sebuah isu muncul, publik tidak menunggu klarifikasi. Mereka langsung membentuk kesimpulan. Dalam jeda yang sangat singkat itulah, ruang persepsi diisi oleh berbagai kepentingan—sebagian liar, sebagian terarah, sebagian sengaja diproduksi. Di titik ini, negara sering datang terlambat. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak cukup cepat.

Keterlambatan itu bukan sekadar masalah komunikasi. Ia bertransformasi menjadi masalah legitimasi. Karena dalam ruang publik yang bergerak cepat, siapa yang pertama membentuk persepsi sering kali lebih menentukan daripada siapa yang paling benar.

Baca Juga :  Penguatan Anggaran Perpustakaan Nasional 2026 Di Dorong Komisi X DPR RI

Di sinilah letak pergeseran mendasar: fakta tidak lagi otomatis menjadi penentu. Fakta harus bersaing dengan narasi. Dan dalam banyak kasus, narasi yang lebih sederhana, emosional, dan provokatif justru lebih mudah diterima.

Fenomena ini tidak lahir dalam ruang kosong. Ia tumbuh dalam ekosistem digital yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen informasi. Algoritma mempercepat penyebaran, sementara preferensi publik mempersempit sudut pandang. Akibatnya, ruang publik tidak lagi menjadi arena diskusi, tetapi medan kontestasi persepsi.

Dalam situasi seperti ini, kebenaran sering kali tidak hilang—tetapi tenggelam. Yang lebih berbahaya, publik tidak selalu merasa kehilangan. Mereka justru merasa semakin yakin, karena informasi yang diterima selaras dengan keyakinan awal mereka. Inilah yang memperkuat fragmentasi sosial: setiap kelompok hidup dalam realitas versinya sendiri.

Bagi negara, kondisi ini menciptakan tantangan baru yang tidak sepenuhnya bisa dijawab dengan pendekatan konvensional. Kekuatan militer, perangkat hukum, dan kebijakan publik tetap penting, tetapi tidak lagi cukup.

Karena yang diperebutkan bukan hanya kendali atas tindakan, tetapi juga kendali atas makna. Ketika negara gagal mengelola makna, maka setiap kebijakan berpotensi disalahpahami. Setiap langkah bisa dicurigai. Bahkan keputusan yang benar pun bisa ditolak jika tidak dipercaya. Di titik ini, kekuatan formal mulai kehilangan relevansi.

Baca Juga :  Pemerintah Diminta Tegas Terhadap Sikap Jepang Buang Limbah Nuklir ke Laut

Otoritas tidak lagi hanya berasal dari kewenangan, tetapi dari kepercayaan. Dan kepercayaan tidak dibangun melalui prosedur semata, melainkan melalui konsistensi narasi yang mampu menjelaskan, meyakinkan, dan bertahan dari distorsi.

Negara yang tidak hadir dalam ruang narasi akan digantikan oleh aktor lain—baik individu, kelompok kepentingan, maupun jaringan yang memiliki agenda sendiri. Mereka mengisi kekosongan, membentuk persepsi, dan pada akhirnya mempengaruhi arah opini publik. Ketika itu terjadi, negara bukan lagi aktor utama. Ia hanya menjadi responden.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya. Bukan karena negara kehilangan kekuatan secara langsung, tetapi karena ia kehilangan pijakan moral di mata publik. Dan tanpa pijakan itu, setiap kebijakan akan selalu berada dalam bayang-bayang kecurigaan.

Pada akhirnya, negara tidak selalu kalah karena lemah. Ia kalah karena gagal memastikan bahwa publik memahami realitas sebagaimana adanya.

Dan ketika makna tidak lagi berada di tangan negara, maka kekuasaan perlahan berpindah—bukan melalui perebutan wilayah, tetapi melalui pengambilalihan persepsi.

Di era ini, mempertahankan negara bukan hanya soal menjaga batas territorial. Tetapi juga menjaga agar kebenaran tidak kalah oleh kebisingan. (X)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
ORARI Jalin Kerjasama dengan PPM-LVRI untuk Pembinaan SDM, Dukungan Komunikasi dan Penguatan Bela Negara

dito

11 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Bertempat di Sekretariat ORARI Pusat, Gedung Bank DKI lantai 10, Jl. Suryopranoto no 8, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Juli 2026, ditandatangani Nota Kesepahaman antara ORARI dengan Pemuda Panca Marga Legiun Veteran RI (PPM-LVRI) dilanjutkan dengan syukuran dalam rangka ulang tahun ke 58 Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).   Pada kesempatan itu, dalam sambutannya …

Warga Desak APH & Satpol PP Banyuwangi “JANGAN TUTUP MATA!!! Aduan Masyarakat Jangan Diabaikan

- Banyuwangi

10 Jul 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Dugaan masih beroperasinya aktivitas Prostitusi Terselubung di kawasan PAKEM, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, kembali menuai sorotan masyarakat. Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat penegak hukum (APH), agar segera turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar sekaligus mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya …

Saling Tuding dan Saling Lapor, Konflik Perawat dan Security di Puskesmas Krui Masuk Ranah Hukum

- Banyuwangi

10 Jul 2026

Pesisir Barat, Nasinalpos.com – Sebuah Peristiwa memalukan yang mencoreng nama baik Dunia Medis di kabupaten Pesisir Barat Lampung kini menjadi sorotan masyarakat, Salah Seorang tenaga pengamanan (Security) berinisial AD diduga terlibat perkelahian dengan seorang tenaga kesehatan (perawat) berinisial AH di UPTD Puskesmas Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat saat ada seorang pasien membutuhkan rujukan …

HUT ke 58 ORARI Momentum Untuk mengembalikan ORARI sesuai dengan Marwahnya

dito

09 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada Peringatan HUT ke 58 ORARI, saat yang tepat untuk melakukan refleksi oleh seluruh Komponen ORARI, baik pengurus maupun anggota, demikian di sampaikan oleh Ketua Umum ORARI Pusat hasil Munaslub ORARI 2022, Suryo Susilo YBØJTR kepada wartawan, Kamis, 9 Juli 2026 di Jakarta “Saat ini ORARI masih dalam kondisi yang memprihatinkan,” menurut Suryo. …

Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

TNI AL Gelar Rekonsiliasi Internal untuk Perkuat Tata Kelola Keuangan

ardi

06 Jul 2026

Jakarta,NasionalPos– TNI Angkatan Laut melalui Dinas Keuangan Angkatan Laut (Diskual) menggelar Rekonsiliasi Internal Unit Organisasi (UO) TNI AL Semester I Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna (GSG) Denma Mabesal, Jakarta, Senin (6/7/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut (Kadiskual) Laksamana Pertama TNI Azil Sadagori Achmad. Rekonsiliasi ini bertujuan menyelaraskan data keuangan serta …

x
x