Home » Nasional » Sinergi Polri dan Masyarakat Ciptakan Kamtibmas Kondusif di Desa Jenggrong

Sinergi Polri dan Masyarakat Ciptakan Kamtibmas Kondusif di Desa Jenggrong

Eni 07 Jul 2024 212

 

Nasionalpos.com l Lumajang – 07/07/2024,  Menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayahnya, Polsek Ranuyoso rutin melakukan sambang ke desa-desa. Salah satunya adalah Desa Jenggrong, di mana Kapolsek Ranuyoso Iptu Imam Soepardi memberikan himbauan kepada kepala desa dan warga untuk selalu mengaktifkan siskamling.

“Patroli dialogis dengan kepala desa ini bertujuan untuk menyampaikan himbauan kamtibmas, meningkatkan sinergitas lintas sektoral, dan menyerap aspirasi maupun informasi terkait situasi kamtibmas di desa,” ujar Iptu Imam Soepardi.

Baca Juga :  Jaga Kondisi Senjata Api, Lapas Banyuwangi Lakukan Perawatan Rutin

Menurutnya, ronda malam sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat tetap melaksanakan ronda malam.

Iptu Imam Soepardi juga menegaskan komitmen Polsek Ranuyoso untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Peringati Hari Pengayoman ke-79, Lapas Lapas Gelar Kegiatan Donor Darah bersama DWP Lapas Lumajang

“Kami hadir di tengah masyarakat untuk membantu, baik dalam menciptakan kamtibmas, giat kemanusiaan, gotong royong, bakti sosial, kerja bakti, dan giat lainnya di lingkungan masyarakat,” tuturnya.

Sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas diharapkan dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Desa Jenggrong dan sekitarnya.

Humas Polres Lumajang.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x