Home » Headline » Bawaslu RI Ingatkan Pentingnya Interitas untuk wujudkan pilkada adil dan jujur

Bawaslu RI Ingatkan Pentingnya Interitas untuk wujudkan pilkada adil dan jujur

dito 26 Sep 2024 113

NasionalPos.com, Jakarta-  Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa integritas dari penyelenggara dan pengawas sangat penting untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang adil dan jujur.

 Ia membeberkan persoalan kemandirian dalam pilkada, potensi pelanggaran kode etik penyelenggara, serta potensi mobilisasi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam sebuah pemilihan langsung menjadi catatan penting untuk selalu dijaga.
“Integritas diperlukan agar keseluruhan penyelenggaraan, baik dalam proses maupun hasil pemilihan dapat berlangsung dalam suasana yang penuh dengan keadilan dan kejujuran,” kata Rahmat kepada wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi Propam Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis, 26/9/2024
Rahmat berharap, kepolisian sebagai salah satu pemangku kepentingan pengawasan pemilu atau pilkada, bisa menunjukkan netralitas aparatur negara sebagai sebuah prioritas.
Selain itu, dia juga ingin meminta dukungan keamanan guna mengantisipasi tindakan intimidasi, ancaman, dan kekerasan berupa verbal hingga fisik bagi penyelenggara dan pengawas pemilihan.
Sebab, potensi kerawanan keamanan terhadap penyelenggara pemilihan cukup tinggi dalam momentum pemilu atau pilkada.
“Dukungan keamanan yang serius terhadap proses penyelenggaraan pemilihan, khususnya kepada penyelenggara harus segera disiapkan sejak dini,” kata dia.
Rahmat menambahkan, polarisasi masyarakat dan dukungan publik terhadap salah satu calon, menjadi salah satu isu strategis yang diprediksi akan muncul dalam pilkada.
Menurut dia, potensi itu harus menjadi perhatian bersama, guna menjaga situasi kondusif dan stabil selama tahapan pemilihan.
Rahmat mengingatkan, politisasi isu SARA, hoaks, dan fitnah sangat potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon melalui media sosial.
“Jadi, dibutuhkan mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital (media sosial),” ujar dia.

Baca Juga :  Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Provinsi dengan Peningkatan Situasi Ketahanan Pangan Terbaik
Tags :
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru

dito

06 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Presidium Pemuda Indonesia (PPI) saat di hubungi wartawan, Selasa, 6/10/2026 di Jakarta, ia mengatakan pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan langkah yang mengejutkan semua pihak yang di lakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab di laksanakan dalam waktu singkat …

Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

dito

05 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Keberlanjutan kepemimpinan di Korps Bhayangkara resmi bergulir usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026) lalu, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak 2021. Momen pergantian pucuk pimpinan ini disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

UU Pengaturan Reforma Agraria: Dibuat Instan, Lahir Sumir, Rentan di Uji Materiil ke MK

dito

05 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta- Di sela-sela aktivitasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associate menyampaikan catatan kritis atas Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru saja di sahkan DPR RI tanggal 24/9/2026.   Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan dukungannya terhadap reforma agraria, akan tetapi ia menilai …

Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Tahun anggaran 2026 belum berakhir, tapi catatan hitam dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menggunung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai fantastis mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Minggu, 4/10/2026 di Jakarta. …

Permasalahan Dokter dan Dokter Gigi Asing Berpraktik Di Indonesia

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Presiden Prabowo pada pidato di Rapat Paripurna DPR dalam rangka HUT Kemerdekaan ke 81, mengemukakan mengenai kemungkinan mengundang dokter dari negara lain untuk praktik di Indonesia untuk waktu yang terbatas.   Hal ini untuk mengatasi kekurangan yang menurutnya, Indonesia kini membutuhkan setidaknya 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis. …

x
x