Demi Terpenuhinya Rasa Keadilan Masyarakat, Negara Harus hadir Sejahterahkan Para Hakim

NasionalPos.com, Jakarta-  Ribuan hakim bakal melakukan mogok atau gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia sebagai bentuk protes hakim atas sikap pemerintah yang belum memprioritaskan kesejahteraan hakim., aksi tersebut bakal di gelar pada tanggal 7-11 Oktober 2024 mendatang.

Rencana aksi mogok kerja para hakim itupun, mendapatkan respon beragam dari berbagai kalangan masyarakat, salah seorang diantaranya adalah Praktisi hukum, Andi Darwin Ranreng, SH, MH, kepada wartawan, ia mengatakan pihaknya mendukung upaya para Hakim  untuk menyampaikan tuntutan mengenai peningkatan kesejahteraan, namun demikian hendaknya tuntutan itu juga di iringi oleh optimalisasi peningkatan etos kerja, kinerja beserta hasil kerja yang mesti lebih optimal peningkatannya.

“Pada dasarnya, aksi mogok para hakim dengan tuntutan peningkatan merupakan hal yang wajar untuk dikemukakan, namun hendaknya tuntutan itu juga seiring dengan peningkatan performance, sikap dan tindakan  hakim dalam kinerjanya menangani suatu perkara ” ungkap Andi Darwin Ranreng, SH, MH yang juga vice presiden  Kongres Advokat Indonesia kepada NasionalPos.com, Jumaat, 4/10/2024 di Jakarta

Menurut Andi, Hakim adalah personifikasi negara dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diperoleh secara atributif dari konstitusi. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak keuangan dan fasilitas Hakim yang menjadi salah satu perwujudan independensi Hakim, Tanpa kesejahteraan yang memadai, hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hariTanpa kesejahteraan yang memadai, hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Apalagi di tengah situasi angka inflasi yang semakin meningkat seperti sekarang ini, maka tuntutan peningkatan kesejahteraan bagi Hakim, saya kira aspirasi tersebut suatu kebutuhan yang mesti di kemukakan, terutama bagi memenuhi kebutuhan pensiunan hakim, yang dalam kondisi saat ini, jelas tidak memenuhi kebutuhan hidup mereka” Tukas Andi.

Persoalannya, lanjut Andi, bukan hanya itu tapi juga masalah tuntutan kewajiban hakim untuk profesional dan memberikan putusan yang adil sudah semestinya diimbangi pemenuhan hak yang pantas, Orang-orang tahunya putusan hakim tidak adil, tidak benar, diduga ada ‘main’, tapi nasib hakim tidak dipikirkan. Bagaimana hakim di pelosok sana gajinya berapa, apakah kebutuhannya tercukupi. Nggak ada yang tanya soal itu, padahal di negara-negara maju, di Eropa maupun di Amerika keberadaan profesi Hakim benar-benar kesejahteraannya menjadi salah satu prioritas yang sangat di perhatikan oleh negara, tidak hanya diperhatikan kesejahteraan tapi juga keamanan pribadi beserta keluarganya dengan menyediakan pengawal atau ajudan, sopir, assiten dsb, sehingga para hakim dapat bekerja focus, tenang, aman , nyaman, serta dapat menutup celah terjadinya tindakan tercela, yang dilakukan oleh hakim,  misalnya korupsi, jual-beli putusan dll.

“Dengan kondisi sekarang ini, harapan saya, Demi terpenuhinya rasa keadilan Masyarakat, Negara harus hadir Sejahterahkan para Hakim., tanpa itu semua maka jangan harap masyarakat terpenuhi rasa keadilannya oleh Hakim, “pungkas Andi Darwin Ranreng, SH, MH