Home » Nasional » Gencar Laksanakan Cooling System, Tim Polda NTB Sisir Kota Mataram

Gencar Laksanakan Cooling System, Tim Polda NTB Sisir Kota Mataram

Wulandari 19 Nov 2024 101

NASIONALPOS.com|Mataram – Menjelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Polda NTB terus aktif menggalakkan program Cooling System, guna terciptanya situasi aman dan kondusif di berbagai wilayah hukumnya. Kali ini, Selasa (19/11/2024), kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Pejeruk dan Kebun Sari, Kota Mataram.

Kasubdit Satpam Polda NTB AKBP Iwan Syahrial, S.E., dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

“Kita semua punya tanggung jawab untuk menciptakan situasi yang aman, baik sebelum, selama, maupun setelah pilkada. Jangan sampai perbedaan pilihan memecah belah kita,” ungkapnya.

“Polisi bersama Bhabinkamtibmasnya, akan terus mengayomi dan melayani masyarakat, demi terciptanya situasi yang kondusif,” lanjutnya.

Sebagai wujud kepedulian, Polda NTB juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat setempat.

Baca Juga :  Blokir Nomor rekening Bank Tidak Bisa Sewenang-wenang, Ada Aturannya, Jika di langgar, Rentan Di gugat

“Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga,” ucapnya.

Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Lurah dan jajaran kelurahan, Paud Sikorwas Polsus AKP Jasa Yulianto, S.H., Kasat Binmas Polres Mataram, para Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda setempat.

Lurah Pejeruk, Lalu Bagus Afriady menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda NTB, atas inisiatif dalam menjaga netralitas dan keamanan di tengah dinamika politik.

“Terima kasih kepada Kasubdit Bintibsos Polda NTB, Kasat Binmas, dan seluruh jajaran kepolisian yang telah hadir dan memberikan kontribusi nyata. Kami berharap Polri tetap netral dan terus bersatu membangun NTB,” ujar Lalu Bagus.

Kegiatan itu tidak hanya mempererat silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis, untuk menjaga harmonisasi menjelang Pilkada Serentak 2024. Dengan kehadiran tokoh agama dan pemuda, diharapkan pesan-pesan damai dapat menyebar lebih luas di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Satlantas Polres Lumajang Gelar Patroli Malam Cegah Laka Lantas dan Balap Liar

Program Cooling System Polda NTB sebelumnya juga sukses digelar di Kabupaten Lombok Barat, dan akan terus dilaksanakan di berbagai wilayah lain di NTB. Polda NTB berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan, agar pelaksanaan Pilkada Serentak berjalan damai, aman, dan lancar.

 

Demikian dirilis Bid Humas Polda NTB untuk dipublikasikan melalui media.

 

Mataram, 19 November 2024

Kabid Humas,

 

ttd.

 

MOHAMMAD KHOLID, SH., SIK.
Ajun Komisaris Besar Polisi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x