Home » Nasional » Komunitas IWB Bersama Warga Pakel Mendukung dan Siap Menjaga Kondusivitas Keamanan Selama sidang PS Pengadilan Negeri Banyuwangi

Komunitas IWB Bersama Warga Pakel Mendukung dan Siap Menjaga Kondusivitas Keamanan Selama sidang PS Pengadilan Negeri Banyuwangi

- Banyuwangi 06 Mei 2025 181

BANYUWANGI, NASIONAL POS –

Komunitas Info Warga Banyuwangi (IWB) bersama warga Pakel mendukung dan siap menjaga kondusivitas keamanan selama sidang PS Pengadilan Negeri Banyuwangi perkara No: 181 FORSUBA antara PT. BUMISARI dan warga, terkait dugaan penyerobotan tanah dan mafia tanah, pada Senin (5/5/2025).

Ketua IWB, Abi Arbain, menjelaskan bahwa warga Desa Pakel telah menempati lahan tersebut selama kurang lebih 40 tahun. Namun, hingga kini belum ada titik terang mengenai batas tanah antara warga dan Perkebunan Bumisari, dengan dugaan penyerobotan tanah mencapai seribu hektare. “Ini harus segera diselesaikan,” terangnya.

Lebih lanjut, Abi menambahkan, “Seandainya kasus ini tidak ditumpangi oleh oknum pejabat-pejabat tinggi di Banyuwangi, situasinya tidak akan seperti ini.” Persoalan ini sebelumnya telah dibawa ke DPR RI, dilaporkan ke kepolisian, dan kini tengah diproses di pengadilan.

Baca Juga :  MAKI Jatim Gelar JEEF 2024 Bersama OPD, UMKM Kreatif Di Grand City Surabaya

“Kasus ini sudah puluhan tahun berlarut-larut. Kami mengambil langkah positif, bukan melalui jalur preman atau intimidasi, juga bukan menakuti pejabat-pejabat yang tidak paham terhadap peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Warga juga berharap kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita, agar kasus Desa Pakel atas dugaan penyerobotan lahan dan mafia tanah dapat menjadi perhatian.

Sementara itu, muncul pertanyaan mengenai ketidakhadiran tim terpadu (Timdu) dalam peninjauan setempat.”Ada apa dengan pihak Timdu kok tidak hadir?” tanya salah satu warga,

Dengan spontan hal tersebut di jawab oleh pihak lowyer dari pihak penggugat“untuk saat ini kami ikuti saja apa yang putuskan oleh pihak PN banyuwangi, kendati memang ada rasa kekecewaan, terlebih tidak ada satu pun perwakilan dari pihak PN yang hadir dalam agenda PS hari ini,” Ujar kuasa hukum Forsuba

Baca Juga :  Pemerintah Fokuskan Layanan Kesehatan Berbasis Pencegahan

Sementara pihak PN sendiri saat di lakukan konfirmasi melalui via telvon oleh pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa ketua Hakim masih sakit.

“Ketua masih sakit sehingga tidak bisa hadir maka PS di tangguhkan pada tanggal 9 Mei hari jumat depan,” Kata Supri panitia PN melalui via telfon kuasa hukum pengugat.

Di ketahui bahwa dalam agenda PS perkara tanah pakel 7 pihak dari Timdu tidak hadir di antara nya ialah. Bupati, Sekda, ketua DPRD, kodim 0825 banyuwangi, Lanal Banyuwangi,Kejari Banyuwangi dan Pengadilan Negeri banyuwangi.

Sementara pihak BPN, kementrian ATR, Kemendagri serta Pihak PT Bumi sari hadir sejak pagi hari bersama dengan pihak pengugat.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

Viviannne Vernetta Wangsa Memukau Panggung Awarding Banyuwangi Ethno Carnival, Suara Emas Generasi Muda Gaungkan Pesona Budaya Blambangan

- Banyuwangi

03 Agu 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM  – Penampilan penyanyi muda berbakat Viviannne Vernetta Wangsa menjadi salah satu sajian paling memikat dalam malam Awarding Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2026. Dengan membawakan lagu legendaris Banyuwangi “Grajagan Banyuwangi”, Viviannne sukses mencuri perhatian para tamu undangan, pegiat seni, pelaku budaya, serta masyarakat yang memadati lokasi acara. Di bawah sorotan lampu panggung, Viviannne tampil …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

x
x