Home » Headline » Bakal Gelar FGD tidak Transparan Jangan Jangan Kemenhub masuk Angin?

Bakal Gelar FGD tidak Transparan Jangan Jangan Kemenhub masuk Angin?

dito 23 Jul 2025 1.296

NasionaPos.com, Jakarta-

Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol,

 

Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan ojol baik dari kalangan ojol, perusahaan aplikator maupun dari kalangan stakeholder lainnya, di temukan fakta adanya komunitas ojol yang di undang ternyata bukan komunitas ojol yang di duga lebih mengutamakan kepentingan kelompok nya dari pada memperjuangkan kepentingan Ojol.

 

Terkait informasi tersebut, tentunya mendapatkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak, diantaranya dari Andi Kristiyanto Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan adanya penyelenggaraan FGD oleh Kementerian Perhubungan RI, dengan mengundang mereka yang selama ini tidak memahami permasalahan ojol, dan bahkan mengklaim memperjuangkan kepentingan Ojol, padahal realitas nya mereka hanya mengeksploitasi ojol untuk mencari keuntungan baik politis maupun keuntungan lain.

Baca Juga :  Pengamat : Desak Pj Gubernur DKI Jakarta, Segera Definitifkan Pejabat Berstatus Pelaksana Tugas

 

” Jujur ini bukan soal masalah kami di undang atau tidak, tapi ini masalahnya FGD yang di gelar Kementerian Perhubungan RI esok hari itu di duga bukan untuk memperjuangkan kepentingan Ojol, tapi jangan jangan untuk menggolkan kepentingan salah satu aplikator” ungkap Andi Kristiyanto Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional kepada wartawan Rabu, 23 Juli 2025.

Baca Juga :  BNPT Sebut Telah Usulkan Repatriasi WNI Terasosiasi FTF ke Presiden

 

Menurut Andi, dengan kondisi tersebut, maka penyelenggaraan FGD patut di curigai ada nya ketidak beresan di internal Kementerian Perhubungan RI, tentunya berdampak pada posisi kementerian perhubungan yang tidak dalam posisi sebagai regulator, sebab terkesan tidak memihak kepentingan Ojol, nah imbasnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terutama di kalangan ojol terhadap keberadaan kinerja kementerian perhubungan.

 

” Nah yang lebih memprihatinkan kalau FGD itu di jadikan rekomendasi untuk melahirkan keputusan atau kebijakan oleh Kementerian Perhubungan, ini yang tidak boleh terjadi, kalau itu terjadi maka masyarakat terutama di kalangan ojol, mencurigai di duga Kementerian Perhubungan masuk angin oleh adanya agenda terselubung yang justru merugikan ojol” pungkas Andi.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

Cherie dan Vivianne Wangsa Harumkan Indonesia, Masuk Tiga Besar Nilai Tertinggi Festival Musik Internasional

- Banyuwangi

31 Mei 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh putri daerah asal Kabupetan Banyuwangi di kancah internasional. Dua bersaudara, Cherie Callista Wangsa dan Vivianne Vernetta Wangsa, sukses mengharumkan nama Bumi Blambangan bahkan Indonesia dalam ajang Champs Universal Music Festival (CUMF) 2026 yang berlangsung di Johor, Malaysia. Tidak sekadar meraih gelar juara di kategori masing-masing, keduanya juga …

x
x