Panitia Konstitusi Usulan Strategis Untuk Kembali ke Demokrasi Pancasila dan UUD 1945

NasionalPos.com, Jakarta-

GN 98 kembali menggelar diskusi publik bertema “Wujudkan Demokrasi Pancasila Sebagai Arah Kembali ke Jatidiri Bangsa”, yang digelar di Restoran Handayani, Matraman, Jakarta Timur, Rabu 15/10/2025

Acara yang di hadiri narasumber antara lain,Taufan Hunneman (Forbes Bhinneka Tunggal Ika), Selamat Ginting (Pengamat Politik Univ. Nasional-UNAS ), Syaiful Bahri (Aktivis Bina Desa) dan Bambang Sri Pudjo (Aktivis ’98) serta di pandu oleh Anton Aritonang (Ketua Umum GN ’98), yang juga di hadiri ratusan orang dari kalangan aktivis lintas generasi, kalangan genZ maupun dari kalangan jurnalis ini memadati ruangan restoran Handayani, nampak berlangsung dinamis.

Dalam diskusi ini, telah mengemuka berbagai gagasan untuk menyikapi kondisi Nasional yang memunculkan fenomena hadir nya liberalisasi politik, ekonomi, budaya dan bahkan perilaku masyarakat yang meninggalkan Pancasila.

Salah satu gagasan yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah wacana pembentukan Panitia Konstitusi untuk merumuskan jalan menuju Demokrasi Pancasila yang sejati.

Gagasan itu dilontarkan oleh Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Dr. Taufan Hunneman yang tampil sebagai salah satu pembicara dalam diskusi tersebut.

Menurutnya, Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 perlu dihidupkan kembali karena sistem demokrasi saat ini dinilai terlalu liberal dan cenderung menjauh dari nilai-nilai luhur bangsa.

Mantan aktivis 98 ini menilai, praktik politik yang berkembang belakangan ini lebih menonjolkan kepentingan kekuasaan dan kelompok, bukan lagi musyawarah mufakat dan semangat gotong royong sebagaimana dijiwai oleh Pancasila.

Sebagai langkah konkret, Taufan mengusulkan pembentukan Panitia Konstitusi untuk merumuskan jalan menuju Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 agar kembali bsa diterapkan di kehidupan berbangsa.

“Panitia Konstitusi ini penting untuk mengkaji ulang arah sistem kenegaraan kita. Indonesia membutuhkan forum yang berisi orang-orang yang paham ideologi bangsa dan memiliki integritas. Isinya bisa dari kalangan akademisi, politisi lintas partai, tokoh masyarakat, pemuka agama, perwakilan mahasiswa, dan unsur masyarakat sipil,” tukasnya.

Sementara itu, Berkaitan dengan wacana kembali ke Demokrasi Pancasila dan UUD 1945, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menegaskan perlunya amandemen ulang terhadap konstitusi agar kembali sesuai dengan roh UUD 1945 yang asli.

“Amandemen pasca reformasi banyak mengubah arah falsafah negara. MPR perlu diberi fungsi legislasi yang kuat untuk mengembalikan UUD 1945 ke bentuk aslinya yang mencerminkan jiwa Pancasila,” ungkap Selamat Ginting yang juga jurnalis senior.

Sedangkan, pembicara lainnya, Saiful Bahri yang merupakan Aktivis Bina Desa menyatakan sepakat dengan gagasan kembali ke Demokrasi Pancasila dan UUD 1945.

Dalam melihat hal ini, Saiful mencermatinya dari kacamata agrarian, dia mengatakan salah satu akar persolan dari munculnya konflik agraria di Indonesia adalah tidak sempurnanya implementasi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Menurutnya, konflik tersebut bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan, jika kita kembali ke Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang sejati.

“Perlu adanya panitia konstitusi untuk membawa Demokrasi Pancasila menjadi sistem politik yang menjadi cermin dari jati diri bangsa Indonesia,” Tandas Syaiful.