Membaca Motif Politik di Balik Satgas Dasco

Oleh: Ridwan Umar

(Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) 

NasionalPos.com, Jakarta – Posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sulit dibaca semata sebagai langkah teknokratis. Dalam politik, terutama pada lingkar kekuasaan inti, hampir tidak ada penempatan strategis yang benar-benar netral dari kepentingan politik.

Apalagi Dasco bukan hanya pimpinan DPR. Ia juga merupakan elite penting Prabowo Subianto tokoh sentral Partai Gerindra. Posisi ini membuat perannya tidak hanya administratif, tetapi juga politis dan simbolik.

Setidaknya ada beberapa kemungkinan motivasi politik yang dapat dibaca.

Pertama, konsolidasi pengaruh kekuasaan.
Dalam pemerintahan yang bertumpu pada koalisi besar, tokoh yang mampu menjembatani parlemen dan pemerintah memiliki nilai strategis tinggi. Memimpin satgas memberi ruang bagi Dasco untuk memperluas pengaruh lintas institusi: legislatif, birokrasi, pemerintah daerah, hingga distribusi sumber daya negara.

Dalam politik Indonesia, penguasaan jalur koordinasi sering kali sama pentingnya dengan jabatan formal.

Kedua, pembangunan citra kepemimpinan nasional.
Bencana selalu menjadi panggung politik yang sensitif sekaligus efektif. Figur yang tampil di tengah krisis sering memperoleh legitimasi publik lebih besar dibanding mereka yang hanya bekerja di ruang parlemen.

Di sini, satgas bukan hanya instrumen kebijakan, tetapi juga instrumen visibilitas politik.

Ketiga, penguatan posisi internal partai dan lingkar kekuasaan.
Sebagai elite inti Gerindra, keterlibatan Dasco dalam agenda strategis negara mempertegas posisinya sebagai salah satu figur paling dipercaya dalam orbit kekuasaan Prabowo. Dalam politik, kedekatan terhadap agenda-agenda penting negara sering kali menjadi ukuran pengaruh riil, bukan sekadar jabatan struktural.

Keempat, kontrol politik terhadap isu bencana dan distribusi kebijakan.
Pemulihan pasca bencana bukan hanya urusan kemanusiaan. Di dalamnya ada anggaran besar, proyek rehabilitasi, relasi dengan pemerintah daerah, hingga pengaruh sosial-politik di wilayah terdampak. Karena itu, mengendalikan satgas berarti juga mengendalikan narasi, koordinasi, dan arah distribusi sumber daya politik.

Namun di balik semua itu, ada konsekuensi yang lebih besar.

Semakin dalam elite legislatif masuk ke wilayah operasional pemerintah, semakin kabur batas antara pengawas dan pelaksana. Dan ketika elite partai penguasa mulai aktif mengelola langsung agenda-agenda eksekutif, publik akan melihat DPR bukan lagi sebagai institusi kontrol, tetapi sebagai bagian dari pusat konsolidasi kekuasaan.

Di titik itulah pertanyaannya menjadi lebih serius:
apakah satgas ini benar-benar lahir untuk memperkuat tata kelola bencana, atau justru memperkuat tata kelola pengaruh politik?

Karena dalam politik modern, kekuasaan tidak selalu bekerja melalui keputusan besar. Kadang ia bekerja lewat sesuatu yang tampak administratif—tetapi perlahan mengubah keseimbangan antar lembaga negara. Perubahan itu bisa jadi sinyal kuat menuju runtuhnya rezim berkuasa. (X)