Home » Headline » Kongres PMKRI Di Ruteng, Ricuh, Ketua PMKRI Jakpus Di keroyok Hingga Alami Luka Berdarah

Kongres PMKRI Di Ruteng, Ricuh, Ketua PMKRI Jakpus Di keroyok Hingga Alami Luka Berdarah

dito 25 Jul 2026 283

NasionalPos.com, Ruteng-

Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat mengecam keras aksi kekerasan dan premanisme yang terjadi di arena Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota /MPA PMKRI yang diselenggarakan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Pasalnya telah terjadi Aksi tidak terpuji yang telah menimpa Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Sdr. Yohanes Jonianus Taek, yang menjadi korban pengeroyokan oleh oknum delegasi dari PMKRI Cabang Kupang dan dari PMKRI Cabang Kefa.
Dari informasi yang di terima koresponden nasionalpos.com di Ruteng  menyebutkan bahwa peristiwa bermula saat forum Agenda sidang komisi berlangsung alot terkait perbedaan pandangan antar delegasi.
Pada saat Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan, secara tiba-tiba mikrofon direbut.
Tidak lama kemudian korban langsung dipukul dan dihantam kursi oleh oknum delegasi hingga mengalami luka sobek pada bagian dahi.
Akibat kejadian tersebut, korban harus mendapatkan perawatan intensif di
RSUD dr Ben Mboi Ruteng dan mendapat 5 jahitan pada luka di dahi.
Selanjutnya setelah menjalani perawatan, delegasi PMKRI Cabang Jakarta Pusat yang didampingi oleh Alumni dan Dewan Pertimbangan DPC PMKRI Cabang Jakarta Pusat secara resmi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai pada hari Jumat, 24 Juli 2026.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pertimbangan PMKRI Cabang Jakarta Pusat periode 2026/2027, Eleonarius Dawa, S.H., yang kerap di sapa Errizmo kepada wartawan ia mengatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut merupakan bentuk kegagalan dalam berproses dan berorganisasi yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai “Tiga Benang Merah” PMKRI, yaitu : Fraternitas, Kristianitas dan Intelektualitas.
Dinamika perbedaan pendapat di forum Kongres dan MPA adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses kaderisasi.
” Namun realita nya proses demokrasi di Forum Kongres dan MPA PMKRI di ciderai oleh aksi premanisme yang berujung pada kekerasan fisik ini yang tidak dapat kami tolerir. Apalagi korban adalah Ketua Presidium Cabang Jakarta Pusat, yang merupakan simbol dan marwah PMKRI cabang jakarta pusat sebagai salah satu Cabang Pendiri PMKRI,” tegas Errizmo.
Selanjutnya untuk menyikapi insiden tersebut, maka DPC PMKRI Cabang Jakarta Pusat menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Mengutuk dan mengecam segala bentuk kekerasan dan aksi premanisme dilingkungan Kongres dan MPA PMKRI.
2. Mendesak aparat Polres Manggarai untuk segera memproses hukum para pelaku secara tegas dan transparan tanpa pandang bulu, agar memberikan efek jera.
3. Meminta pertanggungjawaban moral dan organisasi dari PMKRI Cabang Kupang dan PMKRI Cabang Kefa.
“Kami akan mengawal proses hukum ini sampai tuntas di Polres Manggarai. Tindakan ini telah menciderai marwah PMKRI Cabang Jakarta Pusat. Kami tidak akan tinggal diam,”
tandas Errizmo.
Adapun pernyataan sikap tersebut juga di sampaikan secara tertulis dalam bentuk surat resmi tertanggal 24 Juli 2026, yang di tandatangani ketua dan sekretaris Presidium DPC PMKRI Kota Jakarta Pusat, yang ditembuskan ke PP PMKRI, Panitia Pusat Kongres & MPA PMKRI, PMKRI se Indonesia dan Kapolres Manggarai.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x