Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

Nasional pos.com, Jakarta-

Tahun anggaran 2026 belum berakhir, tapi catatan hitam dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menggunung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai fantastis mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Minggu, 4/10/2026 di Jakarta.

” Kami mendapatkan informasi terdapat 5 KASUS TAHUN 2026 ini menampilkan borok yang sistemik, mulai dari proyek banjir hingga perizinan reklamasi.” Ungkap Rudy Darmawanto SH

Menurutnya Pertama. Proyek Penanganan Banjir DKI – Rp 120 Miliar, Proyek yang seharusnya menyelamatkan warga Jakarta dari langganan banjir justru diduga jadi ladang mark-up anggaran, melalui Modus klasik: adanya dugaan penggelembungan harga material dan pekerjaan fiktif, kemudian yang kedua adalah kasus dugaan korupsi Pengadaan Bus Listrik TransJakarta – Rp 95 Miliar, Program green transportation andalan Pemprov DKI ternodai dugaan suap dan tender tidak sah. Dugaan suap untuk memenangkan vendor tertentu.

” Ya, dua kasus ini saja, kami menduga adanya dugaan keterlibatan pihak internal Pemprov DKI Jakarta yang harus segera di usut” tukas Rudy Darmawanto, SH

Tidak hanya itu, sambung Rudy, ada kasus dugaan korupsi selanjutnya adalah kasus Revitalisasi Taman & Infrastruktur – Rp 78 Miliar -, Audit BPK Berjalan

Proyek mempercantik kota diduga berisi proyek fiktif. Taman yang tidak pernah direvitalisasi tapi anggarannya cair.

Saat ini, informasi yang pihaknya peroleh adalah, terkait masalah tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan audit mendalam untuk menghitung kerugian negara.

” Tentunya kami berharap bukan hanya seberapa besar kerugian negara yang di audit, tapi pelaku nya harus di usut tuntas, tangkap dan di penjara kan”tegas Rudy Darmawanto SH.

Selain itu, Rudy juga mengungkapkan kasus dugaan korupsi yang sangat memprihatinkan yakni bantuan Sosial Pangan DKI – Rp 45 Miliar -Bansos pangan untuk warga miskin diduga diselewengkan penyalurannya. Kualitas beras tidak sesuai, jumlah penerima fiktif, dan pemotongan paket, ini juga hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan, oleh karena itu pihaknya mendesak agar pihak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini.

“Nah, yang terakhir di temukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah masalah Perizinan Reklamasi Pantai Utara yang di duga ada suap dengan nilai terbesar yakni Rp 200 Miliar! “Tandasnya

Ia juga menyampaikan bahwa Dugaan suap perizinan reklamasi Pantai Utara Jakarta kembali muncul, Ini mengingatkan skandal lama reklamasi yang tak pernah mati.

Sehingga total dugaan kerugian dari 5 kasus ini jika ditotal: *Rp 538 Miliar!* Uang rakyat yang seharusnya untuk banjir, transport publik, taman, bansos, dan tata ruang kota.

Rudy Darmawanto SH juga menambahkan bahwa Pola ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal Pemprov DKI Jakarta, Ini bukan kasus per kasus, ini ekosistem. Kalau dari hulu ke hilir semua ada dugaannya, berarti sistem pengawasannya yang melemah.

“Oleh karena itu kami mendesak agar Pemprov DKI Jakarta, terutama Inspektorat jenderal Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan bahkan KPK harus segera mengusut tuntas lima kasus tersebut, ini Pekerjaan Rumah yang harus di selesaikan, jangan di diamkan, karena semua itu uang rakyat yang harus di pertanggung jawabkan penggunaan nya” pungkas Rudy Darmawanto SH.