Sempat Mundur dari PPPK Demi Maju PilPeratin, Kini Kembali Mengajar: Ada Apa dengan Status Kepegawaian HS?

PESISIR BARAT – Kembalinya seorang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berinisial HS ke ruang kelas SMP Negeri Satu Atap 3 Krui, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, mulai menuai sorotan dan memunculkan sejumlah pertanyaan serius.

HS diketahui pernah mencalonkan diri sebagai Peratin Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras. Dalam proses pencalonan tersebut, HS disebut telah mengundurkan diri dari statusnya sebagai PPPK. Namun, belakangan justru muncul informasi bahwa yang bersangkutan kembali menjalankan aktivitas mengajar di sekolah negeri tersebut.

Situasi ini tentu bukan persoalan sepele. Publik berhak mempertanyakan bagaimana mekanisme kepegawaian yang berlaku, ketika seseorang yang sebelumnya dikabarkan telah mengundurkan diri dari status PPPK kini kembali bertugas di lingkungan sekolah negeri.

Sempat Mundur, Kini Kembali Mengajar: Siapa yang Memberikan Penjelasan?

Saat dikonfirmasi awak media, Kepala SMP Negeri Satu Atap 3 Krui, Agus, membenarkan bahwa HS telah kembali mengajar di sekolah tersebut.

“Benar, Bang. HS sudah kembali mengajar di sekolah kami semenjak dua hari yang lalu,” ungkap Agus saat dikonfirmasi pada Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut semakin mempertegas bahwa HS memang telah kembali menjalankan aktivitas mengajar. Namun, persoalan yang lebih mendasar justru belum terjawab: atas dasar apa HS dapat kembali mengajar setelah sebelumnya dikabarkan mengundurkan diri sebagai PPPK?

Apakah pengunduran diri tersebut telah diproses secara resmi? Apakah terdapat keputusan administrasi yang memungkinkan HS kembali bertugas? Ataukah ada mekanisme lain yang perlu diketahui publik?

Jangan sampai persoalan administrasi kepegawaian di lingkungan pendidikan negeri justru menjadi wilayah abu-abu yang minim penjelasan.

Dikonfirmasi Media, HS Belum Memberikan Jawaban

Tak berhenti sampai di situ, awak media Sinarpos.com juga telah berupaya meminta klarifikasi langsung kepada HS melalui pesan singkat WhatsApp terkait dugaan pengunduran dirinya sebagai PPPK Paruh Waktu.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, HS belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan redaksi.

Sikap belum memberikan jawaban tersebut tentu membuat sejumlah pertanyaan penting masih menggantung. Padahal, klarifikasi dari pihak yang bersangkutan sangat diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Dinas Pendidikan Jangan Tutup Mata, Status Kepegawaian Harus Dibuka Terang

Persoalan ini tidak cukup hanya dijawab dengan pernyataan bahwa HS sudah kembali mengajar. Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat maupun instansi kepegawaian terkait perlu turun tangan memberikan penjelasan secara terbuka dan berdasarkan dokumen resmi.

Jangan sampai muncul kesan bahwa persoalan administrasi kepegawaian dapat berjalan tanpa kejelasan dan pengawasan yang memadai.

Jika memang seluruh proses telah sesuai ketentuan, tunjukkan dasar administrasinya. Namun, apabila terdapat persoalan dalam proses pengunduran diri maupun kembalinya yang bersangkutan bertugas, hal tersebut juga harus dijelaskan secara transparan.

Jabatan dan status kepegawaian di lingkungan pemerintahan bukan persoalan yang bisa dijalankan berdasarkan asumsi atau sekadar keterangan lisan. Harus ada kepastian administrasi, kepatuhan terhadap aturan, serta pertanggungjawaban kepada publik.

Redaksi Sinarpos.com akan terus berupaya menelusuri persoalan ini dan meminta penjelasan dari pihak-pihak berwenang.

Publik tidak membutuhkan jawaban normatif, melainkan kejelasan berdasarkan fakta dan dokumen. Jangan biarkan pertanyaan mengenai status kepegawaian ini terus menggantung tanpa penjelasan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi HS, pihak sekolah, Dinas Pendidikan, serta instansi kepegawaian terkait demi menjamin pemberitaan yang berimbang.