Amandemen UUD 1945 Diduga Produk Politik Intelejen Asing

NasionalPos.com, Jakarta; Agenda amandemen UUD 1945 empat tahap (1999 — 2002) adalah bagian diduga merupakan penerapan politik intelejen yang mengacu pada “Clinton Initiative Program” yang senapas-sejiwa dengan rencana penggulingan Presiden Soeharto. Rencana penggulingan Presiden Soeharto sudah dirancang dan dipersiapkan oleh Capres Bill Clinton sejak 1992/93. Bill Clinton akhirnya memenangkan Pilpres AS pada 4 November 1992, kemudian Clinton dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 1993. Clinton menjabat sebagai Presiden AS selama dua periode (20.1.1993 — 20.1.2001), demikian diungkap Setyoko Pengamat Politik, kepada nasionalpos.com, Rabu, 22/3/2023 di Jakarta.

“Informasi yang saya peroleh dari analisis intelijen CIA, Amendemen UUD 1945 hanya bisa diwujudkan oleh AS di Indonesia jika Presiden Soeharto digulingkan lebih dulu. Di mata CIA, kejatuhan Soeharto akan “membuka pintu” bagi CIA untuk melakukan Operasi Penggalangan (Opsgal) terhadap elite parpol-parpol pasca Pemilu awal Juni 1999 di Indonesia, pelepasan Timor Timur, Amendemen UUD 1945, dst. Maka Soeharto dijatuhkan lewat kerjasama Clinton-CIA-NDI.” Ungkap Setyoko.

Selain itu, menurut Setyoko,  dalam aksi menjatuhkan Soeharto pada Mei 1998 CIA jalin kontak–kolaborasi dengan sejumlah elite sipil-militer Indonesia. Padahal seperti dibongkar koran The New York Times pada waktu itu, gerakan reformasi untuk menumbangkan Presiden Soeharto itu dibiayai oleh rezim Clinton melalui US-AID, badan bantuan milik pemerintah AS. US-AID memberi bantuan sebesar 26 Juta U$ Dolar.

Kalau diperhatikan, lanjut Setyoko, apa yang dilakukan US-AID untuk menggulingkan Soeharto pada Mei 1998, tak jauh berbeda dengan aksi CIA — MI-6 ketika menjatuhkan sebuah pemerintahan yang tak mereka sukai. Salah satu aksi CIA — MI-6, misalnya, saat menjatuhkan Perdana Menteri Iran–yang berhaluan kiri, Nasionalis-Sosialis–Mohammad Mosaddegh pada tahun 1953. Rezim Clinton/CIA melalui US-AID memberi donasi 26 Juta U$ dolar (ketika itu) kepada sejumlah LSM Indonesia. Kalau waktu itu 1 dolar sama dengan Rp. 10.000,- berarti dana pemerintah AS yang diterima para tokoh LSM di Indonesia mencapai Rp. 260 Milyar, suatu jumlah yang besar (ketika itu).

“Untuk itu dana sebesar 26 Juta U$ Dolar dibagi-bagikan kepada sekitar 30 LSM Indonesia. Masih menurut artikel di The New York Times (edisi 20 Mei 1998), koran terkemuka AS itu, yang ditulis wartawan Tim Weiner, rezim Clinton bermain dua muka di Indonesia. “tukas Setyoko

Di satu pihak, imbuh Setyoko, Clinton terus menyokong rezim Presiden Soeharto. Tapi, di pihak lain secara diam-diam ia (Clinton) dukung penuh kelompok oposisi di Indonesia dengan harapan akan terjadi transisi menuju masyarakat demokratis di Indonesia. Dengan perkataan lain, rezim Clinton di Washington membantu 26 Juta U$ Dolar dengan maksud dan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto yang sedang berkuasa di Indonesia. Adapun Sebagian dari dana 26 Juta U$ Dolar itu diduga dipergunakan untuk pembiayaan penggalangan terhadap aktivis yang menyebut diri nya sebagai prodemokrasi atau pro reformasi, serta di pergunakan media/majalah propaganda NDI dengan thema besar demokrasi beredar luas di Jakarta, edisi perdana terbit pada akhir 1998, jelang Pemilu 1999–dengan cover dan format kertas/isi yang lux. Dana CIA sebesar 26 Juta U$ Dollar dikucurkan untuk penggulingan Presiden Soeharto. Dana besar tersebut di atas dikucurkan melalui US-AID, lembaga pembiayaan perpanjangan tangan CIA.

“Kami dapat informasi jelang Pemilu Indonesia 1999 bahwa Partai Demokrat AS/Clinton, dan juga NDI turut bantu dana sangat besar untuk memenangkan Parpol tertentu. Selain gemerincing dolar, potensi manusia sampai media massa (cetak dan elektronik) semua dikerahkan untuk memenangkan Parpol tertentu dalam Pemilu Indonesia 1999. Dan pada pasca Pemilu 1999 terjadi amendemen empat tahap (1999 — 2002) UUD 1945.

Setyoko juga mengungkap Di mana untuk proses tersebut diduga pihak AS memasok dana besar, konsep, tenaga ahli, merekrut sejumlah orang Indonesia menjadi antek/kaki tangan pihak AS. Ada salah satu oknum tokoh politik terkemuka Indonesia — ia ‘Piaraan’ CIA yang menjadi “Motor” penggerak utama di Sidang-Sidang Badan Pekerja MPR yang memproses Amendemen UUD 1945. Juga rencana pelepasan/pemisahan Timor Timur itu pun bagian dari agenda “Clinton Intiative Program” di Indonesia. Rencana ‘Kemerdekaan’ Timor Timur sudah diseminarkan lebih dulu pada medio 1995 di Washington oleh Rand Corporation, sebuah lembaga think tank AS yang berafiliasi ke CIA. LSM asing yang berada di bawah pengaruh Partai Demokrat AS telah mengintervensi amendemen UUD 1945. “National Democratic Institute (NDI) telah menggelontorkan dana sebesar 45 Juta U$ Dollar untuk menggoalkan serta mengawal amendemen UUD 1945 sejak 1999 hingga 2002.”

“Indikasi intervensi AS itu terlihat dari adanya muatan nilai-nilai liberal dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amendemen empat tahap (1999 — 2002) yang sangat dominan. Yang sempat dicatat oleh para pakar hukum tata negara Indonesia ada 82,5 % isi hasil amendemen UUD 1945 itu mengandung muatan nilai-nilai liberal Barat. “ucap Setyoko.

Hal itu membuat 61 UU yang merupakan produk hukum turunan dari UUD 1945 hasil amendemen empat tahap (1999 — 2002) menjadi sangat liberal. Misalnya UU Investasi yang akhirnya dianulir (dibatalkan) oleh MK, karena UU itu memungkinkan investor asing menguasai sumber daya alam selama 195 tahun dengan kepemilikan modal maksimum bisa sampai 95 %. Belum lagi, 60 UU RI yang pro asing lainnya yang juga pasti bermasalah, dan merugikan rakyat Indonesia.

“Nah itulah salah satu contoh penerapan politik intelejen yang dilakukan asing, tentunya berdampak sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, pertanyaannya sekarang, sampai kapan negeri ini selalu diobok-obok oleh politik intelejen asing?.”pungkas Setyoko. (*dit)