Home » Ekonomi » Delapan Sektor Prioritas Telah Ditetapkan Pemerintah Untuk APBN 2023

Delapan Sektor Prioritas Telah Ditetapkan Pemerintah Untuk APBN 2023

dito 17 Jan 2023 102

NasionalPos.com, Jakarta- Delapan sektor belanja prioritas telah ditetapkan Pemerintah dalam APBN 2023, yaitu ketahanan pangan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan energi, perlindungan sosial, pendidikan, dan tahapan-tahapan pemilu, serta pembangunam IKN.

Terkait ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp104,2 triliun. Kemudian, belanja sektor kesehatan disiapkan sebesar Rp178 triliun. Disusul, pengeluaran untuk ketahanan energi Rp341 triliun, pembangunan infrastruktur Rp392 triliun dan perlindungan sosial Rp476 triliun.

Lalu, belanja untuk penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun. Dua sektor lain yang tersisa adalah terkait program tahapan-tahapan pemilu sebesar Rp21,6 triliun dan pembangunan IKN Rp23,9 triliun, demikian disampaikan Menkeu Sri Mulyani kepada awak media, usai rapat kabinet terbatas, Senin, 16/1/2023 malam di Jakarta.

Baca Juga :  Tim Khusus Penanganan Bencana Bakal Juga Dibikin Kemendagri

“Itu lah belanja-belanja penting di 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan yang terjadi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga :  Keunggulan Kamera Baterai Magnetik untuk Pengawasan yang Lebih Fleksibel

Menurut Sri Mulyani, perbaikan sistem juga akan dilakukan dalam proses belanja tahun ini. Presiden Joko Widodo, lanjutnya, tidak ingin pengeluaran terkonsentrasi di kuartal terakhir. Belanja harus didesain secara merata bahkan digenjot sejak awal tahun.

“Tadi dievaluasi belanja tidak terkonsentrasi di kuartal terakhir. Kita harapkan tahun ini akselerasi belanja ditingkatkan terutama dengan menggunakan e-katalog dan mengutamakan produk-produk dalam negeri,” pungkas Sri Mulyani. (*dit)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

10 Agu 2026

NASIONALPOS.COM/LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Senin (10/8/2026). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan …

Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Primadoni,SH

09 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan predikat AA (Istimewa). Hasil penilaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berlangsung …

Sambut HUT ke-81 RI, Robi Binur Imbau Warga Kibarkan Merah Putih

Primadoni,SH

08 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Robi Binur, mengimbau masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) umumnya, khususnya Kecamatan Koto XI Tarusan untuk memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman rumah masing-masing dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

x
x