Home » Headline » Di duga Menjadi ajang Politisasi Ojol, KON Tolak hasil RDP Komisi V DPR RI Bersama Komunitas ojol

Di duga Menjadi ajang Politisasi Ojol, KON Tolak hasil RDP Komisi V DPR RI Bersama Komunitas ojol

dito 21 Mei 2025 130

Nasionalpos.com, Jakarta

Pasca di gelar nya aksi unjuk rasa beberapa komunitas ojol, tanggal 20 Mei 2025 di Jakarta dan di berbagai kota di Wilayah Indonesia ini, sontak mendapatkan respon Komisi V DPR RI, yang kemudian mengundang para perwakilan berbagai komunitas ojol untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI, Rabu 21 Mei 2025.
Menanggapi mengenai Rapat Dengar Pendapat tersebut, Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto kepada wartawan, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat terkejut dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Dengar Pendapat tersebut, yang ternyata tidak membahas agenda sesuai tertera pada undangan rapat tersebut.
” Di dalam undangan yang kami terima dari Komisi V DPR RI, bahwa RDP dengan agenda yang di bahas adalah mengenai pembahasan regulasi transportasi online ” ungkap Andi Kristiyanto kepada wartawan, Rabu, 21 Mei 2025 di Jakarta.
Akan tetapi, lanjut Andi, rapat dengar pendapat berbagai komunitas ojol dengan komisi V DPR RI tersebut, tidak membahas aspirasi kalangan ojol mengenai regulasi atau undang-undang tentang transportasi online, melainkan justru memperbincangkan mengenai desakan ke pihak aplikator agar menurunkan potongan tarif dari 20% menjadi 10%.
Bukan hanya itu dari alur perbincangan di forum RDP terkesan di dominasi oleh pihak tertentu, sehingga peserta RDP lainnya merasa terkooptasi pasalnya tidak ada ruang atau tidak ada kesempatan untuk mengemukakan aspirasi mengenai regulasi perundang-undangan tentang transportasi online.
” Ya, kondisi RDP saat itu sangat kacau, tidak ada kesempatan bagi kami dan rekan-rekan lain seperti dari FDTOI yang kemarin juga ikut turun aksi 205 dalam penyampaian pendapat dan juga merupakan perwakilan komunitas dan aliansi rekan-rekan ojol di beberapa daerah di Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya, kami merasa forum RDP tersebut mengkooptasi kami dan kami menduga adanya konspirasi terselubung antara pimpinan komisi V DPR beserta dengan pihak yang selama ini mengklaim dirinya sebagai pejuang Ojol, agar pembahasan di RDP tersebut tidak bahas regulasi melainkan   hal yang substantif melainkan oal potongan tarif 10%, ” tukas Andi.
Andi juga mengatakan bahwa pihaknya bersama rekan rekan lain nya, sangat menyayangkan penyelenggaraan RDP yang semestinya sebagai ruang menyerap aspirasi ojol untuk kehidupan kalangan ojol, namun yang terjadi justru terindikasi adanya penganalisasi-an untuk kepentingan tertentu.
” Melihat kondisi RDP dengan komisi V DPR RI sudah tidak sehat dan tidak aspiratif maka kami menolak Pelaksanaan RDP dengan komisi V DPR RI tersebut beserta hasil, ya karena tidak aspiratif dan tidak mengakomodir kepentingan mendesak kalangan ojol yang paling mendasar dan prioritas untuk segera di penuhi negara yakni Undang Undang Transportasi online yang mengakui mengayomi serta melindungi ojol sebagai pelaku usaha jasa transportasi online ” pungkas Andi Kristiyanto.
Tags :
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

Dugaan Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector di Banyuwangi, WOM Finance Diminta Buka Dasar Hukumnya

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS. COM – Penarikan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 bernomor polisi DK 1156 IS di wilayah Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, tepatnya di depan Masjid Arohman, menuai keberatan dari pemilik kendaraan, (RR). Mobil yang disebut dibeli melalui pembiayaan WOM Finance tersebut diduga telah ditarik paksa oleh pihak ketiga yang disebut sebagai debt …

x
x