Home / Headline / Megapolitan / Politik

Senin, 8 Agustus 2022 - 22:15 WIB

Diduga Enggan Cabut Pergub Era Ahok, Politisi PDIP Kritik Anies

Nasionalpos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa diketahui, KRMP terdiri atas perwakilan Jihan (LBH Jakarta), Bilal Sukarno (BEM UPN Veteran), dan Mohamad Ulul Azmi (Universitas Indonesia) serta beberapa unsur lainnya mengajukan permohonan untuk menemui Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Kamis ini. Audiensi tersebut untuk meminta Anies menindaklanjuti proses pencabutan Pergub 207 Tahun 2016 tentang Penerbitan Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau soal penggusuran yang sebelumnya pihak koalisi sudah beberapa kali menyampaikan persoalan ini secara tertulis maupun langsung.

Desakan warga Jakarta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memenuhi tuntutan warga soal Permohonan mengenai Pencabutan Pergub DKI 207/2016 tentang penggusuran, namun hal itu belum terealisasi, justru mengundang kritik Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, “Tinggal kemauan saja. Ini kan kewenangan gubernur, kalau ada kemauan, kenapa nggak dicabut?” ucap Gembong kepada awak media, Senin, 8/8/2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta di kawasan Kebon Sirih Jakarta Selatan.

Baca Juga  Update Data Corona (24/9/2021) Jumlah Pasien Positif 4.204.116 Orang dan Meninggal 141.258 Orang

Dia menambahkan, pergub tersebut bisa dicabut selama mendukung program penting di era saat ini atau setelahnya. Gembong mencontohkan, normalisasi atau penataan permukiman di bantaran sungai akan sulit dilakukan jika pergub 207 itu tidak dicabut.

“Kalau tidak dicabut tidak bisa dilakukan normalisasi. Pertanyaannya ada keinginan buat lakukan itu nggak?” tanya dia.

Sementara itu, dihubungi  di tempat terpisah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih memproses desakan pencabutan Pergub 207/2016. Menurut dia, evaluasi pencabutan sedang direncanakan lebih lanjut.

Baca Juga  Rijal Kobar, Korlap Aksi 1812 Sambangi Polda Metro Jaya

“Ya nanti liat dulu evaluasinya, karena kalaupun dicabut, tidak bisa tahun ini, harus tahun depan karena dimasukkan dulu dalam Program Penyusunan Pergub 2023,” kata Yayan kepada awak media di Jakarta, Senin, 8/8/2022

Anies, tidak akan menjabat sebagai Gubernur DKI lagi pada 16 Oktober 2022 nanti. Yayan mengatakan, dalam mencabut atau menyusun Pergub harus ada perencanaan lebih lanjut.

Dia mengeklaim, jika perencaanaan tidak jelas, berpengaruh pada persetujuan di tingkat Pemerintah Pusat melalui Kemendagri. “Karena kita kan harus memenuhi fasilitasi dulu di Kemendagri,” lanjut dia.

Ditanya ada arahan khusus dari Anies terkait itu, dia menolak menjawabnya. Meski demikian, sebagai program pemerintah, masukan dan permintaan dari masyarakat disebut Yayan pasti dikaji menyeluruh.(*dit)

 

 

Share :

Baca Juga

Pendukung Trump serbu Capitol Hill

Headline

Ada 5 Tewas, Jaksa Selidiki Keterlibatan Trump Dalam Kerusuhan di Capitol Hill
Gus Sholah

Headline

Gus Sholat Wafat Karena Gagal Jantung
Jokowi bertemu Biden di Glasgow Skotlandia

Headline

Jokowi dan Biden Bahas Laut China Selatan
SBY

Headline

Didiagnosa Kanker Prostat, SBY AKan Berobat ke AS
Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas

Headline

Dianggap Menyesatkan, MUI Tolak Ataturk Jadi Nama Jalan
akurat 20170803082959 U52GY5

Headline

Buntut Aksi Mogok ABK,Ketua FSP BUMN Desak Direksi PT JAI Tbk Di Pecat
djarot

Megapolitan

Jelang Lengser, Djarot Bagi-bagi Jabatan Komisaris BUMD
slamet abadi

Megapolitan

Slamet Abadi Tawarkan 9 Pakta Integritas Untuk Warga Jakarta