Home » Nasional » Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi 07 Apr 2026 65

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM

Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026).

Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin gergaji. Lokasi penebangan Diduga berada di area sempadan sungai yang secara aturan dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan secara bebas.

Saat dimintai keterangan, pekerja di lapangan mengklaim aktivitas tersebut telah mengantongi izin lengkap. Mereka juga menyebut pekerjaan itu milik seseorang berinisial AMN, yang disebut memiliki pabrik sepet, serta berkaitan dengan sosok lain berinisial S dari wilayah Songgon.

Namun, klaim tersebut langsung menuai keraguan setelah awak media melakukan penelusuran ke kantor Koordinator Sumber Daya Air (Korsda) Rogojampi yang berlokasi tidak jauh dari titik kegiatan.

Baca Juga :  Amien Rais Putus Asa

Petugas Juru Korsda, Handoko, secara tegas membantah adanya perizinan yang masuk terkait aktivitas tersebut.

“Tidak ada izin yang masuk ke kantor,” ujarnya singkat.

Pernyataan itu diperkuat oleh Pimpinan Korsda Rogojampi, Jasmani, yang menyebut dirinya tengah beristirahat karena kondisi kesehatan usai kecelakaan, namun tetap memberikan keterangan tegas.

“Saya lagi istirahat, Mas, karena sakit habis kecelakaan,” kata Jasmani.

Lebih jauh, Jasmani menegaskan bahwa aktivitas penebangan di lokasi tersebut tidak memiliki dasar perizinan yang jelas dan masuk dalam kawasan yang semestinya dilindungi.

“Kaitannya kayu itu di Desa Kedaleman, pinggir jalan atau pinggir saluran itu tidak ada keterangannya. Secara aturan itu sempadan jaringan irigasi milik dinas pengairan,” jelasnya.

Baca Juga :  Agar Tidak Terulang Kejadian Serupa, Mestinya MKD DPR RI Beri Sanksi Effendi Simbolon

Ia juga memastikan tidak ada komunikasi maupun pemberitahuan dari pihak pelaksana kepada Korsda Rogojampi, bahkan menilai aktivitas tersebut sebagai pelanggaran serius.

“Tidak ada kabar ke Korsda. Kami tidak berani mengeluarkan izin. Itu penebangan liar, Mas,” tegasnya.

Dengan adanya perbedaan mencolok antara klaim pekerja dan fakta di lapangan, Dugaan praktik ilegal semakin menguat. Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah daerah didesak segera turun tangan untuk mengusut tuntas, termasuk menelusuri pihak-pihak yang disebut terlibat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang disebut sebagai pemilik kegiatan (AMN atau S). Jika terbukti melanggar, kasus ini berpotensi menyeret pelaku ke ranah hukum sekaligus menjadi alarm keras atas lemahnya Pengawasan Lingkungan di wilayah tersebut.

(Tim).

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Membaca Motif Politik di Balik Satgas Dasco

Dhio Justice Law

30 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sulit dibaca semata sebagai langkah teknokratis. Dalam politik, terutama pada lingkar kekuasaan inti, hampir tidak ada penempatan strategis yang benar-benar netral dari kepentingan politik. Apalagi Dasco bukan hanya pimpinan DPR. Ia …

Pengurus DPD Gebu Minang Jawa Barat Periode 2026–2031 Dikukuhkan, Perkuat Sinergi Rantau dan Ranah

Suryana Korwil Jabar

30 Mei 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Jawa Barat resmi menggelar acara Pengukuhan Pengurus DPD Gebu Minang Jawa Barat periode 2026–2031 dengan mengusung tema “Sinergi Rantau dan Ranah dalam Menguatkan Ekonomi dan Budaya Minangkabau”, yang berlangsung di Balai Kota Bandung, Sabtu (30/5/2026). Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan …

Di duga Sampah sebagai Bancakan Anggaran: Poros Rawamangun Kritik Keras Arah Kebijakan Pemprov DKI

dito

29 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Kritik keras terhadap arah kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mencuat. Ketua Umum organisasi masyarakat Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto, SH kepada wartawan, yang menghubungi nya, ia menilai kebijakan pemilahan sampah yang saat ini digencarkan Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan pengelolaan sampah di ibu kota. “Kebijakan tersebut berpotensi hanya …

LA Connextion Kupas Ketahanan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik Global

dito

29 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sekelompok masyarakat yang pernah berkuliah di berbagai kampus di Kota Los Angeles dan berbagai kota lainnya di Amerika Serikat, menggelar Talkshow, Rabu 20 Mei 2026 lalu di peringatan hari Kebangkitan Nasional di ruang Jimbaran hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Acara ini di hadiri sebanyak 85 orang peserta Saat ini pada umumnya mereka yang …

Diduga Belum Kantongi Izin, Proyek Pembangunan di Benelan Kidul Disorot AWI Dpc Banyuwangi

- Banyuwangi

28 Mei 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Dugaan belum jelasnya perizinan pembangunan proyek di Dusun Padang Bulan, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, mulai menjadi sorotan publik. Aktivitas alat berat yang tampak beroperasi di lokasi proyek tersebut menuai perhatian dari berbagai pihak, termasuk Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Banyuwangi, Kamis (28/05/2026). Ketua AWI DPC Banyuwangi, Indra, menegaskan bahwa …

Kemitraan dengan Media Dipertanyakan, Wartawan Banyuwangi Sampaikan Kritik ke Polresta

- Banyuwangi

27 Mei 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com -Gelombang kekecewaan terhadap pola komunikasi dan kemitraan jajaran Polresta Banyuwangi mulai mengemuka. Sejumlah wartawan menilai institusi kepolisian di bawah kepemimpinan Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan belum sepenuhnya menjalankan hubungan yang sehat, terbuka, dan profesional dengan seluruh insan pers. Keluhan itu muncul setelah beberapa jurnalis mengaku mengalami perlakuan yang dinilai diskriminatif dalam akses informasi …

x
x