Diduga Tidak Adanya Transparansi BPP BBM dan Penerima Subsidi BBM, Di Ungkap Politisi PDI-P

- Editor

Selasa, 6 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasionalpos.com, Jakarta- Adanya indikasi kuat tidak transparannya data Biaya Pokok Produksi (BPP) BBM serta alokasi APBN untuk subsidi energi, subsidi perlindungan sosial dan energi bagi keluarga tidak mampu, demikian disampaikan Rieke Diah Pitaloka Anggota Komisi VI DPR RI

“Pada Rapat Kerja 5 September 2022 lalu, Komisi VI DPR RI sudah meminta kepada Kementerian BUMN menyampaikan secara tertulis terkait lima poin, “ungkap Rieke Diah Pitaloka kepada pers, Selasa, 6/9/2022 di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

Pertama, Sebut Rieke, adalah soal BPP crude oil dari Indonesia. Kedua, rincian BPP crude oil impor. Ketiga, rincian impor crude oil, LPG, dan LNG dari tahun 2011-2022. Keempat, rincian dan dari mana sumber data penerima subsidi energi BBM, LPG dan Listrik termasuk prosedur dan mekanisme, serta indikator dan variabel pendataan yang digunakan sebagai acuan penerima subsidi energi. Kelima, tunggakan hutang subsidi pemerintah ke pertamina dan PLN.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Namun hingga hari ini, data-data yang diminta belum disampaikan Kementerian BUMN. Karena itu tidak ada data yang akurat dan aktual tentang BPP crude oil dari Indonesia maupun impor, untuk mengungkap berapa sesungguhnya angka keekonomian yang dimaksud pemerintah,” tutur Rieke

Di sisi lain, kata politisi PDI-Perjuangan ini, data penerima subsidi termasuk prosedur dan mekanisme serta indikator dan variabel pendataan yang digunakan sebagai acuan penerima subsidi energi, juga belum disampaikan ke Sekretariat Komisi VI DPR RI. Maka itu, Rieke mendukung pembatalan kenaikan harga BBM subsidi karena ada indikasi kuat tidak adanya transparansi BPP BBM dan penerima subsidi BBM.

Baca Juga :   Menparekraf Ajak Pelaku Ekraf Bandar Lampung Masuk Ekosistem KaTa Kreatif Indonesia

Rieke juga mempertanyakan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk 20,65 juta keluarga tidak mampu bersumber dari relokasi anggaran subsidi BBM. Dia menuturkan, pemerintah pada 3 September 2022 menyebutkan lebih dari 70 persen subsidi BBM dinikmati kelompok mampu, karenanya sebagian subsidi energi dialihkan untuk BLT BBM senilai Rp12,4 triliun untuk 20,6 juta keluarga tidak mampu yang sudah dialokasikan sebelumnya dan subsidi senilai Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta.

“Alokasi APBN untuk BLT sebesar Rp28,8 triliun dari pos perlindungan sosial dan ditambah Rp12,4 triliun dari relokasi anggaran APBN untuk subsidi BBM untuk 20,6 keluarga tidak mampu. BLT Perlindungan Sosial Rp28,8 triliun untuk 20,6 juta keluarga tidak mampu, artinya per-keluarga tidak mampu seharusnya mendapatkan Rp1,39 juta dari BLT, ” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII tersebut.

Rieke pun mempertanyakan dari mana sumber penerimaan data subsidi energi BBM, termasuk bagaimana prosedur dan mekanisme, serta indikator dan variabel pendataan yang digunakan sebagai acuan penerima subsidi BBM. Dia mengatakan, apakah terjadi duplikasi anggaran untuk BLT BBM dan subsidi bagi pekerja dari APBN perlindungan sosial dan realokasi anggaran subsidi BBM September 2022. “Apakah data 20,6 juta warga penerima BLT perlindungan sosial dan 20,6 juta penerima BLT BBM adalah data yang sama?” katanya.

Baca Juga :   Hukum Maksimal Untuk Pelaku Judi Online Bakal Diterapkan Kejakgung

Menurutnya, jika keluarga tidak mampu penerima BLT perlindungan sosial sama dengan data penerima BLT BBM, maka seharusnya per-keluarga mendapatkan Rp1,39 juta dari BLT Perlindungan Sosial dan Rp600 ribu dari BLT BBM. “Harusnya 1 keluarga mendapatkan Rp1,99 juta. Berdasarkan argumentasi di atas saya secara pribadi mendukung Presiden Jokowi untuk membongkar indikasi kuat tidak transparannya BPP BBM dan alokasi APBN energi, serta untuk subsidi perlindungan sosial dan subsidi BLT BBM,” tegas Rieke.

Selanjutnya, Rieke mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigatif terhadap Pertamina. Ketiga, mendukung KPK dan Kejaksaan Agung membongkar indikasi permainan impor BBM. Keempat, mendukung KPK dan Kejaksaan Agung mengungkap indikasi  penyimpangan uang negara yang indikasinya beroperasi melalui data-data yang tidak aktual dan akurat terkait BPP BBM dan penerima subsidi bantuan sosial dan BLT BBM,” pungkas Rieke

 

 

Loading

Berita Terkait

Mbah Semar “HAN 2024” PR Pemerintah Mencerdaskan GENERASI PENERUS BANGSA Dalam Pendidikan
Dandim 0825/Banyuwangi Hadiri Finish Tour De Ijen Tahun 2024
Gapai Pengakuan, Brebes Daftarkan IG Garam hingga Batik Salem
Peringati HBA, Kajari Brebes Sampaikan Amanat Jaksa Agung
Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) Nyatakan Eksistensi dan Legalitasnya
Edukasi Tertib Lalu Lintas Sejak Dini, Satlantas Polres Lumajang Gelar Police Goes to School di MI Muhammadiyah Kedungjajang
Polsek Sumbersuko Gelar Patroli dan Cek SPBU Antisipasi Kecurangan
Polsek Pasirian Gelar Program “Polisi Ketok” untuk Bantu Anak Sekolah dan Pengguna Jalan

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 19:32 WIB

Mbah Semar “HAN 2024” PR Pemerintah Mencerdaskan GENERASI PENERUS BANGSA Dalam Pendidikan

Selasa, 23 Juli 2024 - 19:24 WIB

Dandim 0825/Banyuwangi Hadiri Finish Tour De Ijen Tahun 2024

Selasa, 23 Juli 2024 - 18:11 WIB

Gapai Pengakuan, Brebes Daftarkan IG Garam hingga Batik Salem

Selasa, 23 Juli 2024 - 18:05 WIB

Peringati HBA, Kajari Brebes Sampaikan Amanat Jaksa Agung

Selasa, 23 Juli 2024 - 17:58 WIB

Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) Nyatakan Eksistensi dan Legalitasnya

Selasa, 23 Juli 2024 - 17:32 WIB

Polsek Sumbersuko Gelar Patroli dan Cek SPBU Antisipasi Kecurangan

Selasa, 23 Juli 2024 - 17:30 WIB

Polsek Pasirian Gelar Program “Polisi Ketok” untuk Bantu Anak Sekolah dan Pengguna Jalan

Selasa, 23 Juli 2024 - 17:27 WIB

Polsek Kedungjajang Gelar Patroli Dialogis di Desa Grobogan untuk Jalin Komunikasi dan Cegah Gangguan Kamtibmas

Berita Terbaru

Nasional

Dandim 0825/Banyuwangi Hadiri Finish Tour De Ijen Tahun 2024

Selasa, 23 Jul 2024 - 19:24 WIB

Nasional

Peringati HBA, Kajari Brebes Sampaikan Amanat Jaksa Agung

Selasa, 23 Jul 2024 - 18:05 WIB