Home » Ekonomi » Diharapkan Pemprov DKI Jakarta Semakin Perkuat Kolaborasi dengan Semua pihak Dalam Berdayakan UMKM

Diharapkan Pemprov DKI Jakarta Semakin Perkuat Kolaborasi dengan Semua pihak Dalam Berdayakan UMKM

dito 04 Des 2025 224

NasionalPos.com, Jakarta-

Perkembangan sektor UMKM di Indonesia semakin melesat tinggi di seluruh Indonesia dan sektor ini dapat dikatakan menjadi pendorong ekonomi daerah. Secara khusus, Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian di Indonesia memiliki sektor UMKM yang potensial,

Hingga saat ini, sektor UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian di DKI Jakarta. Namun pengelolaan UMKM di DKI Jakarta, masih mempunyai banyak keterbatasan, demikian di sampaikan oleh Dr Munawaroh, MSi Dosen UNJ kepada wartawan, Kamis, 4/12/2025 di Jakarta.

” Masih banyak UMKM di DKI Jakarta tidak berbadan hukum, kemudian masih belum optimalnya pelaku UMKM memanfaatkan era digital untuk melakukan peningkatan nilai tambah produk, promosi produk, serta penyusunan laporan keuangan” ungkap Dr Munawaroh, MSi yang juga merupakan Tokoh Perempuan Inspiratif.

Baca Juga :  Eks Kepala Bea Cukai Makassar Jalani Sidang Dakwaan

Menurutnya permasalahan lainnya yang melekat pada UMKM terletak pada segi perizinan hingga akses permodalan, serta akses promosi yang belum optimal berakibat pertumbuhan UMKM melambat dan belum di rasakan manfaatnya bagi masyarakat, pelaku usaha UMKM maupun sebagai sektor sumbangsih Penghasilan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

” Oleh sebab itu, sudah semestinya , Pemprov DKI Jakarta menginisiasikan suatu program dalam rangka mewadahi dan menjembatani antara sumber daya dan potensi UMKM di DKI Jakarta agar bisa berdaya saing, “tukas Dr Munawaroh, MSi

Baca Juga :  Bawaslu Minta Jajaran Tangani Pelanggaran Pilkada Secara Profesional

Tentunya, lanjut Dr Munawaroh MSi, hal tersebut membutuhkan penguatan kolaborasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya, seperti pihak swasta dan masyarakat, selain itu yang perlu di pahami oleh pihak Pemprov DKI Jakarta bahwa kolaborasi adalah solusi dalam administrasi publik modern untuk peningkatan produktivitas serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien .

” Melihat potensi UMKM yang besar apalagi di era digital,maka harus di bina dengan pengelolaan serta pemberdayaan, pendampingan UMKM yang lebih efektif dan lebih mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari kementerian/lembaga, sektor swasta, komunitas sipil, startup atau marketplace, perguruan tinggi, maupun masyarakat. ” Pungkas Dr Munawaroh MSi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Respons Aspirasi Pedagang, Pemdes Cipendeuy Buka Dialog Soal Sistem Parkir Pasar Cipeundeuy

Dewi Apriatin

02 Mar 2026

Bandung Barat,NASIONALPOS .COM<>   2 Maret 2026 – Pemerintah Desa Cipendeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, angkat bicara terkait polemik pemasangan sistem gateway parking di Pasar Tradisional Cipeundeuy yang sebelumnya disebut dilakukan tanpa sosialisasi dan perencanaan matang. Kepala Desa Cipendeuy, Rusmana, menegaskan bahwa proyek tersebut bukanlah kebijakan mendadak. Menurutnya, program itu telah dirancang sejak beberapa bulan …

Momentum Kedua Anas Urbaningrum dalam Pentas Politik Nasional

Dhio Justice Law

01 Mar 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Pesta Demokrasi Tanah Air masih tiga tahun lagi, namun publik mencermati mesin politik mayoritas partai politik mulai dipanaskan. Branding partai dan sosok atau figure pun dibangun. Meski ada pesimis dibenak sebagian publik Tanah Air menyaksikan sepak terjang para elit politik yang kerap mengecewakan dan tak …

Tanda Tangan Ketua DPRD Diduga Dipalsukan, Skandal Undangan PAW Pesibar Memanas: Siapa Aktor Intelektualnya

Admin Redaksi

28 Feb 2026

NASIPNALPOS.com PESISIR BARAT, 28 Februari 2026 – Aroma skandal mencuat dari gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Tanda tangan Ketua DPRD dalam surat undangan pertama pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD diduga dipalsukan. Kasus yang sempat menjadi bisik-bisik internal kini resmi memasuki babak hukum. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi, atau yang …

Darurat Tak Bisa Menunggu: Dugaan Kelalaian IGD RSUD Cikalong Wetan Uji Kepatuhan Hukum

Dewi Apriatin

27 Feb 2026

Darurat Tak Bisa Menunggu: Dugaan Kelalaian IGD RSUD Cikalong Wetan Uji Kepatuhan Hukum BANDUNG BARAT – Dugaan tersendatnya penanganan pasien sesak napas di IGD RSUD Cikalong Wetan bukan sekadar isu pelayanan. Ini menyentuh jantung kewajiban hukum rumah sakit dalam kondisi gawat darurat. Video yang beredar memperlihatkan kepanikan keluarga yang merasa anaknya tidak segera ditangani. Di …

KOBAR: Pejuang Demokrasi Hingga Misi Kemanusiaan

Dhio Justice Law

26 Feb 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Pada 25 Februari 2026, Komando Barisan Rakyat (KOBAR) genap berusia 11 tahun. Sebagai sebuah organisasi gerakan, perjalanan panjang telah dilalui KOBAR. Ia telah melalui sejumlah fase; Pembentukan, Konsolidasi, ujian internal hingga ujian eksternal. Dalam pengamatan publik, KOBAR pun telah melewati beragam dinamika tak hanya …

Polres Karawang Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadhan, Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok

Iyut Ermawati - Karawang

24 Feb 2026

nasionalpos .com -Karawang – Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Polres Karawang bersama pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Program ini akan berlangsung di Lapangan Karang Pawitan, Kabupaten Karawang, pada Selasa (24/02/2026) mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai. Komitmen Bersama Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Jawa …

x
x