Home » Headline » Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, itu Hoax, Rudy Darmawanto Bakal Laporkan ke pihak Kepolisian.

Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, itu Hoax, Rudy Darmawanto Bakal Laporkan ke pihak Kepolisian.

dito 01 Jul 2025 252

NasionalPos.com, Jakarta-Rudy Darmawanto, SH Ketua Poros Rawamangun kepada wartawan yang menghubunginya, diri nya merasa heran dan sekaligus kesal,

Ketika membaca pemberitaan tentang adanya sekelompok orang yang menamakan diri Kelompok Aktivis Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta tahun 2020, kemudian di tayangkan oleh Media online JejakPos.id, tgl 30 Juni 2025.

” Ya, saya sangat kesal dengan berita tersebut, yang mengada-ngada, tidak obyektif dan sangat terkesan manipulatif, “ungkap Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun kepada wartawan, Selasa, 1 Juli 2025 di Jakarta.

Menurut Rudy, berita tersebut bukan hanya mengada-ada, bahkan mengandung fitnah yg keji dan tidak berdasar, pasalnya , meski dirinya tidak terlibat langsung dalam kegiatan bansos covid pada waktu,

Baca Juga :  Satgas Pamtas Yonif 645/Gty ikuti Acara Merah Putih Tapal Batas (MPTB) Ke-4 Tahun 2022

Akan tetapi dirinya mencermati secara seksama dan obyektif bahwa faktanya semua masyarakat Jakarta merasakan manfaatnya, yang secara langsung bansos covid tsb di salurkan melalui aparat kelurahan ke RW dan ke ketua RT di seluruh jakarta.

” Itu jelas secara terbuka dinyatakan ke seluruh pihak yang berwenang serta seluruh warga Jakarta, bahwa secara nyata dan pasti disebut kan bantuan sosial dari Pemprov DKI untuk masyarakat Jakarta” tukas Rudy Darmawanto SH.

Bukan hanya itu, sambung Rudy, penyaluran bansos di masa covid 19 itu, di awasi dan di pantau oleh DPRD DKI Jakarta beserta instansi aparat negara terkait, termasuk KPK, Kejaksaan dan juga BPK maupun BPKP, adapun mereka itu mengawasinya sangat ketat, dari mulai penganggaran sampai dengan pelaksanaannya oleh Perumda Pasar Jaya.

” Bahkan Soal anggaran dan lainya, sepengetahuan saya juga telah dirilis oleh perumda pasar jaya secara terbuka waktu itu, baik melalu hasil kajian BPK, BPKP dan DPRD DKI Jakarta, dan di nyatakan clear, tidak masalah, semua berlangsung dengan transparan, serta akuntabel.”Tandas Rudy.

Baca Juga :  Ada Menteri Prabowo Yang Kurang Seirama Ungkap Dasco

Lebih lanjut Rudy mengemukakan bahwa pihaknya menduga adanya rekayasa manipulatif data yang di sampaikan KAMAKSI, yang di gunakan untuk menciptakan dan menggiring opini publik yang tentunya di buat seakan akan benar, padahal itu hoax, bahkan bisa berdampak menimbulkan kegaduhan di ranah publik maupun memicu terjadinya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan juga aparatur negara.

 

” Atas ketidak beneran berita tersebut maka saya berencana melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian atas tindakan yang melanggar UU ITE Pasal 28 tentang penyebar berita bohong yang menyesatkan,” pungkas Rudy Darmawanto

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Anggaran Operasional Disporaparekraf Pesibar Tembus Rp1,5 Miliar, Rakyat Dapat Apa?

Iyut Ermawati - Karawang

13 Agu 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat, 13 Agustus 2026 || Di tengah kebutuhan pembangunan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif yang masih menanti sentuhan nyata, rencana belanja operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 justru menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada Rabu, 12 Agustus 2026, anggaran operasional pada sejumlah …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

x
x