Home » Headline » Dugaan Korupsi Pembangunan rusun Mahasiswa IAIN Laa Roiba, Sudah Di Adukan ke BPK RI

Dugaan Korupsi Pembangunan rusun Mahasiswa IAIN Laa Roiba, Sudah Di Adukan ke BPK RI

dito 13 Mar 2025 256

Nasionalpos.com, Bogor 

Dugaan adanya tindak pidana korupsi maupun mark up pada proyek Pembangunan rumah Susun mahasiswa IAIN Laa Roiba yang terletak di kec. Cibinong , Kabupaten Bogor, dengan biaya dari APBN, tahun anggaran 2022, senilai Rp 5 milyar lebih, telah di adukan ke Badan Pemeriksa Keuangan RI demikian di sampaikan oleh Asep Sunandar Ketua LSM Pemantauan Pembangunan Bogor ( Bogor Development Watch) kepada wartawan, Kamis, 13 Maret 2025 di Bogor.

” Temuan adanya dugaan korupsi pada Proyek Pembangunan Rusun Mahasiswa IAIN Laa Roiba sudah kami adukan ke BPK RI beserta data yang kami miliki , ” ungkap nya.
Menurut Asep, pengaduan ke BPK RI, tentunya bukan asal mengadu saja, melainkan sudah di lengkapi data empiris maupun fakta yang di temukan di lapangan, sehingga dapat menjadi acuan untuk BPK RI agar segera melakukan audit investigatif secara komprehensif, terukur dan terarah.
” Kami tidak asal melapor begitu saja, tentunya di sertai data empiris dan faktual di tambah ada nya kesaksian dari masyarakat maupun pihak terkait dengan proses pembangunan tersebut ” tukas Asep.
Untuk itu, lanjut Asep, di perlukan adanya audit investigatif terhadap anggaran yang di gunakan dalam pembangunan rusun Mahasiswa IAIN LAA Roiba, bukan hanya itu, dirinya juga sangat berharap agar BPK RI juga melakukan pemanggilan terhadap oknum pejabat kuasa Anggaran Kementerian PUPR yang berwenang bertanggungjawab atas dana pembangunan rusun tersebut, serta juga memeriksa pejabat Yayasan yang mengelola IAIN Laa Roiba
” Ya, alangkah berdosa nya kami jika melihat kezaliman, kecurangan dalam pembangunan rusun Mahasiswa IAIN Laa Roiba kemudian kami membiarkan nya, untuk itu kami mendesak agar BPK RI segera menindaklanjuti pengaduan kami, demi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini , ” pungkas Asep.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Cegah Gangguan Kamtibmas, Polsek Pesisir Utara Gelar Patroli Malam di Titik Rawan

Taufik Hidayat

18 Nov 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Pesisir Utara melaksanakan patroli malam di wilayah hukum Polsek Pesisir Utara, Selasa (17/11/2026). Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan sebagai upaya preventif guna mengantisipasi tindak kriminalitas, gangguan kamtibmas, serta menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, khususnya pada malam hari. Dalam pelaksanaan patroli, …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

x
x