Home » Nasional » Gelar Kunjungan ke Lapas Banyuwangi, Dirjen HAM Pastikan Penerapan Layanan Berbasis HAM Berjalan dengan Baik

Gelar Kunjungan ke Lapas Banyuwangi, Dirjen HAM Pastikan Penerapan Layanan Berbasis HAM Berjalan dengan Baik

Wulandari 04 Okt 2024 89

NASIONALPOS.com BANYUWANGI – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dhahana Putra melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi, Jumat (4/10).

Kunjungan itu dalam rangka memberikan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari petugas Pemasyarakatan dan Imigrasi, serta memastikan layanan berbasis HAM di Lapas Banyuwangi telah berjalan dengan baik.

Di Lapas Banyuwangi, Dhahana meninjau berbagai layanan yang ada, mulai dari layanan kunjungan, tempat pengolahan bahan makanan, pembinaan, hingga kamar khusus Warga Binaan lanjut usia (lansia).

“Kami melihat di Lapas Banyuwangi telah terdapat sel yang dikhususkan untuk Warga Binaan dengan kategori lansia,” ujarnya.

Baca Juga :  Legislator Desak Pemerintah Sediakan Vaksin Covid-19 Untuk Anak

Menurutnya, di sel khusus lansia itu juga telah dilengkapi dengan fasilitas yang representatif untuk menunjang pemeliharaan kesehatan bagi Warga Binaan lansia.

“Hal itu menjadi gambaran bahwa penerapan layanan berbasis HAM di Lapas Banyuwangi telah berjalan dengan baik,” unkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen HAM juga memberikan pengarahan kepada kepala satuan kerja maupun perwakilan dari satuan kerja se Korwil Jember, diantaranya Lapas Jember, Bapas Jember, Lapas Bondowoso, Rutan Situbondo dan Imigrasi Jember.

Dhahana menegaskan bahwa seluruh layanan pada satuan kerja dibawah Kemenkumham wajib untuk menerapkan layanan berbasis HAM, sehingga mampu mewujudkan peningkatan kualitas layanan yang akan berpengaruh pada kepuasan layanan bagi masyarakat.

Baca Juga :  Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan angkatan 25 itu menyebut terdapat beberapa indikator pelayanan publik berbasis HAM, yaitu tepat, cepat, efisien, transparan dan akuntabel.

“Jika indikator tersebut dilakukan dengan baik, maka akan menjadi gambaran bahwa pelayanan publiknya telah berjalan dengan baik,” terangnya.

Untuk itu, secara prinsip pelayanan berbasis HAM adalah pelayanan yang diberikan dengan cara nondiskiriminasi atau setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan yang setara tanpa membeda-bedakan.

“Memberikan layanan tanpa membedakan suku, agama dan ras merupakan salah satu prinsip Hak Asasi Manusia,” pungkasnya.

**Humas lapas Banyuwangi**

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Menkumham Di desak Andi Darwin R Rangreng SH MH, Segera Tutup Celah Hukum Pembentukan Organisasi Advokat Lewat Jalur ORMAS

dito

22 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan semakin menjamurnya organisasi advokat baru yang terbentuk di duga adanya celah hukum selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membentuk organisasi advokat melalui jalur pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) berbasis perkumpulan. Maka kepada wartawan, Sabtu, 22/8/2026 di Jakarta, Praktisi hukum Andi Darwin R Rangreng SH MH, ia mengatakan bahwa dirinya …

Dana USD 26 Juta Adalah Amanah Kemanusiaan Secara Hukum Terpisah dari Kasus Febrie Adrianyah,Harus di Kembalikan

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Terkait dengan keberadaan dana sebesar USD 26.000.000 yang saat ini ikut menjadi barang bukti dalam penyidikan, kepada wartawan, Jumat , 21 Agustus 2026 di Masjid Almusyawaoroh Klapa Gading Jakarta Utara, Andi Darwin R. Ranreng, S.H. selaku kuasa hukum Agustino Boer, menjelaskan bahwa dana tersebut adalah dana amanah kemanusiaan murni yang secara hukum …

Wali Kota Serahkan Bantuan Modal Usaha kepada 120 Pelaku UMKM

Andi Ledi Lubuk Linggau

19 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menyerahkan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kota Lubuk Linggau, Rabu (19/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, H Rachmat Hidayat menyampaikan bahwa bantuan modal usaha UMKM telah memasuki tahap ketiga. Pada tahap pertama, bantuan disalurkan kepada 40 pelaku usaha, tahap kedua sebanyak 35 pelaku …

MAPPI & Dosen Usakti Desak KPK Tangkap Ainun Naim atas Dugaan Keterlibatan Kasus Google Cloud

dito

19 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sebanyak ratusan orang dari Masyarakat Aliansi Peduli Pendidikan (MAPPI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 19/8/2026   Mengusung tuntutan agar Mendesak KPK agar segera memanggil Ainun Na’im Sekjen Kemendikbudristek 2019-2021, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadim Makarim     ” Ya, …

x
x