Home » Headline » Gerakan Bebaskan Bawaslu Dari Korupsi Desak Kejakgung & KPK RI Usut Dugaan Korupsi Comand Center Bawaslu RI

Gerakan Bebaskan Bawaslu Dari Korupsi Desak Kejakgung & KPK RI Usut Dugaan Korupsi Comand Center Bawaslu RI

dito 12 Jun 2025 258

Nasionalpos.com, Jakarta 

Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kedaulatan masyarakat, yang juga memiliki hak maupun kewajiban untuk tidak membiarkan terjadi dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan Anggaran command center bawaslu RI tahun 2024 sebanyak Rp. 339M, demikian di sampaikan M. Iqbal fiddia Koordinator Gerakan Nasional Bebas Korupsi kepada wartawan di Gedung Kejagung RI, Kamis, 12 Juni 2025..

” Kami dapat informasi bahwa itu hasil dari temuan dan kerugian negara dari BPK RI sebesar 11 M yang terindikasi ada permainan antara tim BPK dan KPA dan PPK bawaslu RI.”ungkap Iqbal Fiddia.
Menurut Iqbal, Command center bawaslu RI yang ada sekarang bertempat di bawaslu RI di lantai 5 gedung utama, di sinyalir kondisi tidak sesuai dengan jumlah nominal pengadaan sebesar Rp 339 M yang disebut sebelumnya,
padahal Anggaran renovasi sebesar 715 M lebih dengan pemakaian anggaran untuk renovasi kantor gedung A dan B sebesar 659 M dan selain itu juga terdapat temuan BPK RI sebesar 1,14 M yang juga terindikasi ada permainan antara tim BPK RI dengan KPA dan PPK bawaslu RI.
“Maka dari itu untuk mengawal dugaan kasus tersebut, kami menuntut agar Kejagung maupun KPK mengusut tuntas dugaan penyelewengan Anggaran command center bawaslu RI tahun 2024 sebanyak 339M yang merupakan hasil dari temuan, serta kerugian negara dari BPK RI sebesar Rp 11 M (indikasi ada permainan antara tim BPK dan KPA dan PPK Bawaslu RI) “tukas Iqbal
Selain itu, lanjut Iqbal, pihaknya mendesak agar Kejakgung dan KPK melakukan audit investigatif terhadap Command Center Bawaslu RI yg bertempat di bawaslu RI di lantai 5 gedung utama, pasalnya, kondisinya tidak sesuai dgn jumlah nominal pengadaan sebesar 339 M.
” Kami juga mendesak Kejagung maupun KPK agar memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Command center ” tandas Iqbal
Tidak hanya itu, sambung Iqbal, pihaknya juga mendesak Kejagung maupun KPK RI segera membentuk team guna mengaudit Anggaran renovasi sebesar Rp 715 M lebih dengan pemakaian anggaran untuk renovasi kantor gedung A dan B sebesar Rp 659 M dan temuan BPK RI sebesar Rp 1,14 M (indikasi ada permainan antara tim BPK RI dengan KPA dan PPK Bawaslu RI) karena hanya renovasi  tidak ada pembangunan kantor.
” Ya, apabila Kejagung maupun KPK tidak segera mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi keberadaan Command center di Bawaslu RI, maka hal itu akan semakin menambah ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja Kejagung RI maupun KPK RI.” Pungkas Iqbal.
Tags :
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

Dugaan Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector di Banyuwangi, WOM Finance Diminta Buka Dasar Hukumnya

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS. COM – Penarikan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 bernomor polisi DK 1156 IS di wilayah Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, tepatnya di depan Masjid Arohman, menuai keberatan dari pemilik kendaraan, (RR). Mobil yang disebut dibeli melalui pembiayaan WOM Finance tersebut diduga telah ditarik paksa oleh pihak ketiga yang disebut sebagai debt …

x
x