GMBK Mencium Dugaan Kejanggalan Pengusutan Kasus korupsi BTS 4 G Bakti Kemenkominfo

NasionalPos.com, Jakarta- Sejumlah indikasi adanya kejanggalan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Telekomunikasi (BTS Bakti), nampaknya tercium dengan adanya upaya dari pihak terduga melalui berbagai cara, serta adanya dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut, sehingga menimbulkan berlarut-larutnya penetapan tersangka terhadap Jhonny G Plate Menkominfo dalam kasus tersebut.

Meskipun sudah dipanggil dan diperiksa sebanyak 2 kali, tapi sampai sekarang belum ada kepastian dari pihak penyidik jampidsus Kejakgung RI untuk segera melakukan gelar perkara kasus tersebut, demikian disampaikan Siti Zulikha Ketua Gerakan Mahasiswa Berantas Korupsi (GMBK)kepada awak media, Selasa, 4 April 2023 di Jakarta.

“ Ini kan aneh dan janggal, sudah dua kali diperiksa tapi belum juga dilaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka.”ucap Siti Zulikha.

Padahal, lanjut Siti Zulikha, dalam prosedur hukum yang berlaku, apabila dalam suatu perkara, telah ditemukan minimal dua alat bukti, maka bisa ditetapkan seorang tersangka dalam perkara tersebut, nah dalam kasus dugaan korupsi BTS 4 G Bakti Kemenkominfo, informasi yang diperolehnya menyebutkan hasil penyidikan memastikan Johnny adalah sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran proyek tersebut, yang punya kewenangan untuk mengatur anggaran proyek, kemudian dengan adanya pengembalian uang setengah miliar terkait dengan peran Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate, itu bukti pertama,

Kemudian alat bukti berikutnya adalah adanya bukti-bukti terkait permintaan dan penerimaan uang bulanan yang diduga dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate terkait proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka Anang Achmad Latief (AAL) selaku Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dan fakta itu terungkap dalam Berita Acara Perkara (BAP) Anang Achmad Latief (AAL).

“ Ya, menurut kami, dua alat bukti tersebut, sudah bisa meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, ini membuat kami heran, mengapa yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai tersangka?”.tukas Siti.

Kejanggalan lain lanjut Siti, terkait adanya dugaan keterlibatan politisi Partai Nasdem Bernama Dony Imam Priambodo (DIP) sebagai staf ahli di Kemenkominfo, yang diduga berperan sebagai pemberi saran dan masukan untuk menguntungkan perusahaan tertentu dalam lelang proyek tersebut, yang sampai sekarang belum juga dipanggil dan diperiksa oleh Jampidsus, padahal indikasi itu nampak adanya peran DIP yang sangat berpengalaman dibidang pembangunan tower BTS, dan diduga yang bersangkutan mengerti serta memahami seluk beluk pembangunan Tower BTS tersebut, karena memiliki perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan pendirian Tower BTS, dengan nama Propelindo sejak tahun 2002,sebagai mitra investasi dari Telkom Flexi, salah satu divisi PT Telkom Indonesia, di bidang pembangunan Tower BTS dan Repeater di seluruh Indonesia.

“Kami mendukung dan mengapresiasi kinerja penyidik Jampidsus, tapi kami juga sangat berharap dukungan itu mesti direspon oleh penyidik Jampidsus dengan segera menetapkan Jhonny G Plate sebagai Tersangka dan segera memanggil sekaligus memeriksa politisi partai Nasdem berinisial DIP tersebut.”pungkas Siti.