GN98 Tegaskan Reformasi Polri Harus Berlandaskan Filosofis Supremasi Sipil.

NasionalPos.com, Jakarta-

Bertempat di Rumah Makan Handayani Gerakan Nasional ’98 (GN’98), Minggu 21 September 2025 menggelar _Ngobrol Santai Bersama Awak Media_ dengan tema “Supremasi Sipil Menjadi Landasan Filosofis dari Reformasi POLRI”.

Acara yg di hadiri ratusan aktivis yang bukan hanya dari kalangan aktivis 98, melainkan juga di hadiri aktivis genz dari Jabodetabek maupun dari luar Jabodetabek ini, menghadirkan tiga narasumber yakni Bambang Pudjo, SH. (Praktisi Hukum) – membahas Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi POLRI sesuai Konstitusi., Anton Aritonang (Ketua Umum GN’98) – mengangkat topik Demokrasi Konstitusional sebagai Marwah Reformasi 1998, dan Dodi Ilham (Presiden GOBER Community) – memaparkan Supremasi Sipil melalui Civil Society Komunitas Ojol.

Dalam paparannya, Bambang Pudjo, SH. mengatakan bahwa reformasi 1998 telah memisahkan TNI–Polri agar Polri berdiri sebagai aparat sipil. Namun, penyimpangan fungsi masih terjadi karena Polri kerap masuk ke ranah politik praktis dan bisnis, sehingga memicu terjadinya berbagai perilaku yang justru merusak citra Polri, yang kemudian memunculkan issue untuk memperlemah Polri memperkuat TNI atau militeristik.

” Semestinya Polri harus berterimakasih kepada gerakan mahasiswa 1998, yang telah memperjuangkan pemisahan Polri dari TNI, kita tidak boleh mengembalikan Polri pada masa 80 tahun lalu, Polri di bawah departemen dalam negeri, kita jgn mundur di masa lalu, Reformasi Polri bukan berarti Polri itu harus di posisikan seperti masa lalu, tapi Reformasi Polri sebagai Polri yang dapat bertransformasi menjadi aparat hukum rakyat yang profesional, demokratis, dan berpihak pada keadilan sosial.” Ungkap Bambang Pujo yg juga salah satu aktivis Forkot 98.

Sedangkan Anton Aritonang dalam paparannya, ia mengatakan demokrasi konstitusional adalah ruh Reformasi 1998. Namun, praktik oligarki dan politik transaksional masih menggerus marwah reformasi, Untuk itulah supremasi sipil adalah konsekuensi logis dari demokrasi konstitusional.

” Tanpanya, reformasi kehilangan arah dan tentunya demokrasi berpotensi kembali dikooptasi kekuasaan. Oleh karena itu GN’98 menegaskan peran moralnya untuk terus mengawal marwah reformasi, tentunya dengan mempertahankan dan menjaga Supremasi sipil, jangan sampai kembali ke era Supremasi Militer yang meniadakan demokrasi ” tegas Anton Aritonang yang juga aktivis sekaligus inisiator Forum Bersama 98.

Sementara itu, Dodi Ilham mengungkapkan adanya dimensi akar rumput melalui komunitas driver online (ojol) sebagai salah kekuatan civil society, yang saat ini sudah berjumlah jutaan, akan tetapi mereka ini hanya bertahan pada survival income, dengan take-home pay rata-rata Rp1,47 juta/bulan, jauh di bawah UMP DKI Jakarta 2025 sebesar Rp5,067 juta.

Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan negara terhadap pekerja platform digital.

“Oleh karena sebagai langkah solusi kami menawarkan adanya Payung hukum untuk ojol yang mencakup tiga pilar perubahan: a. Koperasi Pekerja untuk membangun ekosistem mandiri; b. Sertifikasi Kompetensi (Satria Gati) untuk legitimasi profesi driver; c. Desentralisasi Teknologi untuk transparansi dan kedaulatan data.” Tandas Dody Ilham yang juga aktivis FKSMJ 1998.

Acara yang berlangsung hangat ini juga di selingi ucapan selamat Ulang tahun dari para peserta yang hadir kepada Anton Aritonang yang kebetulan hari itu sedang berulang tahun, setelah itu di akhiri dengan foto bersama dari para peserta acara ngobrol santai ini, dengan suatu tekad bersama Menjaga dan Mempertahankan supremasi sipil dengan demokrasi konstitusional.(*)