Home » Headline » Indonesia Turut Membangun Perdamaian Dunia Bermodalkan Kekayaan Warisan Budaya Nusantara

Indonesia Turut Membangun Perdamaian Dunia Bermodalkan Kekayaan Warisan Budaya Nusantara

dito 10 Mei 2025 278

Nasionalpos.com, Jakarta 

Pengakuan UNESCO terhadap Indonesia sebagai super power di bidang budaya, yang di buktikan dengan adanya 17.000 pulau, 2400 kelompok etnis, dan 720 bahasa daerah Indonesia, tentunya fakta itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa.
Potensi besar tersebut menjadi tugas bersama untuk membawa kemajuan dan kemartabatan Indonesia di mata dunia. Internasionalisasi budaya dan keindonesiaan menjadi penting untuk memperkuat diplomasi budaya Indonesia.
Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi penyelenggaraan diskusi, Jumat 09 Mei 2025, di inisiasi sekali dan sekaligus di laksanakan oleh Yayasan Sanjeev Lentera Indonesia dan BEM FIB UI dengan tema: “Melestarikan dan Menginternasionalisasikan Warisan Budaya Nusantara untuk Perdamaian Dunia.”
 Kegiatan ini merupakan upaya untuk membangun diskursus dan mengaktualisasikan potensi dan kekayaan budaya Indonesia.
Dalam diskusi ini, di hadiri pegiat budaya dan ahli Wariga dari Bali, Dewi Uma menjadi kesan tersendiri dengan kearifan lokal yang dia sajikan dalam penghitungan kalender kehidupan bernama Wariga.
Selain itu juga di hadiri  Ali Akbar, Arkeolog UI yang menjadi salah satu panelis diskusi menguraikan Indonesia memiliki lintasan sejarah yang panjang, tetapi bukan sejarah biasa melainkan sejarah yang sudah beradab.
Pria yang menjadi periset situs Gunung Padang ini menjelaskan, “Sumbangsih Indonesia untuk perdamaian dunia salah satunya adalah budaya bahari yang terjadi sejak 40.000an tahun lalu.”
Lebih lanjut Dosen prodi Arkeologi UI ini memaparkan,
Bahwa Indonesia adalah bangsa yang sudah gemar menjelajah bukan gemar menjajah. Jadi ada budaya maritim dikenal di seluruh dunia, tetapi kita punya budaya bahari. Budaya bahari ini memiliki makna yang berbeda dengan budaya maritim. Maritim terkesan pada penaklukkan, penjajahan, dan dominasi. Tetapi bahari lebih ke perdamaian, ini memiliki kesan elok dan damai.
“Kita bisa menyumbang bahwa bangsa kita sejak lama sudah menjelajah tetapi misinya untuk perdamaian.”ucapnya
Sementara Ahli Wariga, Dewi Uma menjelaskan bahwa Wariga adalah penghitungan kalender yang dapat menjadi tuntunan hak manusia terhadap alam. Wariga adalah warisan leluhur Nusantara yang menerangkan hak manusia sebagai mikro kosmos terhadap makrokosmos.
“Hidup manusia sejatinya memiliki cetak biru seperti pergerakan alam semesta sendiri. Bagi yang peta jalannya akan lebih mudah untuk sampai dan dapat hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Wariga mengajak manusia bersahabat dengan alam lewat pengenalan ke dalam diri sendiri dengan penghitungan kalender tanggal, hari, bulan, dan jam lahir.”kata Dewi Uma
Menurut Dewi Uma, Perihal nilai-nilai universal yang terkandung dalam Wariga, pasalnya semua mahkluk di bawah naungan matahari dan alam semesta.
“Pesan Wariga adalah agar manusia dapat hidup harmoni dan damai.”tegas Dewi
Sementara itu bapak Ahmad Fahrurodji yang merupakan Dosen FIB UI menaruh perhatian terhadap Indonesia Emas 2045. kebudayaan menjadi sektor kunci dalam mewujudkan visi besar Indonesia 2045.
“Indonesia Emas 2045 takkan bisa tanpa menjadikan budaya sebagai the leading faktor.” Pungkas bapak Ahmad Fahrurodji.
Tags :
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x