Ini Bukti Kasus Munarman Sarat Politik, Noel Dicopot Dari Komut BUMN

- Editor

Kamis, 24 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Azis Yanuar, Pengacara Munarman

Azis Yanuar, Pengacara Munarman

NasionalPos.com, Jakarta – Tim kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar menilai pencopotan Ketua relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau Noel dari komisaris utama PT Mega Eltra menjadi bukti adanya kepentingan politik dalam kasus kliennya. Sebab, Noel dicopot setelah menjadi saksi meringankan terhadap Munarman.

Diketahui, pada Rabu (23/2/2022)) Noel sempat menjadi saksi atas kasus dugaan terorisme dengan terdakwa Munarman  di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr Sumarno, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

Belakangan Noel dicopot dari posisinya selaku Komut PT Mega Eltra atau anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bahwa dengan dicopotnya Immanuel Ebenezer dari jabatan Komisaris Utama di anak usaha BUMN diduga hanya karena hadir sebagai saksi yang meringankan klien kami semakin membuktikan hukum di Indonesia khususnya terhadap klien kami diduga adalah jelas 1.000% ditunggangi oleh kepentingan politik yang zalim, diskriminasi, penuh rekayasa, fitnah dan melanggar HAM,” kata Aziz dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

Baca Juga :   Indeks Kemacetan Jakarta Turun, Peringkat Jakarta Terus Membaik

Aziz menandaskan bahwa sejatinya kehadiran Immanuel sebagai saksi yang meringankan dalam sidang Munarman dinilai hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi. Ia menambahkan peradilan yang baik semestinya dilaksanakan tanpa unfair trial, diskriminasi, rekayasa, fitnah, dan pelanggaran HAM.

“Bahwa dengan demikian semakin terang benderang rakyat dan masyarakat serta umat tahu siapa dalang dan biang kerok kriminalisasi ulama dan aktivis serta mafia perusak hukum dan makelar konflik yang menginginkan Indonesia terus gaduh,” jelas Azis.

Untuk itu, Azis memberikan ultimatum kepada pihak yang dinilai merampas hak konstitusional bangsa.

Baca Juga :   Komisi B Rapat Evaluasi TA 2021 dan Rencana Kerja 2022 Bersama Dua BUMD

“Kami mengultimatum kepada tangan-tangan jahat untuk berhenti melakukan tindakan-tindakan yang melawan, merampas, dan memperkosa hak-hak konstitusional anak bangsa, dan kami menyerukan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk bahu-membahu menjaga keutuhan dan kedamaian NKRI,” ujarnya.

Sebelumnya, Noel menyatakan pencopotannya dari jabatan komisaris utama PT Mega Eltra terkait adanya dendam di lingkaran Jokowi dan erkaitan pula dengan dirinya yang menjadi saksi meringankan Munarman.

“Saya lihat motifnya saya lihatnya ada dendam di lingkaran Jokowi terhadap saya, pintu masuknya kasus Munarman gitu, dan Munarman pun dituntut 8 tahun, tuntutannya 8 tahun, kalau Munarman benar-benar teroris, Munarman akan dihukum mati atau hukuman setidaknya seumur hidup,” kata Noel pada Rabu (23/3/2022) kemarin. (*)

Berita Terkait

Hak Angket Langkah Strategis Selamatkan Demokrasi, Semua Rakyat Harus Mendukungnya
Komnas HAM Ungkap Banyak Perusahaan Tak Liburkan Karyawan Saat Pemilu
Zulkifli, Ketua MN PIC AMIN Tunjukkan Bukti Keberpihakan Presiden Jokowi Pada Paslon 02
Migrant CARE Laporkan Dugaan Pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI
KPU Akui Sirekap Sempat Dihentikan Sementara Untuk Sinkronisasi
IPR Imbau Masyarakat Sabar Tunggu Hasil Resmi Pemilu 2024 dari KPU
Pemilu 2024 Berjalan Sukses Ade Batik:Apresiasi Kepada Semua Pihak
KPU Tegaskan Tak Ada Niat Manipulasi Hasil Suara di Pemilu 2024
Berita ini 172 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:33 WIB

Hak Angket Langkah Strategis Selamatkan Demokrasi, Semua Rakyat Harus Mendukungnya

Rabu, 21 Februari 2024 - 19:19 WIB

Komnas HAM Ungkap Banyak Perusahaan Tak Liburkan Karyawan Saat Pemilu

Rabu, 21 Februari 2024 - 12:21 WIB

Zulkifli, Ketua MN PIC AMIN Tunjukkan Bukti Keberpihakan Presiden Jokowi Pada Paslon 02

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:19 WIB

Migrant CARE Laporkan Dugaan Pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Senin, 19 Februari 2024 - 20:24 WIB

KPU Akui Sirekap Sempat Dihentikan Sementara Untuk Sinkronisasi

Jumat, 16 Februari 2024 - 19:57 WIB

IPR Imbau Masyarakat Sabar Tunggu Hasil Resmi Pemilu 2024 dari KPU

Jumat, 16 Februari 2024 - 09:12 WIB

Pemilu 2024 Berjalan Sukses Ade Batik:Apresiasi Kepada Semua Pihak

Kamis, 15 Februari 2024 - 21:11 WIB

KPU Tegaskan Tak Ada Niat Manipulasi Hasil Suara di Pemilu 2024

Berita Terbaru

daerah

Perpustakaan Universitas Nasional Dapat Akreditasi A

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:46 WIB