Home » Politik » Ini Bukti Kasus Munarman Sarat Politik, Noel Dicopot Dari Komut BUMN

Ini Bukti Kasus Munarman Sarat Politik, Noel Dicopot Dari Komut BUMN

kory 24 Mar 2022 206

NasionalPos.com, Jakarta – Tim kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar menilai pencopotan Ketua relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau Noel dari komisaris utama PT Mega Eltra menjadi bukti adanya kepentingan politik dalam kasus kliennya. Sebab, Noel dicopot setelah menjadi saksi meringankan terhadap Munarman.

Diketahui, pada Rabu (23/2/2022)) Noel sempat menjadi saksi atas kasus dugaan terorisme dengan terdakwa Munarman  di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr Sumarno, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

Belakangan Noel dicopot dari posisinya selaku Komut PT Mega Eltra atau anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia.

“Bahwa dengan dicopotnya Immanuel Ebenezer dari jabatan Komisaris Utama di anak usaha BUMN diduga hanya karena hadir sebagai saksi yang meringankan klien kami semakin membuktikan hukum di Indonesia khususnya terhadap klien kami diduga adalah jelas 1.000% ditunggangi oleh kepentingan politik yang zalim, diskriminasi, penuh rekayasa, fitnah dan melanggar HAM,” kata Aziz dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

Baca Juga :  Komisi Informasi DKI Jakarta Gelar FGD Optimalisasi E-Monev Badan Publik Tahun 2023

Aziz menandaskan bahwa sejatinya kehadiran Immanuel sebagai saksi yang meringankan dalam sidang Munarman dinilai hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi. Ia menambahkan peradilan yang baik semestinya dilaksanakan tanpa unfair trial, diskriminasi, rekayasa, fitnah, dan pelanggaran HAM.

“Bahwa dengan demikian semakin terang benderang rakyat dan masyarakat serta umat tahu siapa dalang dan biang kerok kriminalisasi ulama dan aktivis serta mafia perusak hukum dan makelar konflik yang menginginkan Indonesia terus gaduh,” jelas Azis.

Untuk itu, Azis memberikan ultimatum kepada pihak yang dinilai merampas hak konstitusional bangsa.

Baca Juga :  KOBAR: Pejuang Demokrasi Hingga Misi Kemanusiaan

“Kami mengultimatum kepada tangan-tangan jahat untuk berhenti melakukan tindakan-tindakan yang melawan, merampas, dan memperkosa hak-hak konstitusional anak bangsa, dan kami menyerukan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk bahu-membahu menjaga keutuhan dan kedamaian NKRI,” ujarnya.

Sebelumnya, Noel menyatakan pencopotannya dari jabatan komisaris utama PT Mega Eltra terkait adanya dendam di lingkaran Jokowi dan erkaitan pula dengan dirinya yang menjadi saksi meringankan Munarman.

“Saya lihat motifnya saya lihatnya ada dendam di lingkaran Jokowi terhadap saya, pintu masuknya kasus Munarman gitu, dan Munarman pun dituntut 8 tahun, tuntutannya 8 tahun, kalau Munarman benar-benar teroris, Munarman akan dihukum mati atau hukuman setidaknya seumur hidup,” kata Noel pada Rabu (23/3/2022) kemarin. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Primadoni,SH

09 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan predikat AA (Istimewa). Hasil penilaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berlangsung …

Sambut HUT ke-81 RI, Robi Binur Imbau Warga Kibarkan Merah Putih

Primadoni,SH

08 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Robi Binur, mengimbau masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) umumnya, khususnya Kecamatan Koto XI Tarusan untuk memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman rumah masing-masing dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

x
x