Home » Headline » Kadisos Jakarta Tidak Mampu Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem, Sebaiknya Mundur Saja

Kadisos Jakarta Tidak Mampu Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem, Sebaiknya Mundur Saja

dito 08 Mar 2023 141

NasionalPos.com, Jakarta- Persoalan Kemiskinan Ekstrem Di wilayah Provinsi DKI Jakarta, nampaknya mengalami kecenderung meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, untuk itu sudah semestinya Dinas Sosial DKI Jakarta, lebih serius dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem tersebut, demikian disampaikan Damuri Fikri Bacaleg DPRD DKI Jakarta dari PKB dapil Jakarta Pusat, Saat dihubungi nasionalpos.com, Rabu, 8/3/2023 di Jakarta.

“Mestinya Dinas Sosial bisa menyelesaikan permasalahan Kemiskinan ekstrem melalui program yang lebih efektif, inovatif dan kreatif.,” ucap Damuri Fikri.

Menurut Damuri, pengendalian kemiskinan ekstrem menjadi salah satu program strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, mencatat pada 2022, kemiskinan di Ibu Kota naik 0,2 persen dari tahun sebelumnya atau mencapai 95.668 jiwa, karena itu, semestinya Dinas Sosial sebelum merencanakan dan melaksanakan suatu program, agar melakukan pembaharuan data dari sekarang mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sehingga program tersebut benar-benar tepat sasaran.

Baca Juga :  Pilih Capim KPK Bekerja Dengan Tulus

“Kita harus punya data by name by address. Ketika kita punya data, maka program yang bisa dilakukan itu jelas, terukur dan benar-benar diterima maupun dinikmati yang berhak, jangan seperti sekarang ini, saya menemukan adanya kejanggalan pendataan bagi warga yang berhak sebagai subyek pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem” ungkapnya.

Lemahnya pengawasan, atau jangan jangan di lemahkan pengawasannya, lanjut Damuri, sehingga menjadi biang keladi terbukanya celah penyalahgunaan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Jakarta, misalnya melalui modus operandi manipulasi pendataan subyek penerima program bantuan, yang mestinya menerima malah tidak menerima, justru yang mestinya tidak berhak menerima malah menerima bantuan, sehingga yang terjadi program tersebut tidak mengurangi angka kemiskinan ekstrem, malahan cenderung meningkat, dan mengakibatkan beban sosial bagi Jakarta semakin bertambah, kemudian semakin memicu terjadinya konflik sosial dalam bentuk kriminalitas, tawuran dll, jika ini terjadi maka Jakarta, jangan berharap dapat bersaing dengan kota-kota lain di dunia, mengapa demikian, ya, sebab persoalan kemiskinan ekstrem itu menjadi tolok ukur terbentuknya keamanan, kenyamanan dan kemajuan sebuah Kota.

Baca Juga :  Ketum PP PPM Apresiasi Longmarch anggota PPM Malang Ke Jakarta

“Percuma saja, jalanan bagus, banyak gedung bertingkat, tapi warganya masih banyak mengalami kemiskinan ekstrem, sudah nggak maju kotanya, tidak Bahagia pula warganya, ini tantangan yang harus dihadapi Pj Gubernur DKI Jakarta, karena itu kita dukung kebijakan beliau, untuk itulah, bagi kepala dinas sosial  DKI Jakarta yang tidak mampu menekan angka kemiskinan ekstrem, sebaiknya mundur saja”pungkas Damuri.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Team PPI Siap Tegakkan Hukum Dukung Kapolri dan Polri Bersama Masyarakat

dito

07 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan adanya dugaan penyebaran berita hoax cenderung fitnah bahkan terkesan pembunuhan karakter terhadap pribadi Jendral Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru, maka Presidium Pemuda Indonesia telah membentuk team untuk menelusuri nya, demikian di katakan Rudy Darmawanto SH Ketua Presidium Pemuda Indonesia kepada wartawan, Rabu, 7/10/2026 di Jakarta.   “Kami sangat concern …

Umi Calon Kades Nomor Urut Satu Ingin Menjadikan Desa Padaasih Lebih Maju dan Kuat

ardi

07 Okt 2026

NasionalPos.com,Subang — Calon Kades Sumiati Agus SKM,MEM atau lebih akrabnya disapa sehari hari oleh warga masyarakat Padaasih Umi indung Lembur Padaasih mengikuti pengundian nomor urut Calon Kades desa Padaasih di Sekretariat Pilkades Desa Padaasih Subang Jawa Barat .Selasa (06/10/26). Dalam pengundian nomor urut calon kepala desa Padaasih Umi mendapatkan nomor urut Satu (1) dan disambut …

PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru

dito

06 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Presidium Pemuda Indonesia (PPI) saat di hubungi wartawan, Selasa, 6/10/2026 di Jakarta, ia mengatakan pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan langkah yang mengejutkan semua pihak yang di lakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab di laksanakan dalam waktu singkat …

Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

dito

05 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Keberlanjutan kepemimpinan di Korps Bhayangkara resmi bergulir usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026) lalu, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak 2021. Momen pergantian pucuk pimpinan ini disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk …

UU Pengaturan Reforma Agraria: Dibuat Instan, Lahir Sumir, Rentan di Uji Materiil ke MK

dito

05 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta- Di sela-sela aktivitasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associate menyampaikan catatan kritis atas Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru saja di sahkan DPR RI tanggal 24/9/2026.   Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan dukungannya terhadap reforma agraria, akan tetapi ia menilai …

Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Tahun anggaran 2026 belum berakhir, tapi catatan hitam dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menggunung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai fantastis mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Minggu, 4/10/2026 di Jakarta. …

x
x