Kasus Korupsi di Basarnas, YLBHI: Ada Kekacauan Koordinasi di KPK

- Editor

Minggu, 30 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyebut ada tindakan akrobatik hukum hingga upaya pembelokan dari informasi terkait kasus suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. Tanpa tedeng aling-aling, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengakui anak buahnya melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam penetapan tersangka terhadap anggota TNI.

Padahal, Isnur mengatakan di dalam Pasal 47 UU TNI dengan tegas mengatur bahwa prajurit aktif datang dan ditempatkan di Basarnas harus tunduk pada ketentuan administrasi, tunduk pada hukum pengawasan di kementerian/lembaga.

“Kalau diperintahkan di Basarnas maka tidak berlaku lagi, jabatan, dan administrasi di TNI,” tegas Isnur dalam diskusi publik bertajuk Kasus Korupsi di Basarnas dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer, Minggu (30/7/2023). Isnur juga menilai terdapat kekacauan dalam koordinasi hingga komunikasi di tubuh KPK. Bahkan, pemimpin hingga bawahan saling menyembunyikan hingga menyalahkan satu sama lain.

Padahal, dalam UU KPK disebut KPK berwenang menyelidiki, menyidik hingga menangkap penyelenggara negara atau Kabasarnas karena posisinya adalah jabatan sipil.

“KPK berwenang memimpin, mengkoordinasikan mengendalikan tipikor yang pelakunya, umum, militer dan sipil. Jadi yang perlu dipahami, KPK berwenang, UU TNI, menjelaskan itu,” tuturnya.

Baca Juga :   Para Advokat Gelar Kongres Nasional Luar Biasa KAI Sarinah & KAI Juanda Untuk Kembalikan Marwah Kejuangan KAI

“Jadi kalau ada informasi yang menjelaskan bahwa KPK tak berwenang, itu tentu melanggar hukum dan disinformasi yang salah,” tambahnya.

Isnur juga menyayangkan Presiden Joko Widodo yang hanya terdiam ketika kasus korupsi di Basarnas mencuat. Sebagai panglima tertinggi TNI, dan juga orang yang mengutus pengawas KPK, sudah barang tentu Jokowi seharusnya melakukan upaya untuk membuka secara terang-benderang kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI ini.

“Jadi presiden itu ada kenapa diam saja, seakan-akan, seolah2-olah mendiamkan akrobat dan misinformasi dalam kasus ini,” ucap Isnur.

Berita Terkait

JK Mantan Wapres : Hak Angket Dapat Hilangkan Kecurigaan Kecurangan Pemilu
Kementerian PPPA Dampingi Korban Jaringan Internasional Pornografi Anak
Ragam Acara Perayaan Nyepi di Pura Aditya Jaya
Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Ormas GNBI Sukabumi Adakan Silaturahmi Akbar
BNPB Serahkan Dukungan Penanganan Angin Puting Beliung Kabupaten Bandung
Kompetisi Multicabang Piala Wapres RI Bakal Digelar KONI
PDIP Optimis Quorum Hak Angket Terpenuhi
Resmikan Taman Jaticimel, Pj Gubernur Sebut Upaya Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 24 Februari 2024 - 19:52 WIB

JK Mantan Wapres : Hak Angket Dapat Hilangkan Kecurigaan Kecurangan Pemilu

Sabtu, 24 Februari 2024 - 19:21 WIB

Kementerian PPPA Dampingi Korban Jaringan Internasional Pornografi Anak

Sabtu, 24 Februari 2024 - 18:51 WIB

Ragam Acara Perayaan Nyepi di Pura Aditya Jaya

Sabtu, 24 Februari 2024 - 17:17 WIB

Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Ormas GNBI Sukabumi Adakan Silaturahmi Akbar

Jumat, 23 Februari 2024 - 21:22 WIB

BNPB Serahkan Dukungan Penanganan Angin Puting Beliung Kabupaten Bandung

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:35 WIB

PDIP Optimis Quorum Hak Angket Terpenuhi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:51 WIB

Resmikan Taman Jaticimel, Pj Gubernur Sebut Upaya Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan

Jumat, 23 Februari 2024 - 12:52 WIB

Bedas Festival Durian, Bupati Dadang Supriatna: Membuka Cakrawala Bisnis Durian Mancanegara

Berita Terbaru

Headline

Ragam Acara Perayaan Nyepi di Pura Aditya Jaya

Sabtu, 24 Feb 2024 - 18:51 WIB