Home » Headline » Kerjasama Global untuk Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi, Disuarakan Ketua DPR RI Di Forum PBB

Kerjasama Global untuk Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi, Disuarakan Ketua DPR RI Di Forum PBB

dito 20 Feb 2023 113

NasionalPos.com, Newyork -Penyediaan layanan air bersih dan sanitasi merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kerjasama global untuk mempercepat pencapaian SDGs bidang air bersih dan sanitasi melalui transfer teknologi, dukungan investasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola sangat krusial terutama bagi negara-negara berkembang, hal ini disampaiakan Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, saat memimpin Delegasi DPR RI dalam forum Parliamentary Hearing di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada 13-14 Februari 2023 dihadiri segenap anggota parlemen dari seluruh negara anggota PBB dan Inter-Parliamentary Union membahas tema ‘Water for people and the planet: Stop the waste, change the game, invest in the future‘.

Baca Juga :  Hari Juang TNI AD 2023: Prajurit akan Terus Tumbuh untuk Membela Nusa dan Bangsa

Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa di Indonesia penyediaan layanan air bersih merupakan tanggungjawab negara yang mandatnya sekaligus untuk memastikan keterjangkauan, ketersediaan, dan aksesibilitas.

“Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa investasi dan kontribusi sektor swasta sangat penting,” ujar Puan kepada pers, Senin 20/2/2023 di markas PBB di Newyork.

Mengingat, sambung Puan, untuk menyediakan layanan air bersih yang komprehensif, anggaran negara hanya mampu meliputi sekitar 30% dari kebutuhan finansial untuk membangun infrastruktur air bersih dan sanitasi. “Oleh karena itu, kami sangat membuka peluang investasi dan keterlibatan sektor swasta,” ungkapnya.

Selain itu, Puan juga menyerukan empat hal yaitu peningkatan bantuan negara-negara maju untuk perbaikan infrastruktur dan transfer teknologi, pendanaan global. Terakhir, Politisi PDI-Perjuangan ini mengajak semua peserta forum Parliamentary Hearing untuk hadir pada World Water Forum 2024 yang akan diadakan di Indonesia.

Baca Juga :  Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Di panggil KPK

Sebagaimana diketahui, kegiatan Parliamentary Hearing tersebut diselenggarakan dalam rangka menyongsong UN Water Conference 2023 pada bulan Maret mendatang. Kegiatan Forum Parliamentary Hearing itu dibuka oleh Presiden Majelis Umum PBB ke-77 Csaba Korosi dan Presiden IPU Duarte Pacheco.

Turut hadir segenap Delegasi DPR RI dalam pertemuan Parliamentary Hearing tersebut yaitu dalam Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra), Achmad Hafisz Tohir (Fraksi PAN), Charles Honoris (Fraksi PDI-Perjuangan), Irine Yusiana Roba Putri (Fraksi PDI-Perjuangan), Putu Supadma Rudana (Fraksi Partai Demokrat), serta Ravindra Airlangga (Fraksi Partai Golkar).

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

Di Momentum Hari Udara Bersih International, Biru Voice Desak Pemerintah Menjaga Udara Bersih Yang Sudah Semakin Polutif

dito

07 Sep 2026

National pos.com. Jakarta- Mengingat sifat polusi udara yang lintas batas, semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk melindungi atmosfer bumi dan memastikan udara yang sehat bagi semua orang.     Bekerja bersama, melintasi batas dan batas, antar sektor dan melampaui silo, akan membantu mengurangi polusi udara, meningkatkan keuangan dan investasi untuk langkah-langkah dan solusi kualitas …

x
x