Home » Headline » Komunitas Ojol URC Gelar Aksi Massa dengan Tiga Tuntutan

Komunitas Ojol URC Gelar Aksi Massa dengan Tiga Tuntutan

dito 17 Jul 2025 301

NasionalPos.com, Jakarta 

Sekitar pukul 13.15 WIB, ratusan pengemudi ojol mulai berkumpul dengan membawa atribut aksi seperti bendera spanduk dan mobil komando. Mereka merupakan pengemudi ojol yang tergabung pada URC dari wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Aksi demo massa pengemudi ojek online yang tergabung dalam wadah Unit Reaksi Cepat (URC) berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025) melayangkan tiga tuntutan.

Jenderal Lapangan URC Achsanul Solichin mengatakan dalam demo tersebut mereka menolak potongan 10 persen.  Menurut dia, alasan mereka menolak potongan 10 persen karena akan berdampak kepada para pengemudi ojol.

Baca Juga :  Jelang HUT ke-78 Bhayangkara, Kapolres Lumajang dan Jajaran Ziarah Ke TMP Kusuma Bangsa

Untuk itu, kata dia, potongan yang saat ini, yaitu 20 persen sudah baik dan membantu para mitra ketika berada di lapangan. “Kami juga menolak dijadikan pekerja dan mendukung penerbitan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) sebagai payung hukum ojek online,” katanya.

URC juga menolak usulan pengemudi ojol diangkat menjadi pekerja. Hal ini bisa berdampak secara langsung kepada pengemudi.

“Karena ketika menjadi pekerja, pasti operator akan memberikan persyaratan dan dipastikan banyak yang tidak masuk persyaratan,” tukasnya.

URC meminta kepada Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perppu terkait perlindungan pengemudi ojol supaya mereka memiliki dasar payung hukum.

Baca Juga :  Pemerintah Didesak Buat Kebijakan Tentang Tata Niaga Food Tray Yang Pro Rakyat, Cegah Monopoli Pasar dan Cegah Monopoli Produk Import

Aksi ojol ini tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, terutama yang mengarah ke Gambir karena petugas masih membuka jalan meski sebagian jalur digunakan untuk parkir sepeda motor dan unjuk rasa.

Sementara itu, ada 10 perwakilan pendemo yang di terima oleh kementerian perhubungan, oleh pejabat kementerian perhubungan yang menemui para pendemo, pihak Kementerian Perhubungan bakal mengundang Komunitas ojol URC dalam Forum Diskusi Grup bersama perusahaan aplikator dan pihak komunitas ojol yang lain, dalam waktu dekat ini.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

x
x