Home » Headline » Malapetaka Demokrasi 27 Juli 1996 Belum Tuntas Hanya Dijadikan Komoditas Politik Jelang Pemilu

Malapetaka Demokrasi 27 Juli 1996 Belum Tuntas Hanya Dijadikan Komoditas Politik Jelang Pemilu

dito 27 Jul 2023 178

NasionalPos.com, Jakarta- Tragedi kekerasan politik yang lebih dikenal kudatuli 23 tahun silam masih menyisakan persoalan hukum yang rumit. Pelanggaran HAM yang nyata dilakukan negara terhadap warganya hilang begitu saja. Sebagai negara hukum tentu sebagai taruhannya. “Kasus ini dari tahun ke tahun hanya dijadikan tunggangan politik saja dan bahkan menjadi komoditas politik demikian disampaikan Ign Tricahyo Plt Ketum Gerakan Pemuda 27 Juli 1996, saat di hubungi melalui telpon selularnya, Kamis 27/7/2023.

“Misal, PDIP selalu teriak usat usut ketika tidak berkuasa, tapi ketika berkuasa diam sejuta bahasa. Oleh karena itu saya tidak yakin kasus ini akan diungkap secara hukum yang berkeadilan meski Jokowi Presiden dari PDIP, Semua hanya omong kosong, “ungkap Ign Tricahyo

Menurutnya, dirinya mengingat ketika PDIP menginginkan pergantian Sutiyoso dari kepala BIN, PDIP lewat Sekjen Hasto Kristiyanto teriak pengusutan tuntas kasus 27 Juli. Setelah Sutiyoso digantikan Budi Gunawan teriakan dan desakan itu tak terdengar lagi, hilang bagai ditelan ombak di lautan, begitu pula di saat menjelang pelaksanaan Pemilu,

Baca Juga :  Pengurus DPC PERADI Sukabumi Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Ini Yang Disampaikan Waketum

Peristiwa malapetaka sabtu kelabu 27 Juli 1996 ini, senantiasa diteriakkan kemudian di gaungkan bukan untuk diperjuangkan agar dituntaskan, melainkan justru dijadikan komoditas politik untuk menarik perhatian dari rakyat, bahwa seakan-akan peristiwa itu menjadi tonggak perlawanan suatu kekuatan politik terhadap penguasa yang otoriter saat itu, namun kenyataannya setelah mereka menang dan berkuasa, kasus itu terhenti, tidak mengusut petinggi militer, yang saat itu terlibat.

“Mengenaskan, kasusnya selalu dikenang tetapi keadilan terhadap para korban selalu diabaikan, “tukas Ign Tricahyo dengan nada kesal dalam wawancaranya dengan media

Baca Juga :  Sepakati Tiga Perda dengan DPRD, Pj Gubernur Heru Prioritaskan Kesejahteraan Warga

kini, lanjutnya, Jokowi memasuki kekuasaannya Jilid kedua dan Megawati sebagai Ketum PDIP akan mengadakan kongres yang dipercepat. Akankah kasus ini akan didorong penuntasannya?, Sekali lagi dirinya tidak yakin kepada Jokowi dan Megawati mau menuntaskan kasus 27 Juli ini, sebab dari awal sudah tidak ada niat menuntaskan tapi hanya untuk menjadikan komoditas politik.

“Korbannya tetap kami dan kami, karena itu di peringatan ke 27 ini,  Malapetaka Demokrasi 27 Juli 1996 Belum Tuntas, kami sangat berharap segera di tuntaskan, dan jangan dijadikan komoditas politik” pungkas Ign Tricahyo yang juga salah seorang korban yang tidak termasuk dalam FKK-124, dan saksi sejarah malapetaka 27 juli 1996 , 27 tahun silam itu.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PGRI Lubuk Linggau Bahas Perlindungan dan Profesionalisme Guru

Andi Ledi Lubuk Linggau

11 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Staf Ahli I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Achmad Hasian Ritonga, membuka Serasehan Pengurus PGRI Kota Lubuk Linggau bersama pemangku kepentingan pendidikan di Gedung Guru, Kelurahan Senalang, Selasa (11/8/2026). Kegiatan mengusung tema “Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Lubuk Linggau JUARA.” …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

10 Agu 2026

NASIONALPOS.COM/LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Senin (10/8/2026). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan …

Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Primadoni,SH

09 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan predikat AA (Istimewa). Hasil penilaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berlangsung …

Sambut HUT ke-81 RI, Robi Binur Imbau Warga Kibarkan Merah Putih

Primadoni,SH

08 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Robi Binur, mengimbau masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) umumnya, khususnya Kecamatan Koto XI Tarusan untuk memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman rumah masing-masing dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

x
x