Home / Ekonomi / Headline / Nasional

Senin, 6 Juni 2022 - 20:33 WIB

Mensos Risma, Tepis Temuan BPK RI Terkait Bansos Salah Sasaran Rp 6,9 Trilyun

NasionalPos.com, Jakarta – Diperoleh informasi dari sumber di BPK RI, yang menyampaikan di  dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 diterbitkan BPK menyebutkan adanya temuan penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH),Program Sembako alias Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) terindikasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 6,93 triliun. Temuan ini muncul karena Kemensos menyalurkan ketiga program bansos tersebut kepada:

  1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan usulan pemda melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
  2. KPM yang bermasalah di tahun 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di Tahun 2021.
  3. KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid.
  4. KPM yang sudah dinonaktifkan.
  5. KPM yang dilaporkan meninggal.
  6. KPM bansos ganda
Baca Juga  Kementan: Pasokan Daging Sapi, Ayam dan Telur di Jawa Tengah Aman dan Lancar

Dalam dokumen yang diteken Ketua BPK pada Maret 2022 itu juga menyebutkan akibat dari  penyaluran bansos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp 6,93 triliun.

Mengenai temuan BPK tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pun menanggapinya dengan menjelaskan bahwa temuan itu muncul karena BPK mengacu pada data lama sebelum perbaikan,  temuan BPK tersebut mengacu pada data warga miskin atau yang dikenal dengan nama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Oktober 2020. Sedangkan DTKS diperbaiki mulai Desember 2020, tepat setelah Risma diangkat menjadi mensos, dengan cara memadankan nama warga miskin dengan nomor induk kependudukan (NIK).

“Kami baru bisa menyelesaikan (perbaikan DTKS) pemadanan NIK itu pada bulan April 2021. Karena itu, BPK menemukan angka Rp 6,9 triliun (bansos tidak tepat sasaran),” ungkap Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (6/6/2022).

Baca Juga  Pemerintah China Larang Warganya Rayakan Natal

Setelah laporan itu muncul, lanjut Risma, barulah BPK meminta Kemensos memberikan jawaban atau penjelasan, dalam kurun waktu empat hari, dan pihaknya sudah menyerahkan dokumen jawaban kepada BPK, yang isinya menunjukkan bahwa bansos Rp 6,9 triliun itu benar-benar disalurkan dan ada penerimanya.

“Sudah kita cek juga bersama BPK ke lapangan di Jabodetabek dan itu semua clear,dan buktinya Kemensos mendapatkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,  karena kami bisa menjawab semua temuan BPK” pungkas Risma. (*dit)

Share :

Baca Juga

Erick Thohir 2

Headline

Ada Apa Menteri BUMN dan Menkes Datangi KPK?
Habib Rizieg

Headline

Terkait Perkara RS Ummi, MA Potong Vonis HRS Menjadi 2 Tahun
polisi amankan jakarta

Nasional

Sebanyak 15 Ribu Personil Polisi Siap Amankan Aksi 505
Uu Laporkan Kasus PMK di Jabar Menurun

Nasional

Uu Laporkan Kasus PMK di Jabar Menurun
Menteri Kesehatan Budi Gunadi

Headline

Menkes Minta Puskesmas Lapor Jika Butuh Sarana Penyimpanan Vaksin Covid-19
bawang

Ekonomi

Penghapusan Izin Impor Bawang Putih Dinilai Tidak Efektif
foto hsni

Nasional

Bamsoet Ketua Dewan Panasihat HSNI; Dukung 21 Mei Hari Nelayan Nasional
Asabri

Headline

Kejagung Sita 17 Bus PO Restu Wijaya Terkait Kasus Korupsi Asabri