Mensos Risma, Tepis Temuan BPK RI Terkait Bansos Salah Sasaran Rp 6,9 Trilyun

- Editor

Senin, 6 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta – Diperoleh informasi dari sumber di BPK RI, yang menyampaikan di  dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 diterbitkan BPK menyebutkan adanya temuan penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH),Program Sembako alias Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) terindikasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 6,93 triliun. Temuan ini muncul karena Kemensos menyalurkan ketiga program bansos tersebut kepada:

  1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan usulan pemda melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
  2. KPM yang bermasalah di tahun 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di Tahun 2021.
  3. KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid.
  4. KPM yang sudah dinonaktifkan.
  5. KPM yang dilaporkan meninggal.
  6. KPM bansos ganda
Baca Juga :   PT JIP Fokus Kembangkan Menara Telekomunikasi di Wilayah DKI Jakarta

Dalam dokumen yang diteken Ketua BPK pada Maret 2022 itu juga menyebutkan akibat dari  penyaluran bansos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp 6,93 triliun.

Mengenai temuan BPK tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pun menanggapinya dengan menjelaskan bahwa temuan itu muncul karena BPK mengacu pada data lama sebelum perbaikan,  temuan BPK tersebut mengacu pada data warga miskin atau yang dikenal dengan nama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Oktober 2020. Sedangkan DTKS diperbaiki mulai Desember 2020, tepat setelah Risma diangkat menjadi mensos, dengan cara memadankan nama warga miskin dengan nomor induk kependudukan (NIK).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami baru bisa menyelesaikan (perbaikan DTKS) pemadanan NIK itu pada bulan April 2021. Karena itu, BPK menemukan angka Rp 6,9 triliun (bansos tidak tepat sasaran),” ungkap Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (6/6/2022).

Baca Juga :   Kementan Dukung Program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan

Setelah laporan itu muncul, lanjut Risma, barulah BPK meminta Kemensos memberikan jawaban atau penjelasan, dalam kurun waktu empat hari, dan pihaknya sudah menyerahkan dokumen jawaban kepada BPK, yang isinya menunjukkan bahwa bansos Rp 6,9 triliun itu benar-benar disalurkan dan ada penerimanya.

“Sudah kita cek juga bersama BPK ke lapangan di Jabodetabek dan itu semua clear,dan buktinya Kemensos mendapatkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,  karena kami bisa menjawab semua temuan BPK” pungkas Risma. (*dit)

Loading

Berita Terkait

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri
KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK
Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar
Rp 5 triliun Hasil Judi “online” Dilarikan ke Thailand-Kamboja Ungkap PPATK
Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh
CdM percaya diri angkat besi capai target tertinggi pada Olimpiade
Produksi 314 ribu butir Ekstasi di Medan Di Gagalkan Polri
Wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 Ditolak Kader Senior PDIP

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 21:03 WIB

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:41 WIB

KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:17 WIB

Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:04 WIB

Rp 5 triliun Hasil Judi “online” Dilarikan ke Thailand-Kamboja Ungkap PPATK

Sabtu, 15 Juni 2024 - 19:40 WIB

Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:08 WIB

Produksi 314 ribu butir Ekstasi di Medan Di Gagalkan Polri

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:59 WIB

Wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 Ditolak Kader Senior PDIP

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:41 WIB

Distribusi Beras Sebaiknya Gandeng Warung Tradisional

Berita Terbaru

Headline

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri

Sabtu, 15 Jun 2024 - 21:03 WIB

daerah

Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh

Sabtu, 15 Jun 2024 - 19:40 WIB