Home » Nasional » daerah » Menko PMK : BNPB Akan Berikan Dana Hunian Sementara Bagi Pengungsi di Bogor

Menko PMK : BNPB Akan Berikan Dana Hunian Sementara Bagi Pengungsi di Bogor

dito 22 Okt 2022 159

NasionalPos.com, Bogor – Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Fajar Setyawan mewakili Kepala BNPB mendampingi Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) meninjau penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 22/10/2022.

Diperoleh informasi bahwa Kota Bogor pada Rabu,12/10/2022, lalu mengalami bencana banjir dan tanah longsor, yang melanda lima kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Tanah Sereal.

Peninjauan kali ini dimulai dengan menuju lokasi terdampak tanah longsor di wilayah Kecamatan Bogor Tengah. Setelah itu meninjau keadaan lokasi pengungsian di Masjid Nurul Ikhlas.

Dikesempatan itu, Muhadjir Effendy mengatakan, bagi para korban terdampak akan mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah, salah satunya dari BNPB.

Baca Juga :  Putri Candrawathi Sambo Jenguk Suaminya di Mako Brimob

“Bagi mereka yang mengungsi, dari BNPB juga mendapatkan bantuan untuk tinggal sementara setiap bulannya sebesar 500 ribu rupiah,” ucap Muhadjir setelah melakukan peninjauan di Bogor, Sabtu 22/10/2022.

Dirinya menambahkan, bagi korban terdampak sebaiknya direlokasi ke tempat lebih aman agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari.

“Sebagian penduduk harus direlokasi, pembiayaan akan diatur melalui pemerintah pusat dan pemerintah kota. Sepanjang saya mendatangi warga tadi, prinsipnya warga siap untuk pindah,” lanjutnya.

Untuk mempercepat penanganan bencana kali ini, semua pemangku kebijakan dihadirkan dan akan melakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan tugasnya masing-masing.

“Saat ini kita lengkap, semua kementerian lembaga hadir di sini, koordinasi kita tidak di meja namun di lapangan, kita sudah membagi tugas-tugas,” pungkas Muhadjir.

Baca Juga :  Penanganan Korban Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang Di Apresiasi Komisi E DPRD DKI Jakarta

Pada kesempatan yang sama, Fajar Setyawan mengatakan, kesempatan kali ini BNPB menyiapkan paket perlengkapan sekolah bagi para siswa yang terdampak bencana ini.

“Kami menyiapkan bantuan berupa paket perlengkapan sekolah bagi siswa terdampak,” ungkap Fajar.

Sementara itu, sebagai tambahan informasi, BNPB  sebelumnya telah memberikan dukungan penanganan darurat pada Kamis (13/10) berupa Dana Siap Pakai (DSP) sejumlah 250 juta rupiah dan logistik paket sembako senilai 100 juta rupiah yang diterima langsung oleh Walikota Bogor Bima Arya, selain itu BNPB menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) guna mendampingi penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kota Bogor.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sambut Hari Kejaksaan Nasional, Advokat Andi Darwin R Ranreng, SH, MH Soroti Pentingnya Reformasi Kejaksaan demi Kembalikan Kepercayaan Publik

dito

02 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menyambut peringatan Hari Kejaksaan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 September, Advokat senior sekaligus pengamat hukum Andi Darwin R Ranreng, S.H., M.H kepada wartawan, Rabu, 2 September 2026 di Jakarta, ia menyampaikan pandangan kritis namun konstruktif mengenai perjalanan dan tantangan Kejaksaan Republik Indonesia di usianya yang ke-81 tahun.   Tokoh hukum yang juga …

RUU Perampasan Aset Di Sorot Praktisi Hukum, Tekankan Kejelasan Kewenangan dan Pencegahan Penyalahgunaan

dito

01 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana kembali menjadi perhatian publik.   Kali ini, masalah tersebut di respon Praktisi hukum publik Andi Darwin R. Ranreng, yang kemudian kepada wartawan, ia mengatakan bahwa regulasi tersebut perlu dirumuskan secara komprehensif agar benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi, tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. …

Hasil Musyawarah AHWA Pilih KH Abdul Hakim Mahfud (Gus Kikin) sebagai Ketum PBNU masa khidmat 2026-2031, Muktamar NU Di Tutup Presiden Prabowo Subianto

dito

31 Agu 2026

NasionalPos.com, Jombang- Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan lima calon kandidat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).   Kelima kandidat akan diajukan ke Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar untuk mendapatkan izin tertulis dan selanjutnya diputuskan ke Ahlul Halli Wal Aqdi, Senin (31/8/2026).   Kelima nama tersebut sesuai dengan …

Harapan Warga Nahdliyyin, Muktamar ke-35 NU dan Kesiapan NU Songsong Indonesia Emas 2045

dito

29 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- NU adalah organisasi yg didirikan oleh Para Ulama kharismatik diantara Muassis yg waro adalah Hadrotusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, setiap diadakan Muktamar pasti banyak manfaat yg dihasilkan, disamping mengevaluasi masa khidmat 5 th terakhir, membuat Program strategis 5 th kedepan, dan Rekomendasi unt semua yg terkait dengan keumatan,   Sedangkan manfaat utama Muktamar …

Ratusan Buruh FPE KSBSI Gelar Aksi Unras di Kantor Pusat PT. NNI, Tolak PHK Sepihak dan Union Busting

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ratusan orang Massa pekerja/buruh dari Federasi Pertambangan Dan Energi filiasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI), menggelar aksi demo di Kantor PT. Nadesico Nickel Industry (NNI), di Gedung Noble House, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat , 28/8/2026.   Aksi demo tersebut dilatar belakangi, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, yang dilakukan …

Blokir Nomor rekening Bank Tidak Bisa Sewenang-wenang, Ada Aturannya, Jika di langgar, Rentan Di gugat

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Blokir rekening adalah tindakan pembatasan sementara terhadap akses rekening bank, sehingga kamu tidak bisa melakukan transaksi keluar seperti penarikan, transfer, maupun pembayaran.  Namun, saldo di dalam rekening tetap tercatat dan tidak serta-merta diambil alih oleh pihak berwenang.   Tujuan utama pemblokiran biasanya untuk mencegah aliran dana yang diduga terkait tindak pidana, sengketa perdata, …

x
x