Home » Headline » Pemerintah di Desak Lebih Optimal Tanggulangi Problematika Cegah Stunting

Pemerintah di Desak Lebih Optimal Tanggulangi Problematika Cegah Stunting

dito 01 Jun 2022 114

NasionalPos.com, Jakarta– Tingkat stunting sebagai dampak kurang gizi pada balita di Indonesia terindikasi melampaui batas yang ditetapkan WHO. Kasus stunting banyak ditemukan di daerah dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah, Angka stunting Indonesia menurun, pada tahun 2019 mencapai 27,67 persen. Angka itu berhasil ditekan dari 37,8 persen. Namun, angka tersebut masih di atas batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 persen. Persentase stunting Indonesia juga lebih tinggi dibanding sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam (23), Filipina (20), Malaysia (17), dan Thailand (16). Sehingga, status Indonesia masih berada di urutan 4 (empat) dunia dan urutan ke-2 di Asia Tenggara terkait kasus balita stunting, demikian disampaikan Melda Imanuela Founder Kaukus Perempuan Merdeka, saat di hubungi pers, Rabu, (1 /6/ 2022) di Jakarta.

“Dari kondisi tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) memprediksi bahwa 4 tahun ke depan dari 20 juta kelahiran bayi, tujuh juta di antaranya berpotensi mengalami stunting.  Dengan perkiraan ini, maka presentase bayi yang mengalami stunting di Indonesia akan meningkat menjadi 27 persen, “ungkap Melda Imanuela

Untuk itulah, Lanjut Melda, maka  Presiden Joko Widodo pada Januari 2021 lalu menargetkan pada tahun 2024 kasus stunting di Indonesia bisa ditekan hingga berada di angka 14 persen, dan angka kematian ibu bisa ditekan hingga di bawah 183 kasus per 100.000 ibu melahirkan, sedangkan dari berdasarkan titik sebaran, hampir seluruh provinsi, kecuali Sumatra Selatan dan Bali, memiliki persentase stunting di atas batas WHO. Adapun provinsi dengan stunting tertinggi adalah Sulawesi Barat (39,7) dan Nusa Tenggara Timur (38,7). Dari peta tersebut, 14 provinsi memiliki tingkat stunting diatas nasional (27,6 persen). Daerah dengan stunting tertinggi berada di kawasan tengah dan timur Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Hampir semua provinsi di pulau tersebut memiliki tingkat stunting diatas rata-rata nasional. Hanya Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara yang memiliki tingkat stunting di bawah rata-rata nasional.

Baca Juga :  Politisi PKS Desak Tanggung Jawab Kementerian BUMN Atas Dugaan Bocornya 15 Juta Data Nasabah BSI

“Stunting sangat erat dengan kemiskinan, akibat ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan primer rumah tangga, hal ini dapat ditemukan pada daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi”jelas Melda

Melda juga mengatakan bahwa Angka stunting di Indonesia tinggi merupakan ancaman bagi generasi selanjutnya, Kekurangan gizi kronis pada anak menimbulkan persoalan yang serius dalam pembangunan sumber daya manusia di masa kini dan mendatang. Tanpa penanganan serius akan semakin banyak penduduk dewasa dan menua dengan perkembangan kemampuan kognitif yang lambat, mudah sakit, dan kurang produktif,

Namun ironisnya, imbuh Melda, nampaknya upaya itu terkendala dengan adanya indikasi Potensi risiko korupsi dalam pengelolaan dana program pencegahan stunting tahun 2022 yang diidentifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meliputi pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan program stunting. KPK juga mengidentifikasi potensi penyimpangan terkait ketepatan sasaran penerima program pencegahan stunting 2022. Bahkan, diduga adanya kegiatan fiktif terkait program pencegahan atau penurunan stunting tahun 2022 yang berpotensi merugikan keuangan negara. Apalagi anggaran percepatan penurunan stunting mulai dari Rp 24 triliun tahun 2018, Rp 29 triliun tahun 2019, Rp 39,8 triliun tahun 2020, dan Rp 35,3 triliun tahun 2021. Anggaran sebesar itu bisa menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia,

Baca Juga :  Postur RAPBN 2026 " Sangat Menantang "

“Karena itu penting sekali adanya pengawasan  partisipatif dan tata kelola yang benar agar tepat sasaran anggaran yang digunakan sesuai program yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah Korupsi terhadap dana tersebut”tandas Melda.

Melda mengingatkan bahwa selain masalah adanya indikasi dugaan perilaku koruptif dalam program pencegahan stunting, juga adanya kecenderungan usaha pemerintah yang belum optimal, Akibatnya angka stunting belum sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO. Kegagalan tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap anak penderita stunting sebab tidak mampu melindungi dan memenuhi hak dasar anak. Adapun hak yang dilanggar negara yaitu hak atas kesehatan, hak pertumbuhan anak, hak atas perlindungan, hak atas kesejahteraan anak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas standar hidup yang layak dan termasuk pula hak hidup yang merupakan karunia Tuhan (hak non derogable), karena itu sebagai langkah solusinya Perlindungan hak asasi manusia pada anak seharusnya dipertegas lagi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dengan materi muatan pertama, hak dan kewajiban anak penderita stunting; kedua, tanggung jawab pemerintah; ketiga, hak dan kewajiban orang tua; keempat, profesionalisme pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanganan stunting; kelima, peran serta masyarakat; keenam, sarana dan prasarana; ketujuh, pengawasan; kedelapan sanksi hukum.

“Stunting harus ditekan angka prevelansinya dan itu menjadi tanggung jawab bersama sehingga pentingnya kolaborasi antara pemerintah, stakeholder terkait, orang tua dan masyarakat. Mulai dari edukasi program hingga intervensi gizi untuk mencegah anak gagal tumbuh,  Majunya bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh salah satunya tidak lagi ada anak penderita stunting,”pungkas Melda.(*dit)

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Sambut HUT Kemerdekaan RI, Satpas SIM Tegal Tunjukkan Wajah Pelayanan Polri yang Humanis

- Banyuwangi

11 Agu 2026

TEGAL, NASIONALPOS.COM – Momentum menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi dorongan bagi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Tegal untuk terus berbenah. Bukan sekadar menyelesaikan urusan administrasi, pelayanan di Satpas SIM Tegal diarahkan untuk menghadirkan wajah pelayanan publik yang humanis, profesional, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Selasa (11/08/2026). Senyum, keramahan, …

PGRI Lubuk Linggau Bahas Perlindungan dan Profesionalisme Guru

Andi Ledi Lubuk Linggau

11 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Staf Ahli I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Achmad Hasian Ritonga, membuka Serasehan Pengurus PGRI Kota Lubuk Linggau bersama pemangku kepentingan pendidikan di Gedung Guru, Kelurahan Senalang, Selasa (11/8/2026). Kegiatan mengusung tema “Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Lubuk Linggau JUARA.” …

x
x